UNPAR.AC.ID, Bandung – Program Studi Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) hadirkan program MBKM Antikorupsi bagi mahasiswa. Mahasiswa yang mengambil program MBKM Antikorupsi nanti akan ditawarkan 4 bentuk pembelajaran yang setara dengan bobot masing-masing 20 SKS.
Pendaftaran program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) semester genap 2022/2023 tersebut telah dibuka sejak 13 Februari 2023 sampai 28 Februari 2023 mendatang.
MBKM Antikorupsi tersebut memiliki 4 jenis pilihan antara lain :
- MBKM Studi Eksperiensial (Magang) Anti Korupsi
- MBKM Asistensi Mengajar Kelas Integritas
- MBKM Penelitian Integritas, Korupsi, dan Anti Korupsi
- MBKM KKN Membangun Desa Anti Korupsi
Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa yaitu :
- Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik angkatan 2018 – 2020
- IPK minimal 2,75
- Bersedia menerima keputusan penyelenggara mengenai jenis MBKM yang akhirnya diikuti
- Mengikuti dan lulus pembekalan umum dari ICW (bagi yang telah dinyatakan lolos seleksi)
- Melengkapi dokumen pendaftaran yaitu: daftar perkembangan studi, CV dengan foto (maks 2 halaman), motivation letter yang disertai dengan pilihan jenis mbkm
yang diminati (maks 2 halaman)
- Mengunggah dokumen pendaftaran pada nomor 5 paling lambat 28 Februari 2023
Lebih lanjut, keuntungan yang diperoleh oleh peserta MBKM Antikorupsi pun beragam mulai dari konversi 20 SKS, menambah koneksi, dan kesempatan untuk merasakan dunia kerja secara langsung.
Bagi mahasiswa yang tertarik mengikuti program MBKM Antikorupsi dapat melakukan pendaftaran melalui link berikut https://bit.ly/PendaftaranMBKMANTIKORUPSI atau info lebih lanjut dapat menghubungi Kaprodi Ilmu Administrasi Publik.
Sekadar informasi, peluncuran MBKM Antikorupsi merupakan tindak lanjut kerja sama yang telah terjalin antara FISIP UNPAR dan ICW sejak tahun 2019 dan menghasilkan berbagai bentuk kegiatan, seperti seminar pencegahan antikorupsi, pelatihan penggunaan platform digital berbasis website untuk memantau potensi korupsi pengadaan barang dan jasa publik, serta pengenalan akademi antikorupsi. (JES-Humkoler UNPAR)
