UNPAR.AC.ID, Bandung – Peralihan tongkat kepemimpinan Jerman terjadi pada 8 Desember 2021 lalu. Angela Merkel yang telah memimpin Jerman sebagai Kanselir Jerman selama 16 tahun secara resmi menyerahkan tongkat kepemimpinan Jerman kepada Olaf Scholz. Hal ini sekaligus menunjukkan era baru Jerman dengan koalisi tiga partai yaitu Partai Sosial Demokrat (Social Democratic Party/SPD), Partai Hijau (The Greens), dan Partai Demokrat Bebas (Free Demoratic Party/FPD). Olaf Scholz bukanlah orang baru dalam struktur Pemerintah Jerman. Scholz merupakan mantan wakil kanselir dan juga menteri keuangan pada era Merkel. Lalu, bagaimana arah Jerman dibawah kabinet Scholz kedepannya dan bagaimana dampaknya terhadap hubungan Indonesia-Jerman?
Situasi Eropa
Scholz menghadapi situasi yang tidak mudah terutama berkaitan dengan situasi pandemi Covid-19 di Eropa (dan Jerman sendiri) serta ancaman instabilitas politik di Eropa terkait situasi Rusia-Ukraina dan Polandia-Belarus. Melihat kabinet dengan koalisi tiga partai (SPD-Partai Hijau-FPD), arah kebijakan Jerman akan terfokus pada penanganan pandemic Covid-19, investasi hijau berkelanjutan (green/sustainable investment), dan penguatan integrasi Eropa.
Situasi domestik terkait pandemi Covid-19 merupakan tantangan pertama yang harus dihadapi Scholz. Data dari Robert Koch Institute (RKI) per 10 Desember 2021 melaporkan ada 61.288 kasus COVID-19 baru dan 484 pasien meninggal. RKI juga mencatat, dari jumlah toal vaksinasi, jumlah penduduk yang sudah divaksinasi dosis pertama mencapai 72,4% dari total populasi, divaksinasi lengkap (dosis kedua) 69,4%, dan persentase yang sudah mendapatkan booster/dosis ketiga 21,3%. Menggunakan data dari Worldometer, sampai 12 Desember 2021 tercatat jumlah kasus aktif di Jerman adalah 1.026.771 kasus. Berkaitan dengan serangan gelombang keempat pada bulan November 2021 lalu sehingga sejumlah fasilitas kesehatan Jerman kewalahan sehingga harus mengirimkan sebagian pasien Covid-19 ke negara-negara tetangga seperti Belanda, perlu ada kebijakan tegas untuk meredam semakin bertambahnya kasus baru dan kasus aktif di Jerman. Scholz memulai kebijakan pengendalian Covid-19 dengan menunjuk seorang ahli epidemiologi Karl Lauterbach sebagai menteri kesehatan yang baru. Hal ini juga dibarengi dengan pembatasan mobilitas nasional bagi mereka yang belum divaksin. Scholz juga merencanakan untuk menerapkan kewajiban vaksinasi wajib bagi para pekerja publik dan medis serta tindakan tegas gerakan anti-lockdown yang marak di dunia maya (online).
Dalam konteks ancaman stabilitas Eropa, Schloz menegaskan akan konsekuensi serius yang akan dihadapi oleh Rusia jika terus terjadi pelanggaran wilayah perbatasan di Ukraina. Jerman ‘mengancam’ menghentikan penggunaan pipa Nord Stream 2 yang menghubungkan langsung pasokan gas dari wilayah Ust-Luga (Rusia) dengan Greifswald (Jerman) dalam penyaluran gas ke negara-negara Eropa. Walaupun Scholz menyatakan akan bekerjasama dengan pemimpin Eropa lainnya untuk menghindari eskalasi lebih lanjut.
Isu lain yang mendapatkan perhatian Scholz adalah masalah penerapan nilai-nilai Uni Eropa bagi negara-negara anggotanya. Dalam beberapa tahun terakhir, Polandia dan Hungaria dianggap ‘menentang’ aturan dan nilai-nilai Uni Eropa terutama berkaitan dengan kebebasan pers dan hak-hak minoritas. Kebijakan anti-LGBT (lesbian, gay, bisexual, and transgender) yang diterapkan Polandia dan Hungaria dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kebebasan Uni Eropa. Ancaman penghentian pembayaran dana pandemi Covid-19 dilakukan untuk menekan kedua negara tersebut agar mengikuti dna menerapkan nilai-nilai Uni Eropa.
