Wakil Ketua KPK Ungkap 4 Aspek Pemberantasan Korupsi di Indonesia

UNPAR.AC.ID, Bandung – Terhitung satu hari setelah kemerdekaan Negara Indonesia diproklamirkan oleh Presiden Ir. Soekarno, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terbentuk. Dalam pembukaannya, banyak hal disebutkan termasuk pembangunan negeri. Presiden kala itu tentu ingin membangun negeri sebagaimana cita-cita Bangsa Indonesia. Maka dari itu, dibutuhkan dana yang berasal dari rakyat. 

Hasilnya, muncul istilah ‘dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat’ di mana uang akan dikumpulkan oleh negara kemudian dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun negeri ini. Namun dalam kenyataannya, Indonesia hingga tahun 1957 tidak mengalami perkembangan pembangunan di negeri. Di sisi lain, banyak perbuatan tercela seperti korupsi  yang dilakukan oknum tertentu.

Hal tersebut mengemuka dalam kuliah umum bertajuk “Indonesia, Pulih Bersatu Berantas Korupsi” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH UNPAR) pada Selasa (6/12/2022) secara onsite di Gedung 2 FH UNPAR. Kuliah umum  yang diselenggarakan dalam rangka memperingati hari anti korupsi sedunia atau yang biasa disebut Hakordia tersebut mengundang Wakil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dr. Johanis Tanak, S.H., M.Hum. selaku pembicara. Ia menyatakan bahwa ada 4 aspek yang dilihat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yakni histori, filosofi, sosiologis, dan yuridis. 

Johanis menyatakan bahwa peristiwa tersebut memunculkan Undang-Undang Korupsi pertama di Indonesia yakni Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1957. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh perbuatan tercela, tidak baik, busuk yang dilakukan oleh orang-orang yang merugikan keuangan negara. Sejak saat itu, peraturan tersebut berkembang terus sehingga menjadi Undang-Undang No. 31 tahun 1999  yang dalam pasal 43 membentuk KPK. Undang-Undang tersebut kemudian diubah  lagi menjadi Undang-Undang No. 20 tahun 2001.

“Di dalam Undang-Undang No. 31 pasal 43 tahun 1999, disebut dua tahun setelah Undang-Undang ini berlaku, maka dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tugas melakukan penuntutan, penyelidikan, penyidikan, dan tuntutan,” tuturnya. 

Lebih lanjut, Johanis mengungkap aspek filosofi diperlukannya Undang-Undang Korupsi. Menurutnya, hal tersebut ditujukan agar uang negara yang dikumpulkan dari rakyat untuk pembangunan negeri dapat dimanfaatkan dengan baik, benar, dan penuh rasa tanggung jawab. Ia berharap uang negara tidak ada yang dirugikan, mengalir ke orang lain dan bahkan melawan hukum.

“Diharapkan uang negara yang dikumpul dari rakyat tidak ada yang diselewengkan, disalahgunakan tetapi digunakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBN,” ujarnya.

Kemudian, Johanis memaparkan contoh kasus pembangunan jalan raya untuk aspek sosiologis. Jalan yang baik menurutnya tentu akan membantu perekonomian di negeri ini. Maka dari itu, uang yang dikumpul dari rakyat oleh negara kemudian seharusnya dipakai untuk membangun. Hasilnya, kepentingan sosial masyarakat akan terjamin. 

“Ketika uang negara yang diperuntukkan pembangunan kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum, maka masyarakat tidak dapat menikmati apa yang akan diberikan oleh negara,” ungkapnya. 

Melihat dari aspek yuridis, Johanis menyatakan bahwa pengaturan melalui Undang-Undang Korupsi bertujuan untuk mencegah uang yang dikumpulkan tidak lari atau dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Jika hal tersebut terjadi, negara akan melakukan tindakan berupa proses hukum yang dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Selain itu, kekayaan dari hasil korupsi seluruhnya akan disita. 

Johanis mewakili KPK berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif bilamana mengetahui tentang terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Sesuai dengan asas hukum, seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang atau dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menghindari terjadinya main hakim sendiri.

“Kita semua masyarakat Indonesia punya kepentingan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang tentang adanya suatu dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” ucapnya. (KTH-Humkoler UNPAR)

Berita Terkini

Menilik Ihwal Ekonomi Kesejahteraan dari Perspektif Amartya Sen

Menilik Ihwal Ekonomi Kesejahteraan dari Perspektif Amartya Sen

UNPAR.AC.ID, Bandung – Dewasa ini, kesejahteraan ekonomi merupakan hal yang masih sulit untuk dicapai. Faktor utama dari kesejahteraan bukan lagi berbicara mengenai ekonomi semata, lebih jauh lagi berbicara mengenai kemanusiaan dan hal tersebut harus dapat diukur. ...

Panitia Seleksi Umumkan 6 Bakal Calon Rektor UNPAR Masa Bakti 2023-2027

Panitia Seleksi Umumkan 6 Bakal Calon Rektor UNPAR Masa Bakti 2023-2027

UNPAR.AC.ID, Bandung – Panitia Proses Seleksi Rektor Universitas Katolik Parahyangan mengumumkan 6 nama Bakal Calon Rektor UNPAR masa bakti 2023-2027 di Selasar Multifungsi Pusat Pembelajaran Arntz-Geise UNPAR, Kamis (26/1/2023). Dari 10 Pelamar Bakal Calon Rektor, 6...

Kontak Media

Divisi Humas & Protokoler

Kantor Pemasaran dan Admisi, Universitas Katolik Parahyangan

Jln. Ciumbuleuit No. 94 Bandung
40141 Jawa Barat

Dec 7, 2022

X