UNPAR.AC.ID, Bandung – Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan) menandatangani nota kesepahaman untuk bekerja sama dalam program yang bertujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat adat di Indonesia pada Selasa (6/8/2024). Acara penandatanganan ini dihadiri oleh Rektor UNPAR, Prof. Ir. Tri Basuki Joewono, Ph.D., dan Direktur Eksekutif Kemitraan, Laode Muhammad Syarif, Ph.D., serta sejumlah pejabat dari kedua lembaga.
Dalam sambutannya, Laode Muhammad Syarif mengungkapkan rasa terima kasih dan harapannya terhadap kerja sama ini. “Pertama, atas nama pribadi dan Kemitraan, saya mengucapkan terima kasih banyak atas akan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Kemitraan dan UNPAR,” ujarnya. Laode menekankan pentingnya kolaborasi ini, dengan menyatakan, “Saya harap nota kesepahaman ini tidak hanya dibatasi untuk proyek sekarang karena kami akan mengerjakan lebih banyak proyek lagi.”
Kemitraan, yang didirikan pada tahun 2000 setelah pemilihan umum bebas dan adil pertama di Indonesia dalam dua generasi pada tahun 1999, memainkan peran penting dalam mengawal proses demokratisasi di Indonesia pasca reformasi. Laode menjelaskan, “Kemitraan ini adalah bagian dari UNDP yang bekerja besar di bawah manajemen UNDP tetapi melibatkan pemimpin-pemimpin lokal. Mereka bekerja dalam bidang reformasi demokrasi, termasuk mendirikan KPU, mendorong pembentukan KPK, memperbaiki sektor keadilan dengan membuat blueprint Mahkamah Agung, dan mendukung otonomi daerah.”
Kemitraan ini juga mengembangkan pilar program baru untuk lingkungan pada tahun 2011 dan sekarang terakreditasi sebagai Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Saat ini, Kemitraan mengelola Program ESTUNGKARA yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang inklusif di Indonesia bagi masyarakat adat, khususnya perempuan, anak, disabilitas, serta kelompok minoritas lainnya. Program ini dirancang untuk mendorong kesetaraan dan keadilan gender, inklusi sosial, peningkatan ekonomi, dan pembangunan kapasitas organisasi masyarakat sipil.
Prof. Ir. Tri Basuki Joewono, Ph.D., Rektor UNPAR, menyampaikan apresiasi yang mendalam terhadap kerja sama ini. “Kami berharap dengan adanya nota kesepahaman ini, kami bisa terlibat lebih dalam dan memberi hasil yang lebih berkelanjutan,” ujar Tri Basuki. Beliau juga menegaskan visi UNPAR untuk mengangkat potensi lokal ke tingkat global dan fokus pada memanusiakan manusia.
Beliau menjelaskan potensi kerja sama yang luas antara UNPAR dan Kemitraan, termasuk pengembangan kajian, riset aksi, serta advokasi yang melibatkan civitas akademika UNPAR dalam program-program yang dikelola oleh Kemitraan. Kerja sama ini membuka peluang besar bagi mahasiswa UNPAR, khususnya Fakultas Hukum, untuk mendalami materi pluralisme hukum, khususnya hukum adat.
Penandatanganan nota kesepahaman ini diharapkan dapat membawa dampak positif dan manfaat bagi kedua belah pihak serta memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat adat di Indonesia. Langkah ini merupakan upaya strategis untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan. (NAT-Humas UNPAR)
