Indonesia, Rusia, dan G20

Oleh: Dr.Phil. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., M.A. (Dosen Program Studi Hubungan Internasional FISIP UNPAR)

UNPAR.AC.ID, Bandung – Sejak 1 Desember 2021, Indonesia secara resmi menerima amanat memegang Presidensi Group of Twenty (G20). Tugas utama kepresidenan adalah menyelenggarakan acara puncak, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali Oktober-November 2022. Artinya, Indonesia akan memainkan peranan penting dalam merancang agenda pertemuan dalam berbagai pertemuan sebelum dilakukannya KTT G20. 

Ada berbagai rangkaian pertemuan G20 mulai dari program side events, pertemuan tingkat engagement groups, pertemuan tingkat kelompok kerja (working groups), pertemuan tingkat deputi, pertemuan tingkat sherpa, pertemuan tingkat menteri dan gubernur bank sentral, serta ditutup dengan konferensi tingkat tinggi (summit). Yang menarik dari perhelatan rangkaian kegiatan G20 tahun ini adalah desakan dari Amerika Serikat untuk tidak mengundang Rusia dalam KTT G20 di Bali nanti.

Amerika Serikat bahkan meminta Rusia untuk dikeluarkan dari keanggotaan G20 sebagai konsekuensi invasi militer Rusia ke Ukraina yang belum selesai sampai hari ini. Pertanyaannya, apakah Indonesia sebagai presidensi G20 dapat melakukan hal yang diminta oleh Amerika Serikat?

G20

G20 merupakan sebuah forum kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa. Merujuk pada laman G20, ke-19 negara tersebut adalah: Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Tiongkok, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat. Spanyol juga turut diundang sebagai tamu/undangan permanen. G20 dianggap strategis dan penting karena merepresentasikan 60 persen populasi dunia, 75 persen perdagangan global, dan 80 persen pendapatan domestik bruto (PDB) dunia.

Kepresidenan G20 dilakukan secara bergilir setiap tahun di antara para anggotanya, dengan negara yang memegang kepresidenan bekerja sama dengan kepresidenan pendahulu dan penerusnya, yang dikenal sebagai Troika, untuk memastikan kesinambungan agenda. Saat ini Italia, Indonesia, dan India adalah negara Troika sehingga agenda dan isu yang akan diangkat pada pertemuan-pertemuan G20 tahun 2022 harus didiskusikan oleh tiga negara tersebut.

Agenda dan koordinasi kerja diselesaikan oleh perwakilan para pemimpin G20 yang dikenal dengan sherpa bersama para menteri keuangan dan gubernur bank sentral. Puncak acara G20 di setiap pertemuan adalah komunike bersama yang menegaskan komitmen dan visi anggota untuk masa depan, yang disusun dari rekomendasi yang dipilih dan hasil dari pertemuan tingkat menteri dan alur kerja lainnya.

Perlukah Rusia Diundang?

Isu menarik yang berkembang akhir-akhir ini adalah desakan Amerika Serikat kepada Pemerintah Indonesia untuk tidak mengundang Rusia pada KTT G20 di Bali nanti. Sementara disisi lain, Rusia bersikeras untuk hadir pada KTT tersebut walau masih berkonflik dengan Ukraina. Situasi ini tentu memberikan posisi dilematis kepada Indonesia yang sebelumnya ikut menyetujui draft resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang meminta Rusia menghentikan serangannya ke Ukraina. Pada awal Maret 2022, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan Sesi Khusus Darurat (Emergency Special Session) untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina dan Indonesia ikut menyetujui draft resolusi tersebut. Hal ini yang kemudian dianggap Amerika Serikat bahwa Indonesia sepatutnya tidak mengundang Rusia pada perhelatan KTT G20 nanti.

Ada tiga penjelasan mengapa Indonesia harus tetap mengundang Rusia pada KTT G20 di Bali nanti. 

Pertama, pertemuan G20 adalah forum internasional yang membicarakan kerjasama internasional terkait isu-isu ekonomi global. Tema besar pertemuan G20 tahun ini adalah Recover Together, Recover Stronger dengan mengusung tiga isu prioritas yaitu yakni mengenai arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, serta transformasi digital dan ekonomi. Isu ini diangkat karena cerminan ketidakmerataan pemulihan ekonomi negara-negara akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Merujuk pada isu-isu yang dibahas dalam rangkaian pertemuan G20, memang tidak dibahas isu terkait konflik Rusia dan Ukraina. Sehingga, tidaklah tepat jika forum kerjasama ekonomi internasional kemudian dicampuri dengan agenda di luar tema besar yang telah disepakati bersama. Seharusnya Indonesia fokus pada tujuan pembentukan forum G20 ini untuk meningkatkan partisipasi dan kerjasama internasional dalam penanganan masalah-masalah ekonomi global.

Kedua, tidak ada mekanisme dalam forum G20 untuk menghukum sebuah negara terkait tindakan yang dilakukan dalam konteks non-ekonomi. Setidaknya, sampai saat ini belum pernah terjadi tidak diundangnya sebuah negara oleh negara tuan rumah kepresidenan G20. Sekiranya ada keputusan kolektif yang dibuat, bisa jadi keputusan tadi diserahkan kepada tiga negara Troika (Italia, Indonesia, dan India) yang rasanya semakin menyulitkan posisi Indonesia sebagai tuan rumah. Baik Italia maupun India tidak pernah mengeluarkan pernyataan apapun terkait perlu atau tidaknya Rusia diundang pada KTT G20 nanti. Sebagai tuan rumah yang baik dan mengikuti mekanisme G20, tentu tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak mengundang Rusia. Jika dikaitkan dengan politik bebas-aktif, Indonesia ada pada posisi yang netral. Plus, Rusia masih dianggap sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia sehingga perlu keterlibatan Rusia dalam menyepakati usulan komunike bersama sebagai bagian dari pemulihan perekonomian global.

Ketiga, posisi Indonesia sebagai presidensi G20 sangatlah strategis untuk mengusung hubungan yang lebih baik baik antara Utara-Selatan dan Selatan-Selatan terutama dalam pemulihan perekonomian global di tengah situasi pandemi ini. Kepemimpinan Indonesia akan diuji dalam kepresidenan G20 ini. Pada isu prioritas pertama, Indonesia harus mampu mendorong kesepakatan untuk mewujudkan akses vaksin yang berkeadilan untuk seluruh warga dunia karena kunci untuk keluar dari pandemi dan pemulihan ekonomi global adalah distribusi vaksin global secara adil dan merata. Pada isu prioritas kedua, Indonesia perlu mendorong tindak lanjut dari kesepakatan COP 26 Glasgow 2021 untuk menyelamatkan dunia dari ancaman perubahan iklim. Pada isu ketiga, Indonesia diharapkan mampu mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui partisipasi UMKM dalam transisi ekonomi digital saat ini. 

Tiga penjelasan diatas dapat dijadikan argumentasi bahwa Indonesia harus mampu menempatkan diri sebagai tuan rumah yang baik yang mengikuti kesepakatan G20 tanpa perlu ikut terlalu jauh pada urusan-urusan di luar tema besar G20. Jawaban sederhana pada pertanyaan di awal, Rusia berhak dan harus diundang hadir pada KTT G20 di Bali nanti. 

Tulisan tersebut sebelumnya telah dimuat di kompas.com pada 27 Maret 2022 dengan judul “Indonesia, Rusia, dan G20”.