Riset UNPAR: Menyiapkan UMKM Menghadang Resesi

Pengendalian internal menjadi kunci keberlanjutan ekonomi UMKM. Mayoritas sudah menerapkan, sayangnya belum optimal.

UNPAR.AC.ID, Bandung—Belum reda kecemasan akibat dampak kenaikan harga BBM, media ramai-ramai memberitakan mengenani ancaman resesi. Peringatan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, disusul Presiden Joko Widodo.

“Tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan akan gelap, dan kita tidak tahu badai besarnya seperti apa sekuat apa tidak bisa dikalkulasi,” kata Presiden Jokowi saat memberi pengarahan pada seluruh menteri dan kepala lembaga, kepala daerah, pejabat militer dan polisi di daerah yang disiarkan dalam kanal Youtube Sekretariat Presiden tanggal 30 September 2022.

Jokowi menyinggung situasi global yang berpotensi memicu krisis resesi. Mulai dari pelemahan mata uang akibat pengetatan likuiditas global, perang Rusia-Ukraina, hingga ancaman inflasi di banyak negara. Di dalam negeri dia mengkhawatirkan inflasi yang dipicu dari kenaikan harga komoditas pangan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno punya pandangan berbeda. Menteri cum pengusaha ini tidak menampik potensi ancaman resesi dan pelambatan ekonomi yang mengancam di 2023. Resesi akan berdampak pada ketersediaan lapangan kerja. Resesi yang dipicu inflasi membutuhkan perbaikan pada sisi suplai.Namun dia optimis UMKM yang menjadi penyangga perekonomian akan bertahan, malah berpeluang tumbuh asalkan dipersiapkan sejak awal. Mempersiapkan UMKM dengan lebih terarah bisa menjadi jawaban menghadapi ancaman resesi.

Sektor UMKM menjadi lini usaha yang paling besar jumlahnya di Indonesia. Data angka sementara UMKM yang dilansir satudata.kemenkopukm.go.id menyebutkan jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2019 (angka sangat sementara BPS) mencatat jumlahnya menembus 65,46 juta unit. Jumlah tersebut setara dengan 99,99 persen seluruh unit usaha di Indonesia yang jumlahnya menembus 65,47 juta unit usaha. Jenis usaha besar sendiri hanya5.637 unit usaha atau setara 0,01 persen saja. Serapan tenaga kerja sektor UMKM juga paling besar. Tahun 2019 sektor UMKM menyerap 119,56 juta tenaga kerja. Jumlahnya setara 96,2 persen pangsa tenaga kerja yang ada yang jumlahnya 123,368 juta orang.

Jumlah UMKM di tahun 2019 tersebut masih tumbuh dengan penambahan 1,271 juta unit di tengah situasi pandemi Covid-19. Data UMKM tahun 2018 (data sementara BPS) berjumlah 64,19 juta unit usaha. Kendati tumbuh, serapan tenaga kerjanya turun 2,58 juta orang. Serapan tenga kerja sektor UMKM tahun 2018 mencapai 116,978 juta orang atau setara 97 persen pangsa pasar tenaga kerja di tahun itu.

Sejumlah situasi krisis perekonomian yang melanda Indonesia menjadi pembuktian UMKM sebagai sektor usaha yang bisa terus bertahan, bahkan tumbuh. Sektor tersebut menjadi penyangga perekonomian nasional. Tak mengherankan jika penguatan UMKM selalu menjadi rumus  baku pemulihan ekonomi Indonesia. Namun penguatan apa yang efektif bagi UMKM Indonesia?

Penelitian yang dilakukan Samuel Wirawan, Hamfri Djajadikerta, dan Amelia Setiawan dari Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung menjadi relevan karena membedah tata kelola UMKM yang justru dibutuhkan untuk keberlanjutan lini usaha. Hasil penelitian tersebut terbit dalam Jurnal Administrasi Bisnis Volume 10 Nomor  1, Maret 2021, dengan judul “Penerapan Pengendalian Intern pada 13 UMKM di Bandung”.

