Home / Berita Terkini / Unpar Press Gelar Bedah Buku “Hukum Akuabisnis dan Akuaindustri”

Unpar Press Gelar Bedah Buku “Hukum Akuabisnis dan Akuaindustri”

Pada Senin (6/7/2020), Penerbit Unpar Press bekerja sama dengan Unpar Plus menggelar bedah buku dan diskusi daring buku “Hukum Akuabisnis dan Akuaindustri”. Buku tersebut merupakan buah pemikiran Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar) Prof. Koerniatmanto Soetoprawiro. Adapun peluncuran buku ini sangat tepat dalam memahami aspek hukum terhadap posisi Indonesia sebagai negara kepulauan atau kelautan di momen Hari Laut Nasional yang jatuh pada 2 Juli.

Sebagai pembedah, Unpar Press mengundang Ir. Agus Somamihardja Ph.D., seorang praktisi yang memiliki pengalaman dalam bidang usaha kelautan serta pemerhati industri perikanan. Wawasannya akan akuabisnis dan akuaindustri di Indonesia memberikan perspektif yang menarik untuk memantik diskusi akan isi buku tersebut. Adapun webinar dipandu oleh Dr. W.M. Herry Susilowati dari FH Unpar.

Substansi Buku

Membuka paparannya, Prof. Koerniatmanto menjelaskan bahwa hukum sumber daya di Indonesia merupakan warisan kolonial yang kurang sesuai dengan kepentingan saat ini. Hal ini mendorongnya untuk menulis buku membahas isu tersebut. “Motivasi saya adalah mengubah wajah hukum sesuai kepentingan bangsa kita,” ungkapnya. “Adalah tanggung jawab dan tugas kita untuk mengelola.”

Buku ini merupakan hasil riset Prof. Koerniatmanto semenjak awal reformasi. Adapun menurutnya, Isu hukum akuabisnis dan akuaindustri bermula dari permasalahan perikanan yang tidak pernah terpikirkan untuk perlu diatur dalam hukum. “Padahal, perikanan saat ini adalah kepentingan nasional Indonesia,” tegasnya. Kepentingan ini lahir dari kondisi geografis Indonesia yang dua pertiga wilayahnya terdiri dari perairan. Sumber daya yang lahir dari kondisi ini sangat beragam, termasuk kandungan mineral, energi terbarukan (blue energy), serta jasa maritim.

Hukum diperlukan untuk mengatur tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial dan ekologi. “(Akubisnis dan akuaindistru) Ini diatur supaya aspek ekonomi tidak merusak aspek sosial dan aspek ekologi,” ujar Prof. Koerniatmanto. Subjek hukum meliputi pelaku usaha, konsumen, serta badan hukum. Adapun objek hukumnya adalah apa yang disebut sebagai “Trisula Perikanan”, yaitu perikanan tangkap, budidaya perikanan, serta akuaindustri, dengan mengatur tahap praproduksi maupun pascaproduksinya.

Prof. Koerniatmanto menyoroti tantangan bagi hukum akuabisnis dan akuaindustri, yaitu kesejahteraan pelaku usahanya. “Nelayan itu lebih miskin dari petani,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa dalam kegiatan usaha tersebut, “Seringkali ada konflik, ada (masalah) hak asasi manusia juga di sana,” Untuk itu, aspek perlindungan hukum sangat penting, selain dari urusan tataniaga dan perdagangan secara internasional. Tidak lupa pula, hukum perlu mempertimbangkan ekologi perairan, seperti lewat penindakan terhadap pencemaran dan pencegahan penangkapan ikan berlebih (overfishing). Negara perlu merumuskan hukum yang dapat menjawab tantangan tersebut, sekaligus melakukan penegakan hukum dengan baik.

Sebagai pengarah

Dr. Agus Somamihardja selaku pembedah buku mengapresiasi karya Prof. Koerniatmanto yang lengkap dan sepakat dengan perhatian komunitas kelautan saat ini. ”Kedepan, kita bisa sama-sama mengarahkan kemana industri akuabisnis kita bawa.” Bagi Agus, potensi akuabisnis dan akuaindustri mampu menjadi penggerak ekonomi nasional sebab masih banyak sumber daya kelautan yang belum digarap

Dari segi substansi, Agus menjelaskan bahwa buku ini berhasil memberikan ruang lingkup yang detail, khususnya bagi pembaca yang tidak berlatar belakang ilmu kelautan maupun perikanan. Di sisi lain, lanjutnya, “Profesor sudah mengarahkan dalam buku ini bahwa ada aspek hukum.” Paparan dalam buku tersebut mampu membawa pendalaman dan wawasan yang penting dalam memahami masalah akuabisnis dan akuaindustri, serta membahas berbagai aspek yang sering abai untuk diatur dalam hukum, 

Dengan isi lugas dan bertutur, seperti ensiklopedia, Agus berharap buku ini dapat memberikan perspektif hukum dalam berbagai aspek akuabisnis dan akuaindustri. Sebagai penutup, ia menganggap Prof. Koerniatmanto sebagai ‘guru sejati’ melalui karya literaturnya, mampu memangkitkan semangat nasionalisme dalam mengelola laut dan perikanan melalui kesadaran aspek-aspek hukum akuabisnis dan akuaindustri. (DAN – Divisi Publikasi)