UNPAR.AC.ID, Bandung – Sudah menjadi rahasia umum bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia saat ini tengah menghadapi situasi krusial dimana berbagai krisis tengah terjadi. Krisis pangan telah menyebabkan setidaknya 194 juta manusia di dunia kesulitan pangan. Krisis energi juga telah berujung pada harga pangan yang melambung tinggi. Selain itu, dunia juga tengah mengalami krisis keuangan global. Dikabarkan 28 negara kini sedang mengantre menjadi ‘pasien’ International Monetary Fund (IMF).
Di sisi lain, Indonesia saat ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik dan inflasi yang cukup rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Meskipun demikian, Indonesia tetap waspada dengan apa yang akan terjadi ke depannya dengan mencoba mempertahankannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggerakkan investasi.
Hal tersebut mengemuka dalam Talkshow Interaktif Hantaru Ke-62 yang diselenggarakan melalui program Kantor Staf Presiden (KSP) Mendengar bersama Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH UNPAR), FH Universitas Padjajaran (UNPAD) dan Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).
Talkshow bertajuk “Permasalahan Pertanahan, Perizinan, Perpajakan, dan Pendidikan serta Alternatif Penyelesaiannya” diselenggarakan secara onsite di Auditorium Pusat Pembelajaran Arntz-Geise (PPAG) UNPAR pada Jumat (14/10/2022). Dalam acara tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jend. TNI (Purn) Dr. H. Moeldoko, S.I.P., M.Si. menyampaikan berbagai tantangan dan peluang hadapi krisis global.
Lebih lanjut, Moeldoko mengungkapkan bahwa investasi akan memunculkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta pemerataan pembangunan yang menghasilkan kesejahteraan yang adil dan merata. Namun, Indonesia harus dapat menjawab setidaknya 3 pertanyaan para investor yakni:
- Apakah investasi ini aman dilakukan? Apakah stabilitas terjaga?
- Adakah kepastian dalam melakukan investasi ini?
- Apakah efisien dalam sektor logistik?
“Kita ini Indonesia memiliki inefisiensi dalam sektor logistik 24% dibandingkan negara lain,” ujarnya.
Moeldoko juga mengungkap 5 strategi pemerintah dalam membangun negara untuk bisa melakukan investasi tersebut, antara lain :
- Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
- Melanjutkan pembangunan infrastruktur.
- Memperbaiki Undang-Undang dan regulasi lainnya agar ada kepastian dan kemudahan khususnya yang berkaitan dengan omnibus law.
- Reformasi birokrasi agar bisa memberikan layanan tercepat.
- Transformasi ekonomi.
Maka dari itu, Moeldoko berharap bantuan dan peran para pejabat PPAT yang memiliki korelasi tinggi dengan investasi dan strategi. Ia mengungkap berbagai kesulitan lain yang sering dihadapi masyarakat dalam mengurus tanah seperti sulitnya air, listrik, dan surat izin.
“Hadirnya Bapak/Ibu sekalian sebagai pejabat PPAT sangat berkorelasi dengan ini dan juga dengan investasi,” katanya.
Moeldoko berharap melalui forum KSP Mendengar ini, tidak ada lagi gap antara pemerintah dengan masyarakat. Istana Negara melalui program KSP Mendengar, lanjut dia, bisa menampung dan mendengar berbagai keluhan dan persoalan yang belum selesai dan tidak menemukan jalan keluar. KSP sendiri ia anggap sebagai rumah terakhir pengaduan masyarakat.
“Kantor kami terbuka seluas-luasnya, siapapun datang silahkan. Mau marah, silahkan. Saya sadar mereka mungkin marah karena selama ini tidak ada jalan keluarnya” ujarnya.
Moeldoko juga menyatakan bahwa mengelola satu negara tidaklah mudah karena persoalan yang terus muncul setiap detiknya. Namun, amanah yang telah diberikan membuatnya harus bisa memberikan pelayanan terbaik.
“Kami diberikan amanah untuk menjadi seorang pejabat. Kita harus betul-betul memberikan pelayanan dengan hati,” tuturnya. (KTH-Humkoler UNPAR)