Pengendalian Internal Kunci UMKM Bertahan

Peneliti berpijak pada hasil penelitian Bruwer, Coetzee, & Meiring (2018) di Afrika Selatan yang menemukan hanya 25 persen UMKM di Afrika Selatan yang memiliki kompetensi manajerial. Ketiadaan kompetensi manajerial tersebut menjadi penyebab 75 persen UMKM di Afrika Selatan tutup pada tahun ketiga usaha mereka. UMKM umumnya menemukan kendala saat lini usahanya mulai berkembang. Ketidakmampuan mengelola risiko, menjaga aset perusahaan dan sumber daya insani menjadi kelemahan utama UMKM. Pengendalian internal menjadi kunci agar UMKM dapat mengatasi kelemahan tersebut.

Enow dan Karmala (2016) menemukan banyak UMKM yang belum menerapkan pengendalian internal dengan baik. Padahal pengendalian internal yang baik akan berpengaruh terhadap pengelolaan UMKM. Umrani dan Johl (2016) menemukan 50 persen UMKM di Malaysia bangkrut karena penyalahgunaan aset perusahaan, penyalahgunaan dana perusahaan, kesalahan laporan, dan investasi ilegal; ini adalah faktor-faktor yang ada dalam pengelolaan pengendalian internal.

Penelitian Samuel, Hamfri, dan Amelia menelisik penerapan pengendalian internal UMKM di Indonesia. Penelitian dilakukan pada 13 UMKM di Bandung yang bergerak di bidang kuliner. Penelitian membedah penerapan pengendalian internal terkait dengan efisiensi dan operasi, pelaporan keuangan, kepatuhan pada peraturan, serta analisis penerapan komponen pengendalian internal itu sendiri.

Membedah Jeroan UMKM

Peneliti melakukan analisa pertama pada efektivitas dan efisiensi yang menjadi salah satu tujuan pengendalian internal suatu organisasi. Efektivitas terkait pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi dengan optimalisasi penggunaan sumber daya. Pengendalian internal yang baik akan memudahkan pemisahan fungsi dalam organisasi, penyusunan pelaporan keuangan yang memadai, melakukan pengawasan dan pengendalian yang efektif. Pengendalian internal akan banyak membantu dalam pengelolaan risiko sekaligus melakukan aktivitas pengendalian yang memadai.

UMKM yang menjadi subjek peneliti memiliki jenis usaha berupa restoran dan kafe yang menjual aneka ragam makanan dan minuman dengan fokus utama di minuman kopi yang menjadi tempat  berkumpul santai untuk keluarga maupun bisnis. Dari 13 UMKM tersebut 23,1 persen merupakan jenis usaha mikro, 30,8 persen jenis usaha kecil, dan 46,2 persen jenis usaha menengah. Dari segi bentuk badan usahanya 61,5 persennya adalah usaha perorangan, sisanya yakni 38,5 persen sudah berbadan hukum dengan bentuk Perusahaan Terbatas.

Seluruh UMKM mempekerjakan pelayan untuk mendukung operasional sehari-hari. Keberadaan pelayanan menjadi faktor penunjang untuk memberikan kepuasan pada pelanggan. Dari 13 UMKM tersebut 53,18 persen mempekerjakan 11-30 orang karyawan, 30,8 persen menggunakan karyawan di bawah 10 orang, dan hanya 15,4 persen yang menggunakan karyawan di atas 30 orang.

Pada umumnya UMKM yang menjadi subjek penelitian melakukan berbagai aktivitas seperti pembelian, penjualan, produksi, keuangan, dan pengelolaan sumber daya. Dari 13 UMKM tersebut 70 persennya telah melakukan aktivitas tersebut dengan efektif. Aktivitas pengelolaan sumber daya manusia merupakan aktivitas paling sedikit yang dilakukan UMKM, disebabkan pengelolaan sumber daya manusia dianggap aktivitas paling kompleks.

Pengelolaan biaya-biaya operasi masih menjadi tantangan bagi UMKM. Pengelolaan biaya-biaya operasi yang dilakukan 13 UMKM tersebut belum optimal.

Pengelolaan biaya yang terkait dengan proses produksi relatif lebih efisien. Hal ini dikarenakan proses produksi baru berlangsung setelah pemesanan sehingga aktivitas produksi menjadi lebih efisien. Aktivitas pemasar dan promosi yang umumnya memerlukan biaya yang tidak sedikit biasanya tidak memberi dampak langsung. Biaya terkait dengan aktivitas sumber daya manusia dan pembelian menjadi biaya yang dianggap paling inefisien karena tidak dapat diamati langsung dampaknya pada penjualan jangka pendek. 

