UNPAR.AC.ID, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan penjajakan kerja sama dengan Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang menjadi atensi bersama. Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Rektorat UNPAR, Rabu (14/9/2022) itu, Pemkot Bogor juga mengajak UNPAR untuk terlibat dalam penyelenggaraan Festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2022.
Wali Kota Bogor Bima Arya menuturkan bahwa UNPAR memiliki banyak potensi dalam tiga hal. Mulai dari riset, pengabdian masyarakat, hingga pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Tridarma Perguruan Tinggi. Atas dasar itu, Pemkot Bogor melihat peluang kerja sama yang nantinya terjalin antara kedua belah pihak akan membawa dampak signifikan bagi masyarakat.
“UNPAR punya banyak potensi dan ke depan kami akan mengembangkan kerja sama di tiga bidang tersebut. Ke depan, ada riset bersama tentang keberagaman yang akan segera berjalan di Kota Bogor,” tutur alumni Hubungan Internasional UNPAR itu.
Dalam konteks Tridarma tersebut, mengemuka pula program pendidikan lanjutan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bogor untuk menempuh studi di UNPAR. Serta secara kontinu akan menyelenggarakan berbagai riset dan pengabdian masyarakat di Kota Bogor.
“Akan ada program-program lanjutan bagi ASN Kota Bogor serta beberapa isu lain yang menjadi atensi Pemkot Bogor dan UNPAR seperti isu-isu sosial stunting, kesehatan, kemiskinan, dan lainnya,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, lanjut dia, Pemkot Bogor mengajak UNPAR agar turut serta dalam penyelenggaraan Festival HAM 2022 yang rencananya akan berlangsung pada akhir tahun ini.
“Mengundang UNPAR untuk ambil bagian dalam rangkaian festival itu. Tadi sudah disambut baik dan akan kami matangkan bagaimana teknis kegiatannya,” ucapnya.
Bima Arya berharap, melalui kerja sama yang nantinya terjalin dapat menjadi referensi bagi kota lainnya di Indonesia untuk membangun kolaborasi bersama UNPAR. Menurut dia, UNPAR punya modal luar biasa dalam hal disiplin keilmuan dan karakter sebagai Perguruan Tinggi.
“Dua hal ini adalah satu modal yang besar untuk membangun kolaborasi dengan kota-kota di seluruh Indonesia. Saya ingin menjembatani bagaimana UNPAR bisa berkolaborasi dengan kota-kota lainnya. Seperti konsep pentahelix yang selama ini kami dengungkan,” tuturnya.
Sementara itu, Rektor UNPAR Mangadar Situmorang, Ph.D. menyambut baik penjajakan kerja sama dari Pemkot Bogor. Kolaborasi antara pemerintah daerah bersama Perguruan Tinggi menjadi hal yang perlu dilakukan mengingat kedua belah pihak memiliki sumber daya yang bisa diwujudkan dalam kerja bersama.
“Kolaborasi itu tentu sangat dimungkinkan. Antara UNPAR dengan Pemkot Bogor juga punya justifikasi, rasionalitas yang sangat kuat mengingat Pak Bima Arya adalah alumni UNPAR dan menjadi bagian dari komunitas akademik UNPAR. Sangat berharap kolaborasi antara UNPAR dan Pemkot ini bisa segera diwujudkan,” ucap Rektor.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP UNPAR) Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.; Kepala Laboratorium Administrasi Publik Susana Ani Berliyanti, M.Si.; Ketua Program Studi Magister Hubungan Internasional UNPAR Dr. I Nyoman Sudira; Wakil Dekan Bidang Akademik FISIP UNPAR Dr.phil. Aknolt Kristian Pakpahan; Wakil Dekan Bidang Sumber Daya FISIP UNPAR Dr. Theresia Gunawan; Kepala Kantor Internasional dan Kerja Sama UNPAR Sylvia Yazid, Ph.D.; serta Kepala Pusat Studi CHuDS (Center for Human Development and Social Justice) UNPAR Kristian Widya Wicaksono, Ph.D. (Ira Veratika SN-Humkoler UNPAR)