DPD RI Adakan FGD dengan FH UNPAR Bahas Inventarisasi dan Evaluasi Prolegnas

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH UNPAR) bersama Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Pemerintah Daerah Republik Indonesia (PPUU DPD-RI) mengadakan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) untuk inventarisasi Materi Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2022 dan evaluasi Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024. 

Meski berlangsung tatap muka, kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Crowne Plaza Kota Bandung, Kamis (9/9/2021) lalu itu tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam penanganan masa pandemi Covid-19. FGD antara FH UNPAR dan DPD RI merupakan salah satu program kerja sama dengan lembaga negara dalam pembentukan hukum di tingkat nasional.

Kegiatan dibuka oleh Dekan FH UNPAR Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum dan Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Barat Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni. M.Kes. serta Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Angelius Wake Kako, S.pd., M.Si. Dalam sambutannya, baik Dekan FH UNPAR maupun perwakilan DPD RI menyambut baik kerjasama ini dan mengharapkan adanya peningkatan kualitas dalam melakukan kajian terhadap Rancangan Undang-Undang usulan DPD RI yang menjawab kebutuhan hukum masyarakat di daerah.

Kegiatan ini dihadiri oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; perwakilan dari lembaga pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung, akademisi hukum dari perguruan tinggi lain di Kota Bandung, dan perwakilan jaringan masyarakat sipil.

Pembicara dalam dalam kegiatan ini adalah Pengajar di FH UNPAR yaitu: Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H.,M.H.; Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H.,M.H.; dan Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum. 

Dalam paparannya, Prof. Asep mengajukan usulan  RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan RUU Pemajuan Daerah. Menurutnya, RUU Pengelolaan SDA penting untuk menjahit keterhubungan antar sektor dan mengurangi ego sektoral dalam sistem pengelolaan sumber daya alam. 

Pembicara kedua, Prof. Koerni memberikan catatan terhadap Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Prof Koerni menyoroti kesalahan dalam memposisikan Desa sebagai bawahan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tercantum dalam draf perubahan. Selain itu, ketentuan syarat kepala desa yang menghapuskan ketentuan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat berpotensi mengancam eksistensi Desa. Menurutnya, kepala desa harus tahu konteks masyarakat dan desa yang dipimpinnya, dan harus bertempat tinggal disitu.

Pembicara ketiga, Dr. Herry Susilowati, menyampaikan catatan terhadap optimalisasi kewenangan DPD RI dalam penyusunan Undang-Undang. Secara garis besar, para narasumber menyoroti pentingnya proses penyusunan legislasi nasional yang berpihak pada kelompok rentan, yang tersistem, terintegrasi dan tidak parsial. 

Kegiatan yang dipandu oleh Valeri Jehanu ini kemudian memberi kesempatan pada peserta untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Hal-hal yang dielaborasi dalam diskusi antara lain kebutuhan untuk mengatur dana operasional bagi kepala desa dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Juga bagaimana mengelola SDA  oleh Pemerintahan Desa yang sebelumnya tidak tegas diatur. Persoalan akses pengelolaan dan pemanfaatan SDA di desa pun sudah saatnya menjadi perhatian dalam agenda peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa ke depan. (Ira Veratika SN-Humkoler UNPAR/Sumber: Rilis FH UNPAR)