UNPAR.AC.ID, Bandung – Dewasa kini, perkembangan teknologi khususnya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat. Hal tersebut diprediksi dapat tantangan bagi umat manusia pada abad 21 mendatang.
Mengutip dari Yuval Noah Harari (2018) menjelaskan bahwa kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan algoritma dianggap sebagai sebuah tantangan yang mengancam dan membahayakan 3 aspek yaitu pekerjaan, kemerdekaan, dan keadilan.
Hal tersebut dikemukakan oleh Tutik Rachmawati, Ph.D dalam orasi ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Parahyangan (FISIP UNPAR) pada Selasa (29/8/2023) bertempat di Ruang Audio Visual FISIP UNPAR. Pada FISIP Academic Forum 2023, dosen Administrasi Publik FISIP UNPAR tersebut mengusung tema “Governansi dan Kewarganegaraan Aktif: Merespons Tantangan Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi”.
Dalam pemaparannya, dia mengatakan bahwa mereka yang memiliki data yang mampu menguasai masa depan.
“Mereka yang memiliki data akan memiliki masa depan,” tuturnya.
Tantangan yang akan dihadapi karena AI, menurut Tutik, terutama terkait dengan aspek pekerjaan, kemerdekaan individu, dan keadilan sosial. Perkembangan teknologi ini dikhawatirkan dapat mengancam kerja manusia, mengurangi kemerdekaan dalam pengambilan keputusan, serta memperlebar kesenjangan sosial.
“Salah satu dampak signifikan dari perkembangan teknologi adalah potensi kehilangan pekerjaan manusia akibat otomatisasi dan AI,” ujarnya.
Berdasarkan pandangan Harari, jenis pekerjaan tertentu akan hilang, tetapi masih ada peluang di bidang pemeliharaan, analisis data, keamanan jaringan, dan pemantauan jarak jauh.
Namun, Tutik menekankan bahwa pemerintah harus menggeser fokus dari ‘melindungi pekerjaan’ ke ‘melindungi pekerja’. Pendekatan ini diimplementasikan oleh negara-negara Skandinavia dengan sukses melalui program ‘protect the workers, not jobs’. Pendapatan dasar atau universal basic income juga diusulkan untuk mengatasi ketidakpastian pekerjaan.
“Tantangan kedua muncul dalam konteks kebebasan individu,” lanjut Tutik. Meskipun teknologi seperti AI memudahkan kehidupan sehari-hari, ketergantungan yang berlebihan dapat mengurangi kebebasan dalam pengambilan keputusan.
“Kemampuan teknologi untuk membuat keputusan dapat mengurangi peran manusia dalam proses ini,” tambahnya.
Tantangan terakhir menurut Tutik adalah ketidakadilan sosial. “Jika sebelumnya kepemilikan properti menjadi sumber ketidakadilan, sekarang kepemilikan data menjadi faktor sentral,” kata Tutik.
Ia menekankan bahwa slogan ‘siapa pun yang memiliki data adalah pemilik masa depan’ menggambarkan pentingnya data dalam mengendalikan arah masa depan.
“Dalam era ketidakpastian perkembangan teknologi, penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah bijaksana dalam mengatasi tantangan ini,” tutupnya.
Dengan perencanaan yang matang dan regulasi yang tepat, dampak positif teknologi informasi dan komunikasi dapat diarahkan menuju masyarakat yang lebih berkelanjutan. (JES/NAT-Humkoler UNPAR)
