UNPAR.AC.ID, Bandung – Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) meneken Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kementerian Sosial RI, Jumat (7/3/2025) di Auditorium Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Selain UNPAR, 12 perguruan tinggi lainnya di Jawa Barat pun turut serta meneken MoU tersebut guna mempercepat pengentasan kemiskinan di Jabar.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menuturkan, kolaborasi bersama perguruan tinggi ini dilakukan agar program pengentasan kemiskinan lebih terarah, terpadu, berkelanjutan, dan efektif sehingga kesejahteraan sosial meningkat signifikan.
“Kita tahu universitas itu punya lembaga pengabdian masyarakat. Dan memang banyak sekali yang sudah mereka lakukan. Tapi kita ingin sekarang ini kerja sama, kemudian nanti direncanakan dengan baik, sesuai dengan kajian yang perguruan tinggi lakukan. Lalu kemudian kita susun intervensinya. Dampingannya itu berkelanjutan,” kata Gus Ipul saat memaparkan rumusan kerja sama yang akan dijalin bersama perguruan tinggi, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Kemensos, Senin (10/3/2025).
Selain UNPAR, ada pun 12 perguruan tinggi lainnya yaitu:
- Institut Teknologi Bandung
- Institut Pertanian Bogor
- Universitas Padjadjaran
- Universitas Pendidikan Indonesia
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Universitas Siliwangi Tasikmalaya
- Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi
- Universitas Pasundan Bandung
- Universitas Islam Bandung
- Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
- Universitas Maranatha Bandung
- Universitas Kristen Maranatha
Lebih lanjut, Gus Ipul juga memberikan contoh bentuk kerja sama yang dilakukan adalah dengan mengerahkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kampus dapat berfokus di satu desa.
Menurut Gus Ipul, dalam praktiknya, terdapat program potensial yang dapat dikolaborasikan bersama perguruan tinggi yaitu program Kampung Anti Miskin dan Sekolah Rakyat. Khusus pada Program Kampung Anti Miskin, Gus Ipul menekankan program akan difokuskan pada target penurunan kemiskinan ekstrem yang terdapat di Jawa Barat.
“Sebanyak 52,45 persen penduduk miskin berada di tiga provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kalau kita bisa menurunkan kemiskinan di tiga provinsi itu, termasuk Jawa Barat, kemiskinan nasional bisa diturunkan sebesar 50 persen,” kata Gus Ipul.
Secara nasional, lanjut dia, target kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen secepat-cepatnya dapat dicapai di tahun 2025, dan selambatnya di tahun 2026. Oleh karena itu, menjadi hal yang krusial untuk mewujudkan kolaborasi bersama perguruan tinggi dalam menjalankan program-program pengentasan kemiskinan di Jawa Barat.
Gus Ipul juga berpesan agar program yang terlaksana dapat berkelanjutan sehingga benar-benar bisa mewujudkan kampung yang mandiri. Ia turut mengingatkan kerja sama yang terbangun harus tetap berada pada koridor yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan serta bersifat mengintegrasikan program pemerintah dan nonpemerintah. (KTH-Humas UNPAR)
