Dok. HopeHelps UNPAR

HopeHelps UNPAR Merespons Maraknya Kekerasan Seksual

Menjadi bagian dari gerakan anti kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, HopeHelps UNPAR mengambil peran pengada layanan cepat tanggap dan pencegahan kekerasan seksual. Berdiri pada November 2020 lalu, HopeHelps UNPAR merupakan salah satu local chapters di bawah bendera HopeHelps Network.

HopeHelps kini memiliki perwakilan di 15 kampus di Jawa-Bali. Organisasi nirlaba ini hadir untuk merespons munculnya berbagai kasus kekerasan seksual, dengan asa para korban lebih leluasa menyampaikan keluhan dan berani bersuara.

Terbitnya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi pun didukung penuh HopeHelps. Kehadiran Permen PPKS dinilai mengisi kekosongan hukum atas maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Berikut petikan wawancara tim Midup Bulletin UNPAR bersama Direktur Lokal HopeHelps UNPAR Raras Prasadja dan Wakil Direktur Advokasi Bidang Kajian HopeHelps UNPAR Anastasya Jesslyn, Kamis (25/11/2021).

Bisa dijelaskan bagaimana lingkup kerja HopeHelps UNPAR? Mengingat HopeHelps merupakan jaringan yang menyediakan layanan tanggap dan pencegahan kekerasan seksual di sejumlah kampus di Indonesia?

Kenapa ada di UNPAR? Karena aku dan teman-teman itu punya concern yang sama terkait kekerasan seksual, apalagi di UNPAR ini mungkin masih belum terdengar. Sebagai mahasiswa, ketika melihat berita-berita di kampus lain, ada ketakutan itu juga. Kami ingin menjadi tempat untuk korban yang ada di UNPAR khususnya agar bisa speak up, cerita menjadi tempat aman untuk korban. 

Menurut HopeHelps UNPAR, apa yang menjadi tantangan menjadi pengada layanan?

Tantangan terbesarnya mungkin karena ada kultur victim blaming. Kasus kekerasaan seksual ini kan fenomena ‘gunung es’, di dalamnya masih banyak yang perlu disingkap, dilihat. Dalam konteks kampus, ada proses birokrasi yang menyulitkan atau kampus yang tidak mau melihat perspektif korban. Tapi UNPAR kan enggak begitu, ya. Apalagi Rektor kita sudah memberikan respons positif tentang (Permen) PPKS.

Siapa saja yang bisa melapor dan diadvokasi oleh HopeHelps UNPAR?

Lingkup korban yang akan dibantu itu pertama, tentunya korban kekerasan seksual yang merupakan bagian dari sivitas akademika UNPAR. Kedua, korban kekerasan seksual yang terjadi di area kampus UNPAR. Ketiga, korban kekerasan seksual yang pelakunya dari sivitas akademika UNPAR.

Apa yang melatarbelakangi kalian ambil bagian dalam HopeHelps? Apakah ada alasan tertentu atau faktor di lingkungan kampus yang dinilai tidak ramah dan penanganan kasus kekerasan yang tidak memadai?

Kalau di UNPAR sendiri, kami melihat ada kekosongan. Kami melihat bahwa mereka tidak punya tempat untuk bercerita, mendapatkan tempat aman. Jadi dari situ berangkatnya. Juga keinginan untuk share edukasi sebagai fungsi pencegahan. Selama ini kan pandangannya (kekerasan seksual,red) cuma perkosaan doang, padahal banyak bentuk lainnya yang mungkin masyarakat tidak sadar

Adakah berbagai temuan? Jika ada, berapa banyak temuan kekerasan seksual dalam lingkup sivitas akademika UNPAR?

Kalau sepanjang tahun 2021, mulai dari Januari-Oktober, HopeHelps Network sudah menerima 40 laporan dari 14 local chapter. Kalau untuk langkah-langkah, kami punya 3 (tiga) jenis pendampingan. Pendampingan psikologis, hukum, dan lain-lain. 

