Home / Berita Terkini / Workshop Nasional Hukum Perdata Internasional

Workshop Nasional Hukum Perdata Internasional

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar) bersama Asosiasi Pengajar dan Pemerhati Indonesia untuk Hukum Perdata Internasional (APPIHPI) menggelar Workshop Nasional Hukum Perdata Internasional dengan topik “Reformasi Hukum Perdata Internasional dan Hukum Positif Indonesia” selama dua hari, yaitu pada Kamis (13/2/2020) dan Jumat (14/2/2020). Kegiatan ini diikuti para akademisi dari berbagai Fakultas Hukum di Indonesia, anggota Tim Penyusun RUU HPI, serta peserta dari kelompok birokrat dan pemangku kepentingan lain.

Kegiatan workshop diawali dengan sesi pemaparan umum dan diskusi untuk mengantarkan peserta mempersiapkan sesi diskusi kelompok kerja. Paparan kunci dengan tajuk “Peta Jalan Pengembangan Hukum Perdata Internasional di Indonesia” dibawakan oleh Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Djoko Pudjirahardjo. 

Sesi pemaparan dilanjutkan dengan presentasi dan diskusi mengenai Asas-asas dan Ketentuan Umum serta Ruang Lingkup Peraturan Hukum Perdata Internasional yang disampaikan oleh Dr. Bayu Seto dari Tim Perumus RUU HPI. Presentasi ini sekaligus menyoroti hal-hal penting yang perlu dicermati dan dievaluasi dalam draft naskah RUU HPI terdahulu. 

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi paralel yang diikuti oleh delapan komisi. Kelompok komisi ini bertugas mengkaji dan mengevaluasi bagian-bagian RUU HPI yang telah disusun sebelumnya. Delapan kelompok ini, secara spesifik, membahas subjek hukum keperdataan, hukum keluarga, hukum adopsi internasional, hukum benda, hukum perikatan dan perbuatan melawan hukum, hukum pewarisan, bidang hukum khusus, dan hukum acara perdata. 

Hasil diskusi dalam rapat komisi kemudian dipaparkan dalam presentasi yang dilaksanakan pada hari kedua workshop. Rumusan yang telah disepakati akan dijadikan dasar bagi tim perumus dalam menyempurnakan RUU HPI.

FH Unpar yang menaungi Sekretariat APPIHPI berkomitmen untuk mendukung perwujudan perundang-undangan hukum perdata internasional yang komprehensif di Indonesia. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat memberikan masukan berkaitan dengan ruang lingkup, asas dan aturan-aturan HPI dalam penyusunan legislasi tersebut. (DAN)