Home / Berita Terkini / PACIS Dukung Pencalonan Indonesia di DK PBB
PBB

PACIS Dukung Pencalonan Indonesia di DK PBB

Dalam peran aktif mewujudkan perdamaian dunia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia memiliki misi menjadi salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2019 sampai 2020. Sebagai bentuk dukungan dalam mewujudkan misi ini, Parahyangan Centre for International Studies (PACIS), salah satu pusat studi yang berada di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan (HI Unpar) melakukan penelitian yang membahas peran yang akan dipangku Indonesia bila berhasil menjadi anggota tidak tetap DK PBB, khususnya dalam menyelesaikan berbagai isu keamanan internasional.

Sebagai bagian dari rangkaian penelitian, PACIS bekerja sama dengan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengadakan seminar bertajuk “Peran Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Tahun 2019-2020”. Seminar ini menjadi ajang bagi para peneliti PACIS untuk membagikan hasil temuan kepada masyarakat akademis, khususnya di Kota Bandung, juga mengumpulkan tanggapan dari berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas penelitian tersebut.

Kegiatan seminar dilaksanakan di Mgr. Geisse Lecture Theatre pada Senin (13/11), dan dihadiri oleh Rektor Unpar Mangadar Situmorang Ph.D., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unpar Dr. Pius Sugeng Prasetyo. Seminar dibuka dengan pemaparan oleh beberapa orang peneliti sekaligus tenaga pengajar yang diketuai oleh Yulius Purwadi Hermawan Ph.D. Pemaparan penelitian dilakukan secara padat dan komprehensif sehingga para peserta seminar yang didominasi mahasiswa mendapatkan gambaran yang baik mengenai penelitian tersebut.

Acara dilanjutkan dalam pembahasan yang mengundang Anita Luhulima dari Ditjen KS Multilateral Kemenlu, Odo Manuhutu selaku Direktur Sesparlu, serta Evi Fitriani Dosen sekaligus Kepala Pusat MBRC Universitas Indonesia (UI). Ketiganya memberikan tanggapan dan masukan yang positif dalam menyempurnakan penelitian tersebut. Kegiatan pembahasan ini dipandu oleh Fikry Cassidy, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (P3K) Multilateral Kemlu.

Ditemui di sela kegiatan, Ketua PACIS, Elisabeth Dewi, Ph.D menjelaskan, bahwa penelitian ini menjadi bagian dari rekomendasi akademisi terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB dua tahun lagi.  “Kami selaku akademisi di PACIS memberikan masukan kepada mereka untuk dijadikan bahan-bahan negosiasi,” ujarnya. Penelitian ini telah berlangsung selama kurang lebih tiga bulan, dan diharapkan dapat diselesaikan sebelum akhir tahun 2017.

Sejumlah dosen HI Unpar terlibat dalam tim penelitian ini, mulai dari dosen senior hingga dosen muda. Selain tenaga pengajar, PACIS juga membuka kesempatan bagi mahasiswa aktif untuk terlibat langsung dalam penelitian tersebut. “Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa buat mahasiswa, punya kesempatan menjadi asisten peneliti,” tuturnya. Data pendukung penelitian, lanjutnya, salah satunya didapat dari wawancara dengan para diplomat yang pernah terlibat dalam kegiatan serupa terdahulu.

Selaku Ketua PACIS ia mengungkapkan, bahwa penelitian ini adalah kesempatan yang luar biasa, bukan hanya bagi PACIS, tapi bagi Unpar secara keseluruhan. “Saya harap, di tahun-tahun berikutnya, penelitian serupa dengan topik yang berbeda akan ada lagi, dan keterlibatan mahasiswa sangat diperlukan dan dinantikan,” katanya. Ia juga menambahkan bahwa keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, dalam membahas dan menyelesaikan suatu permasalahan menjadi sangat penting dalam meraih kepentingan bangsa Indonesia.