Badan Keahlian DPR RI dan UNPAR Tandatangani MoU, Perkuat Tata Kelola Satu Data

UNPAR.AC.ID, Bandung – Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BK DPR RI) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Selasa (9/1/2024). MoU ditandatangani oleh Kepala BK DPR RI Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. bersama Rektor UNPAR Prof. Tri Basuki Joewono, Ph.D.

Paralel, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia BK DPR RI dengan Fakultas Hukum dan Fakultas Teknologi Informasi & Sains UNPAR. 

Sebagaimana mengutip siaran resmi dari laman DPR RI, Senin (15/1/2024), selain penandatanganan MoU dan PKS, dilakukan pula Focus Group Discussion (FGD) bertema “Arah Pengaturan Satu Data Indonesia dalam Undang-Undang” yang bertujuan menambah jaringan termasuk menghimpun berbagai masukan sehingga ada substansi baru yang sebelumnya belum ada terkait pengelolaan data.

“Ini juga bisa secara kuantitatif menambah jaringan atau stakeholder yang terlibat dalam memberikan masukan, kaitannya dengan meaningful public participation,” ucap Kepala BK DPR RI Sensi-begitu kerap disapa- di sela diskusi di UNPAR.

Sebagaimana diketahui, sesuai amanat UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, jumlah stakeholder yang terlibat akan diukur karena berkaitan dengan asas meaningful public participation.

Dia mengungkapkan, sudah ada bahan naskah akademik, tetapi tentunya sebagai suatu dokumen yang masih belum diproses dibahas secara resmi di Alat Kelengkapan Dewan (AKD), maka masih ada ruang untuk memperbaiki kualitasnya. 

“Dalam konteks itu lah BK tetap membuka ruang lagi untuk diskusi dengan berbagai pihak,” ujarnya.

Kegiatan diskusi ini diketahui merupakan diskusi ketiga setelah sebelumnya diselenggarakan bersama para pakar di Jakarta maupun akademisi di Universitas Telkom. Ia pun mengungkapkan bahwa faktor tersedia tidaknya ahli yang terkait di bidang satu data menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan diskusi, termasuk dengan UNPAR.

“Saya kira ini universitas swasta yang termasuk terbaik di Indonesia ya, sehingga punya alasan kuat kita untuk menandatangani MoU hari ini yang sebenarnya memperpanjang MoU sebelumnya. Lima tahun lalu sudah dilakukan MoU dan sekarang juga ada. Hari ini saya tanda tangan lagi perpanjangan dengan Rektor yang baru,” jelas Sensi.

Di akhir penyampaian, dirinya berharap hasil diskusi ini dapat segera diproses melalui proses yang resmi untuk dibahas di AKD, lalu dibahas Presiden dan menjadi UU.

Sementara itu, Rektor UNPAR Prof Tri Basuki menyampaikan dukungannya atas kerja sama yang terjalin antara BK DPR RI bersama UNPAR. UNPAR, lanjut Rektor, berkepentingan untuk terlibat dan berkontribusi guna menjadikan Indonesia lebih baik.

“Keterlibatan UNPAR bersama Badan Keahlian menjadi hal yan penting. Tak hanya bagi negara, tapi juga bagi kami,” tuturnya.

Rektor mengatakan, data menjadi hal yang sangat krusial. Terlebih di masa mendatang, Ia melihat bahwa siapa yang mengelola data dan informasi, yang akan menguasai. 

“Jika data sudah siap, itu bisa menjadi informasi, kebijakan. Kalau Satu Data ini terjadi dan itu adalah cita-cita yang harus kita dukung, maka kita yakin Indonesia itu dengan sumber dayanya bisa membuat kebijakan yang lebih baik,” ucap Rektor. (NAT/SYA-Humas UNPAR)

Berita Terkini

UNPAR Gelar Pelepasan Bagi 12 Tenaga Kependidikan Purnabakti

UNPAR Gelar Pelepasan Bagi 12 Tenaga Kependidikan Purnabakti

UNPAR.AC.ID, Bandung – Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) mengadakan acara pelepasan bagi 12 tenaga kependidikan (tendik) purnabakti, pada Rabu (15/5/2024) di Operation Room Gedung Rektorat. Pelepasan purnabakti tersebut diadakan UNPAR sebagai bentuk penghargaan...

Kontak Media

Humas UNPAR

Kantor Sekretariat Rektorat (KSR), Universitas Katolik Parahyangan

Jln. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 Jawa Barat

Jan 15, 2024

X