UNPAR.AC.ID, Bandung – Penyelenggaraan G20 tentu memberikan energi positif untuk Indonesia dan dunia. Indonesia berhasil menghasilkan G20 yang utuh dan dapat menyerahkannya ke presidensi berikutnya sebagai suatu kesatuan yang utuh. Hal tersebut merupakan prestasi Indonesia yang luar biasa dan harus diapresiasi. Selain itu, ini bisa menghasilkan banyak sekali kesepakatan bisnis yang konkret untuk Indonesia. Secara keseluruhan, G20 ini telah memberikan dampak luar biasa untuk Indonesia.
Hal tersebut mengemuka dalam webinar Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Rabu (7/12/2022). Webinar bertajuk “Masa Depan Investasi Berkelanjutan di Indonesia Pasca Presidensi G20” mengundang 4 narasumber yakni Dr. Indra Darmawan, M.Sc selaku Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Prof. DR. Tirta Nugraha Mursitama, PH.D, selaku Wakil Rektor Riset dan Transfer Teknologi BINUS University, Anindya Novyan Bakrie, B.Sc., MBA selaku Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia, dan Yulius Purwadi Hermawan, Drs, M.A., Ph.D. selaku Ketua Tim Kajian G20 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR).
Menanggapi isu hilirisasi, Indra menyatakan bahwa perbedaan pendapat antar negara itu hal yang biasa. Ia juga mengungkap bahwa Presidensi G20 bisa mewadahi perbedaan pendapat tersebut sehingga kepemimpinan Indonesia dihargai oleh para anggotanya di dalam forum G20. Selain itu, kepemimpinan Indonesia dirasa berkualitas sehingga berhasil menghasilkan konsensus.
“Kepemimpinan itu cukup berkualitas sehingga kita sebagai ‘ketua kelas’ G20 berhasil menggolkan konsensus,” ucapnya, sebagaimana dikutip dari kanal Youtube BKPM, Jumat (9/12/2022).
Di sisi lain, Purwadi mengungkap salah satu kelemahan G20. Negosiasi yang dilakukan umumnya panjang hingga mencapai deklarasi. Namun, hal tersebut justru sering dilupakan. Menurutnya, ini merupakan penyakit yang umum terjadi dan harus diwaspadai. Meskipun demikian, ia mengapresiasi Indonesia yang kini membuat task force atau satuan tugas yang akan mengawasi, dan memonitor implementasi dari komitmen yang sudah dibuat di Bali kemarin. Merespons hal tersebut, Indra mengkonfirmasi bahwa pengawalan merupakan kunci dari suksesnya implementasi.
“Saya kira itu harus diapresiasi. Mereka memonitor capaian yang konkret,” tutur Purwadi.
Berkaitan mengenai sektor-sektor yang perlu didorong untuk investasi berkelanjutan, Tirta mengungkap bahwa Indonesia kerap membuat standar yang tinggi yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Namun, hal tersebut merupakan salah satu hal strategis yang diciptakan pemerintah yang berkomitmen. Maka dari itu, sektor yang telah digalakkan menurutnya harus dilanjutkan dengan memanfaatkan manufaktur.
“Manufaktur ini memegang kendali hampir 90% atau bahkan lebih employment formal Indonesia. Jadi kalau manufaktur tidak bergerak, industri/ekonomi grupnya juga tidak bisa bergerak,” ucapnya.
Lebih lanjut, Purwadi menyatakan bahwa pintu masuk pertama merupakan investment dilanjutkan dengan key drivers. Ia memberi contoh key driver sebagai sesuatu yang bisa menghapuskan hambatan-hambatan untuk investasi di berbagai sektor misalnya mempermudah perizinan, memperjelas hukum, transparansi, dan lain-lain. Setelah melewati hal tersebut, maka pintu masuk ketiga adalah hilirisasi.
“Kita sadar bahwa kita butuh investasi dan investasi harus di sektor yang produktif termasuk value edit,” tutur Purwadi. (KTH-Humkoler UNPAR)