Aktivitas yang langsung berkaitan dengan biaya keuangan juga belum efisien. Penyebabnya umumnya karena terbatasnya akses perbankan sehingga memaksa memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan meminjam pada pihak lain yang seringnya meminta tingkat bunga pengembalian yang lebih besar dari bank.

Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasi dipengaruhi oleh prosedur operasi baku (POB). Umumnya UMKM yang menjadi subjek penelitian telah memilikinya, baik secara tertulis maupun sebatas lisan. Namun, khusus POB yang mengatur aktivitas pengelolaan sumber daya manusia, masih banyak yang belum memilikinya.

Umumnya UMKM menganggap POB, terutama secara tertulis belum jadi prioritas utama. POB yang tertulis mayoritas hanya digunakan untuk memandu aktivitas produksi karena aktivitas tersebut memerlukan tahapan yang terstruktur untuk mendapatkan hasil produksi yang konsisten. POB tertulis bagi UMKM umumnya bertujuan untuk membantu karyawan melakukan proses operasi. Di sisi lain, pada aktivitas pembelian umumnya UMKM belum memiliki POB karena aktivitas tersebut dilakukan dan dikelola langsung oleh pemilik.

Analisa selanjutnya pada keandalan laporan keuangan merupakan tujuan dari pengendalian internal selanjutnya. Kendalan laporan yang dimaksud dalam arti yang luas. Tidak hanya laporan keuangan, tapi keandalan laporan manajemen untuk. Laporan yang dapat diandalkan akan membantu pengambilan keputusan.

Kendala UMKM Menyusun Laporan Keuangan

UMKM umumnya beranggapan Laporan Arus Kas adalah Catatan Kas Masuk dan Kas Keluar. Penyusunan laporan keuangan umumnya masih menjadi kendala. Jika diteliti, kendala ada pada teknis penyusunannya. Dari 13 UMKM tersebut 61,5 persennya pelaporan keuangan belum sepenuhnya terkomputerisasi, serta 23,1 persen masih manual. Hanya 15,4 persen yang telah melakukan pencatatan secara terkomputerisasi penuh. Perusahaan dengan usaha skala mikro umumnya masih melakukan pencatatan manual karena alasan belum siap dari segi keuangan untuk menyiapkan sarana dan prasaran pencatatan yang terkomputerisasi.

Mayoritas menyusun laporan keuangan masih dilakukan mandiri tanpa bantuan pihak luar, yakni 11 dari 13 perusahaan  (84,6 persen). Alasannya biaya yang dikeluarkan untuk jasa ekstern atau konsultan masih relatif mahal bagi UMKM. Laporan keuangan yang dilakukan UMKM juga umumnya belum melewati proses audit karena sebagian besar masih merupakan usaha milik pribadi, hanya bentuk usaha PT yang wajib audit.

Selanjutnya, analisa yang dilakukan pada ketaatan peraturan sebagai tujuan selanjutnya dari pengendalian internal. Peraturan yang dimaksud peneliti adalah peraturan secara luas yang meliputi regulasi yang ditetapkan pemerintah, termasuk kebijakan dan peraturan yang ditetapkan manajemen untuk internal perusahaan, serta target. Ketaatan pada peraturan akan mengurangi risiko munculnya masalah.

Salah satu regulasi yang terkait erat dengan badan usaha adalah aturan mengenai upah minimum, aturan Analisa Dampak Lingkungan, serta perpajakan. Dari tiga aturan tersebut sebagian besar (92,3 persen) telah taat aturan pajak, kemudian 84,6 persen patuh pada aturan lingkungan, namun hanya 46,2 persen yang mematuhi aturan upah minimum.

Aturan perpajakan paling banyak dipatuhi karena memiliki sanksi yang jelas dan besar karena bersifat akumulatif jika diabaikan. Aturan lingkungan umumnya masih dipatuhi karena adanya keterlibatan masyarakat lingkungan sekitar yang bisa menuntut perusahaan jika merugikan lingkungan. Sementara aturan mengenai upah relatif paling rendah dipatuhi karena UMKM terkadang menggunakan tenaga kerja paruh waktu dengan daya tawar lemah karena tidak memiliki keahlian khusus sehingga tidak dapat menuntut untuk dibayar secara profesional.