Tentu, dua isu besar tadi menjadi pekerjaan besar Jerman dibawah Olaf Scholz dalam penanganan pandemic Covid-19 dan mendorong penguatan integrasi Eropa saat ini selain isu peningkatan iklim global.
Hubungan Indonesia-Jerman
Hubungan Indonesia-Jerman selama ini berjalan selayaknya hubungan bilateral dua negara demokratis. Dalam konteks hubungan ekonomi (dagang), Jerman bukanlah mitra dagang utama Indonesia. Merujuk pada statistik Kementerian Perdagangan, total neraca perdagangan Indonesia-Jerman adalah defisit -567,5 juta US dollar. Menggunakan data trademap.org pun Jerman bukan negara tujuan utama produk-produk ekspor Indonesia dimana besaran persentase ekspor Indonesia ke Jerman hanya 2% dengan nilai 2,456 milyar US dollar. Jika dibandingkan dengan Tiongkok (dengan persentase 19% dan nilai ekspor 31,775 milyar US dollar) tentu Jerman bukanlah mitra dagang utama. Dalam hal investasi pun, Jerman tidak termasuk kedalam 10 negara terbesar investor asing di Indonesia.
Arah kebijakan luar negeri Jerman dirasa akan penuh dengan nuansa hijau dengan masuknya Partai Hijau dalam struktur kabinet Scholz. Penekanan akan pentingnya perhatian pada isu perubahan iklim dan juga kesepakatan Pakta Iklim Glasgow dalam KTT COP26 Oktober 2021 lalu, membuat Jerman menetapkan target untuk menghapus penggunaan batubara hingga 2030 dan menerapkan kebijakan penggunaan mobil listrik sebanyak 15 juta unit hingga 2030. Hal ini tentu menjadi peluang bagi Indonesia yang kaya akan bahan-bahan mineral seperti nikel, aluminium, tembaga, dan mangan untuk keperluan pembuatan baterai mibil listrik tipe lithium ion. Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menghentikan ekspor bijih nikel sejak Januari 2020 dianggap akan menguntungkan Indonesia dengan terbukanya investasi asing, penciptaan lapangan pekerjaan, dan manfaat alih teknologi (technology transfer). Kunjungan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ke Jerman pada 7-8 Oktober 2021 lalu salah satunya menyasar BASF dan Volkswagen (VW) untuk melakukan investasi dalam kerangka produksi baterai listrik sebagai bagian dari upaya penerapan ekonomi hijau tidak saja di Jerman akan tetapi di dunia. BASF berencana untuk mendirikan industri pemurnian nikel sebagai bagian dari komponen untuk pembuatan baterai bagi mobil listrik di Indonesia. Sementara VW juga sudah mengutarakan keinginan berinvestasi pada rantai pasok baterai mobil listrik.
Masuknya investasi Jerman ke Indonesia terutama pada sektor industri sumber daya alam (produksi baterai mobil listrik) tentu akan memberikan multiplier effect yang besar. Bukan saja dengan adanya penciptaan lapangan pekerjaan dan adanya proses alih teknologi, akan tetapi masuknya investasi ini diharapkan mampu merangkul UMKM Indonesia untuk terlibat dalam rantai proses produksi yang ada. Indonesia harus mampu menafaatkan arah kebijakan Jerman yang lebih hijau dengan potensi sumber daya alam yang melimpah terutama untuk produksi baterai mobil listrik dalam rangka mendukung Pakta Iklim Glasgow yang mensyaratkan salah satunya perubahan bahan bakar konvensional fosil ke bahan bakar ramah lingkungan seperti listrik.
Semoga kanselir Jerman yang baru Olaf Scholz, mampu memberikan situasi lebih baik di Eropa dan menciptakan hubungan lebih erat dengan Indonesia. Selamat bertugas Olaf Scholz!
Tulisan tersebut merupakan republikasi dari kompas.com yang telah dimuat pada 12 Desember 2021 dengan judul “Babak Baru Jerman dibawah Olaf Scholz”.
