Home / Berita Terkini / Kemenko Pohulkam Jalin Kerjasama Riset Dengan Unpar

Kemenko Pohulkam Jalin Kerjasama Riset Dengan Unpar

Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) kembali mendapat kepercayaan pemerintah sebagai mitra penelitian. Hal ini diwujudkan dalam kerjasama antara Unpar melalui Parahyangan Centre for International Studies (PACIS) sebagai pusat studi ilmu Hubungan Internasional (HI), dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Rektorat Unpar pada Jumat (4/9/2020), pihak Kemenko Polhukam diwakili oleh Asisten Deputi Abdullah Zulkifli, beserta Gusnadi Taswar selaku Kepala Bidang Kerjasama Politik Pertahanan ASEAN dan Togar Pangaribuan selaku Kepala Bidang Hukum Pertahanan. Rektor Mangadar Situmorang, Ph.D, beserta Kepala PACIS Dr. Sukawarsini Djelantik dan Kepala Kantor Internasional dan Kerjasama (KIK) Sylvia Yazid, Ph.D. menyambut selaku perwakilan Unpar. 

Dalam sambutannya, Rektor Unpar menyatakan pentingnya kerjasama antara praktisi dengan akademisi atau peneliti. Berbeda dengan praktisi yang melihat persoalan dalam tataran pelaksanaan sehari-hari, peneliti membantu melihat persoalan dalam kerangka besar/global. Isu-isu pertahanan dan keamanan di kawasan ASEAN. 

Hal tersebut sangat diperlukan untuk menganalisis konstelasi politik di kawasan terkait isu-isu yang dihadapi saat ini. Pembahasan juga akan meliputi keberadaan dan peran yang dapat dimainkan Indonesia di Kawasan Indo-Pasifik, berkenaan dengan semakin memanasnya persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Puncak acara ditandai dengan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara Rektor Unpar dengan Asisten Deputi Kemenko Polhukam. MoU ini akan menjadi landasan bagi kerjasama pengkajian guna mendukung kebijakan pemerintah dalam isu-isu hubungan internasional. 

Implementasi MoU dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kemenko Polhukam dengan PACIS Unpar. Penelitian akan difokuskan pada masalah-masalah keamanan, baik tradisional (keamanan di perbatasan, kerjasama militer) maupun non-tradisional (migrasi, terorisme, perdagangan orang dan obat-obatan terlarang) termasuk konflik-konflik yang terjadi di kawasan ASEAN.

Kerjasama ini diharapkan dapat menciptakan hasil-hasil penelitian yang berkualitas dan aplikatif dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam isu-isu transnasional.  (/DAN – Divisi Publikasi. Sumber: Rilis Media PACIS Unpar)