UNPAR.AC.ID, Bandung – Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan (FISIP UNPAR) dan Program Pascasarjana Universitas Bina Taruna (Unbita) Gorontalo menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS), di Kampus UNPAR, Kota Bandung, Senin (22/5/2023). Salah satu hal yang disepakati di antaranya pertukaran manuskrip mahasiswa untuk publikasi di jurnal Program Studi (Prodi).
Penandatanganan PKS dilakukan oleh Ketua Jurusan Administrasi Publik FISIP UNPAR Indraswari, M.A., Ph.D. bersama Direktur Program Pascasarjana Unbita Gorontalo Dr. Lisda Van Gobel, MPA. Hadir dalam acara PKS tersebut di antaranya Ketua Center of Public Policy and Management Studies (CPMS) Tutik Rachmawati, Ph.D. dan Dekan FISIP UNPAR Dr. Pius Sugeng Prasetyo. Juga jajaran dosen dan mahasiswa dari Unbita Gorontalo pun turut menyaksikan penandatangan PKS tersebut.
Adapun ruang lingkup kerja sama yang disepakati di antaranya adalah:
- Pelaksanaan akreditasi prodi.
- Permintaan dosen penguji luar.
- Kuliah umum dan Kuliah Pakar.
- Tukar menukar manuskrip mahasiswa untuk publikasi di jurnal prodi.
- Penelitian (joint research)
- Pengabdian kepada masyarakat bersama.
- Publikasi dosen dalam wujud jurnal atau buku
- Penyediaan sarana prasarana, dosen, dan sumber daya lainnya.
Ketua Jurusan Administrasi Publik FISIP UNPAR Indraswari, M.A., Ph.D. mengatakan, berbagai ruang lingkup kerja sama yang disepakati kedua belah pihak diharapkan betul-betul terlaksana sebagaimana tertulis dalam PKS tersebut.
“Saya sangat mengharapkan setelah penandatanganan PKS ini kita betul betul riil akan melakukan berbagai kegiatan. Saya harap juga kerja sama ini akan terus berlanjut. Intinya adalah semua kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang tentunya akan sangat bermanfaat dan menguntungkan bagi kita semua, khususnya untuk Jurusan Administrasi Publik,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Program Pascasarjana Unbita Gorontalo Dr. Lisda Van Gobel, MPA., menuturkan bahwa kolaborasi dengan Jurusan Administrasi Publik UNPAR sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kemendikbudristek. Juga sebagai upaya Unbita mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi.
“Salah satu langkah nyata kami tentunya melalui penandatanganan PKS ini. Kami harapkan moga-moga keberlanjutan dari PKS ini setiap tahun ada. Kami harap UNPAR, khususnya Kajur Administrasi Publik bisa kita kolaborasi ke depannya, misalnya untuk terbitan hasil karya-karya mahasiswa,” ucapnya. (KTH-Humkoler UNPAR)
