Home / Berita Terkini / Webinar LBH Kupas Tuntas Isu PHK di tengah Pandemi COVID-19

Webinar LBH Kupas Tuntas Isu PHK di tengah Pandemi COVID-19

Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan (LBH Unpar) mengadakan webinar bertajuk “Pemutusan Hubungan Kerja Sebagai Imbas Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerja”. Webinar dilaksanakan pada hari Jumat (15/5/2020) dengan mengundang beberapa pembicara, di antaranya: Dr. Ida Susanti (Dosen Hukum Ketenagakerjaan FH Unpar), Niken Prawesti (Chief Operating Officer Gria Group), Ir. Muhammad Sidarta (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Barat), dan Narendra Adiyasa (Partner, Arbitration and Employment, Hiswara Bunjamin & Tandjung).

Webinar ini diselenggarakan melihat besarnya dampak COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan. Menurut Nefa Claudia Meliala, selaku Ketua LBH Unpar, sektor ketenagakerjaan mengalami kerugian terutama karena adanya kebijakan PSBB yang dikeluarkan pemerintah. Banyaknya pengusaha yang memilih merumahkan karyawannya akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Webinar LBH akan mengupas permasalahan tersebut dari perspektif teori, praktisi, bisnis, serta buruh.

Sesi pertama diisi oleh presentasi dari Narendra Adiyasa yang membahas isu ketenagakerjaan dari sisi praktisi atau legal practitioner. Menurut Narendra, isu ketenagakerjaan menjadi imbas dari COVID-19 dikarenakan biaya paling besar yang dikeluarkan oleh pemilik modal adalah pembiayaan man-power atau karyawan. Maka, banyak perusahaan yang berusaha menekan jumlah pengeluaran untuk man-power di masa ini. 

Dari sudut pandang legal practitioner, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan pengusaha saat ini, yaitu mengubah perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya; mengubah jam kerja karyawan; meminta karyawan mengambil cuti tahunan; dan atau pengajuan unpaid leave. Selain itu, pembahasan juga menyoroti bagaimana klausa force majeure tidak selalu bisa digunakan oleh pemberi kerja.

Webinar dilanjutkan dengan sesi kedua yang dibawakan oleh Niken Prawesti. Dari perspektif bisnis, disebutkan bahwa pelaku bisnis juga mengalami kerugian yang besar dari wabah COVID-19. Pelaku bisnis berusaha menetapkan berbagai regulasi yang dapat mendukung pemerintah untuk meminimalisir penyebaran virus, namun juga tidak merugikan tenaga kerjanya. Regulasi tersebut termasuk efisiensi jadwal yang disesuaikan dengan data okupansi atau kebutuhan harian.

Sementara Muhammad Sidarta menjelaskan bagaimana kelompok pekerja terkena dampak dari wabah tersebut. Meskipun pemerintah memang berusaha untuk meminimalisir dampak tersebut, dengan memberlakukan kebijakan-kebijakan yang dirasa dapat membantu, namun kebijakan tersebut kurang didukung oleh data asli lapangan. Hal ini dikarenakan, pemerintah hanya mengacu pada data-data berdasarkan form perusahaan, bukan survey lapangan yang memang melibatkan serikat pekerja sendiri.

Sesi terakhir menampilkan Dr. Ida Susanti, sebagai dosen mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan FH Unpar, yang membawakan perspektif teoritis dari isu ketenagakerjaan ini. Indonesia disebut-sebut sedang memasuki babak baru dari hubungan industrial. Babak baru ini merupakan wujud situasi industrial pada awal abad 19 di Eropa. Hal ini ditandai dengan posisi serikat pekerja yang masih lemah di dalam hubungan industrial. Serikat pekerja masih dianggap sebagai suatu ancaman bisnis, di masa kini.

Melalui webinar dari LBH Unpar ini, isu ketenagakerjaan dapat terjawab melalui dialog dan komunikasi yang jelas antara pemerintah, pelaku bisnis, serta tenaga kerjanya. Dengan begitu, tiap-tiap pihak yang terlibat akan dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dimilikinya masing-masing. (AKA/DAN – Divisi Publikasi)