Dikotomi PTN PTS Masih Muncul, Komisi X DPR RI Serap Aspirasi Tata Kelola Perguruan Tinggi

UNPAR.AC.ID, Bandung – Kesenjangan antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terlihat dari pola belanja negara, khususnya di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), pembinaan atau bantuan bagi PTS kurang dari 6 persen sementara PTN menerima lebih kurang 94 persen dari total anggaran. 

Hal tersebut terungkap dalam diskusi bersama Komisi X DPR RI bersama jajaran rektorat dari PTN dan PTS di Jawa Barat, yang berlangsung di Gedung Pusat Pembelajaran Arntz-Geise Universitas Katolik Parahyangan (PPAG UNPAR), Jumat (16/9/2022). Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengungkapkan bahwa dari 4.475 PTS yang ada, mayoritas PTS dalam kondisi yang kurang sehat dan kesulitan dalam operasionalnya.

“Baik swasta (PTS) maupun negeri (PTN) perlu sama-sama mendapatkan perhatian serius. PTS sebenarnya sangat signifikan perannya sebagai penyelenggara pendidikan tinggi. Banyak PTS yang memiliki peringkat sangat baik, tetapi juga banyak PTS dalam kondisi yang kurang sehat,” tutur Hetifah.

Lebih lanjut, meskipun beberapa PTS yang memiliki peringkat terbaik, namun dari 4.475 PTS yang ada, mayoritas PTS dalam kondisi yang kurang sehat dan kesulitan dalam operasionalnya. Mengutip keterangan dari laman DPR RI, Kamis (22/9/2022), dalam laporan Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI Tahun 2019 Kemendikbudristek menyebutkan bahwa dari 3.128 PTS di bawah pembinaannya, 14 persen di antaranya dikategorikan kurang sehat atau kesulitan operasional.

Pihaknya pun menemukan bahwa dari sisi pola belanja negara khususnya di Kemendikbudristek, untuk pembinaan atau bantuan bagi PTS kurang dari 6 persen, sementara PTN bisa mencapai 94 persen dari total anggaran.

“Dikotomi ini kalau menurut kami seharusnya tidak terjadi, apalagi jika terlalu ekstrem begitu. Mengingat sebenarnya baik PTN maupun PTS tanggung jawabnya sama dalam meningkatkan partisipasi pendidikan,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor UNPAR Mangadar Situmorang, Ph.D. menuturkan bahwa yang menjadi tantangan bagi PTS tentunya bagaimana menjaga keberlanjutan untuk tetap menjadi penyelenggara pendidikan tinggi. Tantangan tersebut mengingat jumlah PTS yang sangat banyak dan jumlah mahasiswanya mencapai 70 persen dari seluruh angka nasional.

Hal ini pula, lanjut Rektor, yang  perlu dicermati bersama terutama bagi PTS melihat peran dan posisi untuk menjaga sustainability agar tetap mampu mengelola penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi maupun juga nonakademik.

“Namun tidak berarti bahwa PTS tidak survive, meskipun istilah survive-nya hanya untuk sebagian. Meskipun sebagian besar survive, tapi mungkin ada pada level bagaimana supaya bisa tetap berlanjut,” kata Rektor.

Keseragaman aturan yang berlaku baik untuk PTN maupun untuk PTS pun perlu menjadi perhatian. Menurut Rektor, PTS pun tentunya membawa visi misi masing-masing. Ada amanat, pesan, dan nilai yang perlu dipertahankan, namun di sisi lain ada diversifikasi yang luar biasa di Perguruan Tinggi.

“Regulasi regulasi yang ada yang sifatnya fit all, menjadi tantangan tersendiri bagi kami di PTS. Selain tentunya fasilitasi dan dukungan-dukungan lainnya. Ini gambaran umum yang kami hayati yang dalam pelaksanaannya sampai dengan tingkat operasionalnya, pengembangan sdm, pengembangan mahasiswa, kurikulum, termasuk juga implementasi Kampus Merdeka. Di sini kami merasakan situasi yang agak dilematis. Ingin berbeda, tetapi acuannya sama. Ini yang sering kali saya katakan sebagai tantangan dari sisi uniformitas,” tuturnya. 

Dalam pertemuan tersebut hadir pula anggota Komisi X DPR RI lainnya yaitu, Ferdiansyah; Sodik Mujahid; Dessy Ratnasari; Mustafa kamal; Eva Stevanny; Puti Guntur Soekarno Putri; Bramantyo Suwondo; dan Putra Nababan.

Kemudian Wakil Rektor Bidang Akademik UNPAR Prof. Tri Basuki Joewono, Ph.D; Rektor Universitas Pasundan (Unpas) Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si.,M.Kom., IPU.; Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof.Dr.IrJaka Sembiring, M.Eng; Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A; Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Inovasi,dan Kemitraan Universitas Kristen Maranatha Dr. Krismanto Kusbiantoro, S.T., M.T.; Wakil Direktur I Politeknik LP3i Bandung Hadiansyah Ma’Sum, S.Pd., S.T., M.Kom.; Wakil Rektor II Universitas Islam Bandung (Unisba) Prof. Dr. Atih Rohaeti Dariah, SE., M.Si.; dan Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Negeri Bandung Harita Nurwahyu Chamidy, LRSC., M.T.

Serta perwakilan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek juga perwakilan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV Jawa Barat dan Banten. (Ira Veratika SN-Humkoler UNPAR)

Berita Terkini

Menilik Ihwal Ekonomi Kesejahteraan dari Perspektif Amartya Sen

Menilik Ihwal Ekonomi Kesejahteraan dari Perspektif Amartya Sen

UNPAR.AC.ID, Bandung – Dewasa ini, kesejahteraan ekonomi merupakan hal yang masih sulit untuk dicapai. Faktor utama dari kesejahteraan bukan lagi berbicara mengenai ekonomi semata, lebih jauh lagi berbicara mengenai kemanusiaan dan hal tersebut harus dapat diukur. ...

Panitia Seleksi Umumkan 6 Bakal Calon Rektor UNPAR Masa Bakti 2023-2027

Panitia Seleksi Umumkan 6 Bakal Calon Rektor UNPAR Masa Bakti 2023-2027

UNPAR.AC.ID, Bandung – Panitia Proses Seleksi Rektor Universitas Katolik Parahyangan mengumumkan 6 nama Bakal Calon Rektor UNPAR masa bakti 2023-2027 di Selasar Multifungsi Pusat Pembelajaran Arntz-Geise UNPAR, Kamis (26/1/2023). Dari 10 Pelamar Bakal Calon Rektor, 6...

Kontak Media

Divisi Humas & Protokoler

Kantor Pemasaran dan Admisi, Universitas Katolik Parahyangan

Jln. Ciumbuleuit No. 94 Bandung
40141 Jawa Barat

Sep 22, 2022

X