Bagaimana proses pendampingan yang dilakukan untuk korban dengan fokus sebagai upaya mencari keadilan dan pemulihan?

Untuk pendampingan hukum, sesuai dengan namanya itu dikembalikan ke pilihan korban, apakah akan ke ranah hukum atau bagaimana. Kami akan mendampingi korban membantu pelaporan ke lembaga pengada layanan hukum berperspektif korban . Sementara pendampingan psikologis, kami mendampingi korban ke tenaga psikologis profesional.

Diksi ‘relasi kuasa’ kerap disematkan dalam berbagai pembahasan kekerasan seksual di kampus. Bagaimana HopeHelps UNPAR melihat itu?

Relasi kuasa itu bisa disebut seseorang memiliki kuasa yang lebih tinggi dari orang lainnya dan menyalahgunakan kekuasaan itu untuk menekan. Misalnya, korbannya adalah mahasiswa dan pelakunya dosen, dengan iming-iming “kalau kamu lakuin ini saya kasih nilai ‘A’, kalau enggak mau saya kasih nilai ‘D’. Itu jadinya penggunaan kuasa yang enggak tepat. Sebenarnya (relasi kuasa) menjadi faktor cukup besar membuat korban untuk terbungkam. Dibungkam dan takut speak up atau melapor.

Permen PPKS kini ramai diperbincangan dengan segala pro-kontranya, bagaimana HopeHelps UNPAR melihatnya?

Sebenarnya agak sedih juga, karena kita harusnya melihat dari perspektif korban, berpihak pada korban. Korban yang selama ini enggak punya payung hukum, sekarang ada melalui Permen ini. Miris juga ada yang kontra, sayangnya karena pandangan misoginis di Indonesia, mereka malah meng-twist, dibalik perspektifnya. Selama ini tidak ada payung hukum yang menaungi secara jelas, namun dengan adanya Permen PPKS ini, tentunya kami mendukung. 

Menurut HopeHelps UNPAR, dengan adanya Permen PPKS ini apakah para korban lebih berani bersuara?

Belakangan ini banyak bermunculan penyintas kekerasan seksual dan mulai berani bicara. Namun hal itu tetap harus dikawal, tidak dengan adanya Permen PPKS dan Satgas yang nantinya dibentuk kita pasti aman dan leha-leha. Tentu akan kami kawal dan terus berperspektif korban. 

Bagaimana HopeHelps UNPAR menjabarkan esensi dari ruang aman kampus?

Esensi ruang aman sendiri menurut kami adalah ketika semua pihak di lingkungan kampus dapat belajar, bekerja tanpa adanya ancaman kekerasan seksual. Kampus pun tidak abai terhadap adanya kasus yang terjadi dan memberikan bantuan kepada korban. Membantu pemulihan dan memastikan korban itu bisa tetap kuliah dan jangan sampai putus kuliah.

Buat apa menjadi kampus yang kayak oke di luarnya terlihat tidak ada masalah, tetapi di dalamnya enggak bisa melindungi bagian dari mereka sendiri, yaitu mahasiswa, tenaga pendidik, dan lainnya. Meski ada kasus, kampus diminta tak menutup diri namun concern untuk menciptakan environment yang lebih sehat, aman, dan terjamin bagi sivitas akademika UNPAR. (Ira Veratika SN-Humkoler UNPAR)

Pelaporan terhadap kekerasan seksual di wilayah kampus UNPAR dapat dilakukan melalui Hotline: +62 8211692 2358 (WA, SMS, Tlp) Email: advokasi.hopehelps.unpar@gmail.com.

Temui HopeHelps UNPAR juga di:IG dan Twitter: @hopehelpsunpar; LINE@: @297bqoqx (gunakan @); dan Email humas: hopehelps.unpar@gmail.com

Let Hope Helps you!