UNPAR.AC.ID, Bandung – Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM), Selasa, (21/12/2021). Penandatanganan nota kesepahaman dan kerja sama yang dilakukan secara luring di ruang Veritas Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UNPAR itu menyepakati adanya kolaborasi dalam penguatan kewirausahaan nasional di lingkungan kampus dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangan pendidikan vokasi.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Rektor UNPAR Mangadar Situmorang, Ph.D. dan Ir. Arif Rahman Hakim, M.Si selaku Sekretaris Menteri KemenkopUKM secara langsung. Meski dilaksanakan secara tatap muka, penandatanganan dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19.
Turut Hadir dalam acara tersebut, Kepala Lembaga Pengembangan Institusi dan Inovasi (LPII) UNPAR Catharina Badra Nawangpalupi, Ph.D., dan Ketua Program Vokasi UNPAR Dr.Ir. Edi Sukmoro., M.Eng.Sc.; Kepala Divisi UMKM Bank BJB Denny M Biskat dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNPAR C. Harimanto Suryanugraha, OSC, Drs., SLL..
Rektor mengatakan, pesan penting dari Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJM) UNPAR adalah agar UNPAR bisa menjadi rujukan dalam upaya-upaya perhatian dan pengembangan mereka yang kecil, yang termajinalisasi melalui preferential option for the poor.
“UNPAR hendaknya memberikan perhatian yang lebih besar kepada masyarakat yang kurang beruntung. Mereka yang mengalami kesulitan-kesulitan tertentu. Baik itu kesulitan secara ekonomi, sosial, maupun juga secara hukum dan politik,” tuturnya.
Melalui kerja sama yang dilakukan dengan KemenkopUKM, Rektor berharap dapat mewujudkan tujuan UNPAR sebagai kampus yang membantu bagi mereka yang kesulitan.
“UNPAR menjadi sebuah universitas yang sangat terbuka, pluralis, bhinneka, dan ini menjadi salah satu upaya kami untuk tetap konsisten dengan tujuan menjadi perguruan tinggi yang bisa menjadi rujukan dalam upaya membantu mereka yang menghadapi kesulitan,” kata Mangadar.
Harapan agar UNPAR menjadi pusat dalam upaya pengembangan masyarakat kecil itu juga termasuk pada kalangan koperasi dan UMKM (UMKM) yang selama ini masih dianggap sepele namun sebetulnya punya pengaruh besar terhadap perekonomian, baik nasional maupun global.
“Dalam struktur ekonomi kita secara nasional atau global, peran mereka amat sangat penting, tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa mereka sangat renta oleh berbagai perubahan sistem ekonomi maupun juga peraturan-peraturan dan standard global,” ujarnya.
Rektor juga mengapresiasi KemenkopUKM atas kesediannya menjalin kerja sama strategis dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas Koperasi dan UMKM sebagai bagian pengabdian terhadap masyarakat.
“Sekali lagi, semoga tujuan UNPAR bisa tercapai dan cita-cita kita bersama untuk meningkatkan kewirausahaan,” ucapnya.
Sementara itu, Ir. Arif Rahman Hakim, M.Si selaku Sekretaris Menteri KemenkopUKM berharap melalui kerja sama ini mampu memperkuat sinergi antara pemerintah dan para akademisi untuk mencapai target 4% (persen) rasio kewirausahaan pada akhir tahun 2024.
“Dalam mencapai peningkatan rasio kewirausahaan nasional, menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi kaum muda, serta menyiapkan generasi muda sebagai agen perubahan untuk pembangunan ekonomi di negeri kita,” ujar dia.
Dia berharap lewat kerja sama itu, sinergi antara pemerintah dengan akademisi dan mahasiswa bisa berjalan efektif dalam mencapai peningkatan rasio kewirausahaan, khususnya di kalangan milenial, serta menyiapkan generasi muda untuk pembangunan ekonomi negeri.
“Karena kita punya 64 juta UMKM tetapi rasio kewirausahaan hanya 3,47% atau tergolong rendah jika dibandingkan negara lain,” katanya.
Arif pun meyakini peluang pengembangan wirausaha ke depan ada di tangan anak muda. Merujuk pada Sensus Penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 lalu, sebanyak 64,69% atau 173,48 juta populasi di inndonesia merupakan generasi milenial, generasi Z, dan generasi alpha. Di sisi lain, Research Institute SMERU mencatat 73% pemuda Indonesia punya minat untuk menjadi wirausaha.
Arif mengatakan bahwa untuk memulai menjadi wirausaha, harus dilakukan by design. Artinya, harus ada pelatihan secara berkelanjutan. Belajar dari Amerika Serikat, pelatihan atau peningkatan SDM itu wajib dilakukan oleh ahlinya, bukan pekerja sambilan. (Ira Veratika SN-Humkoler UNPAR)
