UNPAR.AC.ID, Bandung – Tahun 2023 dan 2024 menjadi tahun yang aktif bagi politik Indonesia karena 2024 sendiri merupakan tahun di mana pemilihan umum (Pemilu) akan kembali dilaksanakan.
Debat pertama Calon Presiden telah dilaksanakan dan debat selanjutnya dilaksanakan pada Minggu (7/01/2024). Menanggapi hal ini, beberapa dosen Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan (HI UNPAR) berdiskusi mengenai politik luar negeri Indonesia.
Menurut para dosen yang hadir, gerakan bebas aktif sebagai dasar dari kebijakan luar negeri Indonesia perlu diinterpretasikan ulang. Hal ini menjadi penting karena masih banyak pihak yang melihat bahwa politik bebas aktif Indonesia adalah Indonesia yang tidak memihak siapapun.
Padahal seharusnya, bebas aktif Indonesia diartikan sebagai Indonesia yang bebas menentukan dan mengarahkan kebijakan luar negerinya tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan tanpa adanya keharusan berpihak ke satu sisi.
Sedangkan aspek ‘aktif’ adalah bagaimana Indonesia dapat menempatkan diri di dunia internasional, misalnya dengan terlibat aktif menyelesaikan masalah-masalah di luar negeri dan bagaimana Indonesia membawa kepentingan nasionalnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia sendiri.
Kebijakan luar negeri Indonesia bisa menjadi instrumen dalam mewujudkan visi para calon presiden. Meskipun begitu, kebijakan luar negeri yang akan dibentuk juga tetap harus didukung dengan bagaimana para calon dapat membangun hubungan dengan negara-negara lain dan memainkan perannya.
Dalam menentukan arah politik luar negeri, penting juga untuk menentukan strategi politik luar negeri yang baik. Strategi politik luar negeri Indonesia seharusnya adalah sesuatu yang bisa diukur atau pragmatis atau dengan kata lain apa yang Indonesia berikan bagi dunia internasional juga harus memberikan keuntungan bagi negara Indonesia.
Pandangan lain adalah kebijakan luar negeri harus dilaksanakan berdasarkan masalah atau problem–based. Masalah Indonesia sebagai sebuah negara dalam konteks hubungan internasional adalah mengenai kedaulatan.
Indonesia dilihat belum berani dalam menyatakan posisi dan kedaulatannya karena Indonesia yang belum secara terang-terangan memberikan pernyataannya mengenai siapa yang dilihat sebagai rival atau teman.
Kebijakan luar negeri sebuah negara juga didasarkan pada politik nasional dan ekonominya serta kepentingan apa yang ingin dibawa negara dalam dunia internasional. Di sisi lain, para calon presiden diharapkan bisa menerjemahkan political consideration atau konsiderasi politik sebelum menentukan strategi kebijakan luar negeri.
Konsiderasi politik nasional dilihat sebagai kepentingan apa yang ingin dibawa dan dicapai sebuah negara yang bisa didapatkan melalui kerja sama atau berhubungan dengan negara lain.
Perlu diingat juga bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki banyak mitra sehingga penting untuk menentukan strategi kebijakan luar negeri yang tepat untuk membangun hubungan baik dengan para negara mitra sebagai sarana untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia.
Berbicara mengenai isu, menurut para dosen ada beberapa isu yang penting untuk menjadi salah satu prioritas bagi para calon presiden maupun calon wakil presiden untuk masa jabatan mereka nantinya.
Salah satu isu yang harus diperhatikan adalah mengenai keberlanjutan atau sustainability dalam konteks lingkungan. Menurut salah satu dosen, isu ini penting untuk diprioritaskan karena permasalahan lingkungan juga akan memiliki dampak ke berbagai bidang lainnya termasuk ekonomi.
Menurut dosen lainnya, isu kemanusiaan adalah isu yang harus menjadi salah satu prioritas dalam memformulasikan kebijakan luar negeri selanjutnya. Salah satu isu yang sedang hangat terjadi di Indonesia adalah masuknya para pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Indonesia.
Masuknya pengungsi Rohingya yang kemudian disusul dengan pengungsi lainnya, menunjukkan bahwa ASEAN perlahan kehilangan relevansinya karena belum mampu mengatasi hal ini. Sehingga, perlu adanya tindak lanjut dan pemrioritasan isu ini.
Isu ini penting untuk diprioritaskan karena dengan adanya dialog untuk penyelesaian dan resolusi masalah ini, akan menentukan sentralitas dan relevansi ASEAN serta kebijakan luar negeri Indonesia di dunia.
Seharusnya, Indonesia dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di depan mata terlebih dahulu atau di kawasan sendiri dulu, dibandingkan mencoba untuk membantu permasalahan sebuah negara di kawasan yang jauh.
Isu kemanusiaan juga dapat menjadi ruang yang bisa dimainkan Indonesia sebagai emerging power. Selain itu, Indonesia juga harus tetap memperhatikan isu lokal mereka dan jangan sampai isu nasional-lah yang menggerogoti kedaulatan Indonesia.
Menurut para dosen, pendekatan ideal dalam menyelesaikan isu-isu tersebut atau isu secara umum adalah dengan membangun kerja sama, baik antara satu negara dengan satu negara lainnya atau bilateral, maupun secara multilateral dengan organisasi di kawasan tertentu.
Para calon pemimpin Indonesia seharusnya memiliki pemikiran di mana kita sebagai negara low profile. Meskipun begitu, kita tetap dapat mencapai tujuan dan kepentingan nasional kita. (SYA-Humas UNPAR)
