UNPAR.AC.ID, Bandung – Platform Digital Multipihak untuk Keterlibatan Diaspora bagi visi Pembangunan Indonesia 2030 telah resmi diluncurkan pada Kamis (7/10/2021). Platform ini diharapkan dapat memfasilitasi dialog dan kolaborasi berkelanjutan serta membuat rekomendasi kebijakan dengan pendekatan dari ‘bawah ke atas’ atau bottom up approach yang diselenggarakan sekelompok komunitas ‘akar rumput’ yang menamakan diri sebagai the Collective Leadership Specialist Indonesia (CLSI).
Platform ini merupakan hasil dari pelatihan kepemimpinan selama 6 bulan yang didukung oleh Program Migrasi & Diaspora GIZ Indonesia, mengenai tata kelola migrasi oleh Collective Leadership Institute (CLI) yang berbasis di Jerman.
Pelatihan tersebut diikuti oleh berbagai kalangan di antaranya Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP), Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Dewan Jaminan Sosial Nasional Indonesia (DJSN), Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Indonesian Diaspora Network United (IDN-U), Indonesian Diaspora Network Global (IDN-G), Diaspora Connect, Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Prakarsa, dan GIZ Indonesia.
Pada hari pertama dialog yang diselenggarakan pada Kamis lalu bertajuk “Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Peningkatan Kartu Diaspora dan Keterlibatan Diaspora untuk Visi Pembangunan Indonesia 2030”. Persamuhan tersebut mempertemukan sejumlah perwakilan dari kalangan pemerintahan seperti Kementerian Luar Negeri (Kemenlu); KSP; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; serta Kementerian Dalam Negeri.
“Para perwakilan dari institusi pemerintahan ini diundang untuk membahas isu terkait dengan visi untuk mengoptimalkan kontribusi diaspora terhadap visi pembangunan Indonesia 2030,” demikian tertulis dalam siaran resmi CLSI yang diterima pada Jumat (8/10/2021).
Kontribusi dari para diaspora ini dianggap dapat menjadi proyek percontohan yang dapat mendukung perlindungan, pembinaan dan pemberdayaan para diaspora. Untuk memastikan diskusi yang terbuka, pada hari pertama forum ini dilakukan secara closed door nature.
Para perwakilan pemerintah terkait juga turut memberikan penjabaran mengenai kebijakan serta tata kelola pelaksanaan program Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN/Diaspora Card). Sekadar informasi, sejak diluncurkan pada tahun 2017, hingga saat ini baru 1.247 KMILN/Diaspora Card yang diterbitkan terhadap lebih dari 9 juta anggota diaspora di seluruh dunia (Kemenlu, 2020).
Keberhasilan terbatas tersebut menjadi perhatian banyak pemangku kepentingan, baik aktor pemerintah dan komunitas diaspora. Oleh karena itu, Kemenlu RI dan GIZ Indonesia sepakat untuk bekerja sama lebih jauh dan melakukan upaya bersama guna mengatasi tantangan dan hambatan yang mengakibatkan terbatasnya keberhasilan kartu diaspora.
Para perwakilan pemerintah terkait juga turut memberikan penjabaran mengenai kebijakan serta tata kelola pelaksanaan program KMILN. Tidak hanya mengenai strategi dan tujuan bersama yang tepat, diskusi ini juga menjadi wadah bagi pemangku kepentingan untuk mengemukakan tantangan-tantangan yang berpotensi akan dihadapi dalam kelanjutan program.
Selain itu, diskusi juga telah menyentuh pengupayaan integrasi data diaspora melalui program yang sudah berjalan serta target yang ingin dicapai. Diskusi tersebut diharapkan akan menjadi tahapan awal yang dapat menjadi peta jalan nasional agar terdapat keselarasan dan kesinambungan dalam kolaborasi antar sektor dan kementerian.
Dialog Multipihak pun dilanjutkan pada Jumat (8/10/2021) ini dan menjadi forum intelektual publik yang mengundang beberapa tokoh dari kalangan pejabat pemerintah maupun non-pemerintah untuk menyuarakan aspirasi diaspora Indonesia. Serta memaparkan potensi keterlibatan diaspora untuk turut serta memajukan pembangunan negara serta sebagai upaya untuk membuka jalan bagi kolaborasi yang konstruktif dan berwawasan ke depan.
Di sesi kedua, beberapa aktor kunci yang diundang diantaranya adalah: Penasihat Khusus Menteri Luar Negeri Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat di Luar Negeri Siti N. Mauludiah; Ketua Dewan Pembina IDN-G Dr. Dino Patti Djalal; Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, S.H, M.H, M.Tr selaku Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (WANTANAS); Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran Prof. Susi Dwi Hariyanti; serta Dr. Muhammad Aziz selaku Ketua Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I-4). (Ira Veratika SN-Humkoler UNPAR)