Analisa Komponen Pengendalian Internal UMKM

Selanjutnya analisa dilakukan pada komponen pengendalian internal. Komponen tersebut meliputi lingkungan pengendalian, menaksir risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Pada perusahaan dengan jumlah karyawan yang banyak akan menerapkan setiap komponen pengendalian ini dengan memadai. Namun tidak semuanya harus diterapkan, masing-masing entitas bisa menyesuaikan diri mengikuti kemampuannya masing-masing. Pada UMKM sering kali hanya sebagian kecil komponen pengendalian internal yang diterapkan.

Mayoritas UMKM yang diteliti menilai lingkungan pengendalian yang dilakukan manajemen masih belum memadai. Mayoritas aktivitas sehari-hari masih di intervensi oleh pemilik secara langsung karena sebagian besar UMKM masih berbentuk perusahaan perseorangan.

Mengenai pengendalian risiko, UMKM yang diteliti umumnya memberikan penilaian cukup memadai. Padahal industri kuliner merupakan jenis usaha yang memiliki risiko tinggi karena persaingannya yang ketat dan loyalitas konsumen yang tidak terlalu tinggi. Dengan manajemen risiko yang hanya cukup memadai menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM.

Selanjutnya, sebagian besar UMKM menilai rancangan aktivitas pengendalian dan penerapannya sudah memadai. Khusus UMKM yang masuk skala usaha mikro merasakan belum memadai, namun dengan jumlah karyawan masih masih relatif sedikit, manajemen masih merasa mampu mengawasi langsung aktivitas karyawannya.

Umumnya UMKM yang diteliti menilai telah memiliki informasi dan komunikasi yang memadai karena umumnya merupakan usaha kecil dan menengah dengan aktivitas keterlibatan manajemen atau pemilik langsung relatif tinggi. Umumnya tidak ada kendala untuk berkomunikasi intensif dengan karyawan yang terlibat.

Mayoritas UMKM menilai pemantauan yang dilakukan sudah cukup memadai. Manajemen juga memberikan porsi yang relatif besar pada pengendalian internal. Pemantauan menjadi hal yang penting untuk memastikan pengendalian internal berada dalam jalurnya.

Saran

Penelitian yang dilakukan Samuel, Hamfri, dan Amelia tersebut memberi gambaran penerapan pengendalian internal yang dipraktekkan oleh 13 UMKM yang bergerak di bidang kuliner di Bandung. Mayoritas telah melakukan pengendalian internal yang relatif memadai yang diharapkan bisa menjadi gambaran untuk membantu UMKM lainnya menilai dan melakukan perbaikan pada pengelolaan usahanya.

“Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu UMKM untuk mengelola usahanya menjadi lebih efektif dan efisien; menyediakan laporan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan; dan mendukung kepatuhan pada peraturan,” tulis peneliti.

Artikel Riset UNPAR terbit sebagai bagian dari kolaborasi antara BandungBergerak.id dan UNPAR.

Berita Terkini

Menilik Ihwal Ekonomi Kesejahteraan dari Perspektif Amartya Sen

Menilik Ihwal Ekonomi Kesejahteraan dari Perspektif Amartya Sen

UNPAR.AC.ID, Bandung – Dewasa ini, kesejahteraan ekonomi merupakan hal yang masih sulit untuk dicapai. Faktor utama dari kesejahteraan bukan lagi berbicara mengenai ekonomi semata, lebih jauh lagi berbicara mengenai kemanusiaan dan hal tersebut harus dapat diukur. ...

Panitia Seleksi Umumkan 6 Bakal Calon Rektor UNPAR Masa Bakti 2023-2027

Panitia Seleksi Umumkan 6 Bakal Calon Rektor UNPAR Masa Bakti 2023-2027

UNPAR.AC.ID, Bandung – Panitia Proses Seleksi Rektor Universitas Katolik Parahyangan mengumumkan 6 nama Bakal Calon Rektor UNPAR masa bakti 2023-2027 di Selasar Multifungsi Pusat Pembelajaran Arntz-Geise UNPAR, Kamis (26/1/2023). Dari 10 Pelamar Bakal Calon Rektor, 6...

Kontak Media

Divisi Humas & Protokoler

Kantor Pemasaran dan Admisi, Universitas Katolik Parahyangan

Jln. Ciumbuleuit No. 94 Bandung
40141 Jawa Barat

Dec 6, 2022

X