Home / Berita Terkini / Fakultas Hukum Gelar Webinar Hukum Perlindungan Konsumen dalam Belanja Online

Fakultas Hukum Gelar Webinar Hukum Perlindungan Konsumen dalam Belanja Online

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar) menggelar webinar umum bertajuk “Hukum Perlindungan Konsumen dalam Belanja Online” pada Kamis, 14 Mei 2020 melalui Google Meet. Webinar diadakan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak perlindungan konsumen dalam melakukan kegiatan belanja online di era serba elektronik ini . 

Acara menghadirkan pakar-pakar di bidang hukum sebagai pembicara dan dimoderatori oleh Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN (Guru Besar Fakultas Hukum Unpar). Dalam webinar ini, para pembicara membahas tentang permasalahan dalam berbelanja online yang sering masyarakat jumpai, jenis perlindungan hukum terkait, dan prosedur hukum dalam penyelesaian masalah dalam belanja online

Acara dibagi ke dalam empat sesi untuk masing-masing pembicara membawakan presentasinya dan ditutup dengan sesi tanya jawab. Sesi pertama diisi oleh Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH, LL.M, (Guru Besar Fakultas Hukum Unpar) dengan presentasi yang bertajuk “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Belanja Online”. Pada sesi kedua, Dr. David Tobing, S.H., (Co-Founder Komunitas Konsumen Indonesia), membawakan topik “Tanggung Jawab Hukum Pelapak (Market Place) dalam Belanja Online”. 

Kemudian pada sesi ketiga, Iwan Setiawan Ph.D., (Director Executive Analyst Academy of Financial System Stability System and Currency, BI Institute) membahas mengenai “Perlindungan Konsumen dalam Sistem Pembayaran Elektronik Belanja Online”. Lalu pada sesi keempat, Drs. H. Gunarto, MM., (Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Semarang), menjelaskan prosedur dan permasalahan mengenai “Penyelesaian Kasus Sengketa Konsumen Belanja Online melalui BPSK”. 

Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka hubungan antar masyarakat dalam hal perdangan, baik mengenai barang ataupun jasa, tidak lagi harus dilakukan melalui tatap muka, tetapi bisa secara online, atau e-commerce. Para pembicara menyadari bahwa perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau yang dikenal sebagai e-commerce, telah menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 

PMSE merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Belum lagi dengan situasi pandemic COVID-19 yang terjadi saat ini meningkatkan jumlah dan frekuensi kegiatan PMSE di Indonesia yang telah membawa perubahan dalam perilaku masyarakat, dan diperkirakan kondisi ini akan bertahan, bahkan meningkat di masa yang akan datang. 

Indonesia mengalami perkembangan dalam kegiatan belanja online yang signifikan. Hingga tahun 2018, tercatat 24,82 juta transaksi yang terjadi dengan nilai mencapai Rp. 17,21 trilliun. Sedangkan di tahun 2019 sendiri, jenis pelanggan terdiri dari 53,10% konsumen akhir dan agen, 45,34%  konsumen dan agen, dan 1,56% agen. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen akhir yang mewakili sebagian besar dari pelanggan, lebih rentan terhadap keamanan dalam belanja online. Hal ini juga meningkatkan hubungan hukum yang terikat dalam kegiatan e-commerce

Selain itu, hal-hal seperti barang yang diterima tidak sesuai pesanan, spesifikasi, rusak atau bekas pakai, biaya tambahan yang tidak diketahui ketika melakukan transaksi, proses pengiriman yang terlambat atau salah alamat, prosesedur pengembalian barang yang berbelit, dan penipuan, semakin sering muncul dalam kegiatan belanja online yang dihadapi oleh konsumen. 

Salah satu pembicara menjelaskan bahwa dengan adanya berbagai pola bisnis, tentu tanggung jawab hukum dari masing-masing pola pun berbeda. Masyarakat [un perlu memahami bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen belanja online. Secara garis besar, sudah ada pengaturan secara khusus mengenai perlindungan hukum baik sebelum atau sesudah adanya transaksi, seperti dalam PP no. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). Namun, yang menjadi perhatian bagi pembicara adalah tidak sedikit ditemukan masyarakat yang masih awam terhadap keamanan dan perlindungan konsumen dalam belanja online

Penyelesaian sengketa yang sesuai dengan UU no. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pengadilan (litigation) dan di luar pengadilan (non-litigations) melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Masyarakat dapat dipermudah dengan adanya BPSK yang menyediakan layanan penyelesaian sengketa konsumen online dalam kerangka waktu yang cepat, prosedur yang mudah dan gratis. 

BPSK memiliki tujuan untuk mencapai kesepakatan dalam bentuk dan besarnya ganti rugi, atau menentukan tindakan untuk memastikan agar tidak ada lagi kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen ke depannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa badan seperti BPSK tentu mengalami kendala di lapangan dari banyaknya sengketa yang rumit. Walaupun demikian, masyarakat, khususnya para peserta, dianjurkan untuk menyelesaikan sengketa konsumen online melalui BPSK sebagai cara alternatif. 

Diharapkan melalui acara ini, materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para peserta agar lebih memperhatikan dan berhati-hati saat berbelanja online agar terbebas dari permasalahan hukum dan tercapainya tujuan berbelanja online. (MGI/DAN – Divisi Publikasi)