Home / Berita Terkini / Unpar Adakan Seminar Nasional: Pemilu dan Revitalisasi Pancasila

Unpar Adakan Seminar Nasional: Pemilu dan Revitalisasi Pancasila

Pada Kamis (11/4) 2019, Pusat Studi Pancasila Universitas Parahyangan (Unpar) menggelar seminar nasional bertajuk Seminar Nasional: Pemilu dan Revitalisasi Pancasila, berlokasi di Gedung Pascasarjana Unpar. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi pemilu yang diselenggarakan pada 17 April, agar Pancasila tetap menjadi fondasi kita dalam proses demokratisasi. Adapun beberapa pembicara yang dihadirkan yaitu Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, SH (Anggota Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila), Alissa Wahid (Aktivis), dan Mangadar Situmorang, Ph. D (Rektor Unpar).

Pemilu sebagai batu uji           

Menurut Mangadar selaku Rektor Unpar, perguruan tinggi harus membangun semangat Pancasila, seperti misalnya menolak radikalisme dan intoleransi. Pancasila sekarang ini lebih ditemukan di dalam kelompok marginal yang merasa ditindas. Sekarang seakan-akan Pancasila dijadikan instrumen untuk menjustifikasi, semakin menjadi represif dan restriktif. Mulai muncul pertanyaan apakah Pancasila masih menjadi referensi untuk perumusan Undang-Undang (UU) atau kebijakan serta program-program yang ada. Sekarang mulai muncul banyak ideologi-ideologi lain yang timbul karena korupsi. Eksistensi Pancasila seakan dinegasikan karena adanya penyalahgunaan kekuasaan dan penyingkiran kelompok tertentu.

Pancasila dan pemilihan umum sekarang ini dijadikan sebagai forum untuk pertarungan ideologi. Mangadar menjelaskan bahwa dinamika ideologi sangatlah dinamis dan digunakan untuk politik, bisa berada di dalam partai politik, organisasi kemasyarakatan di dalam kelompok, atau individu. Masyarakat Indonesia sekarang ini haruslah menjaga permusyawaratan, permufakatan, kompromi, dan konsensus, karena semua hal itu merupakan janji bersama kita semua sebagai sebuah bangsa.

Pemilu merupakan masa yang digunakan untuk merevitalisasi Pancasila, dengan cara mengafirmasi bahwa kita sebagai negara yang berdasarkan Pancasila. Tidak hanya itu, seharusnya pemilu dijadikan sebagai momentum untuk membawa Pancasila ke pusat spektrum yang tidak ditarik kemanapun sesuai dengan kepentingan politik atau kekuatan politik tertentu. “Pemilu menjadi batu uji untuk kita bernegara atas dasar Pancasila,” tutup Mangadar.

Revitalisasi = menghidupkan kembali

Di sisi lain, Mahfud menjelaskan bagaimana Pancasila memainkan peran di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, kehidupan Pancasila dalam bernegara merupakan dasar negara yang produknya adalah UU dan ditegakkan oleh aparat negara yang harus ditaati. Hal tersebut berbeda dengan pengertian Pancasila dalam kehidupan berbangsa, yaitu terlihat dalam hal moralitas dan etika kehidupan kita sehari-hari.

Sekarang muncul perdebatan akan pentingnya untuk merevitalisasi Pancasila. Revitalisasi dapat diartikan sebagai menghidupkan kembali atau memvitalkan. Hal tersebut memberikan arti bahwa sekarang ini Pancasila sudah tidak vital yang mana kebersatuan toleransi kebebasan sekarang ini sudah tidak ada. “Dulu saat Orde Baru kalau melanggar Pancasila di hukum negara, sekarang di era reformasi kekuasaan sudah terbagi-bagi, ada di partai politik, DPR, media,dll., sehingga sulit untuk mengambil keputusan,” tutur Mahfud.

Mahfud berpendapat bahwa Pancasila tidak mengikuti sistem tertentu, tetapi merupakan prisma. Hal tersebut mengartikan bahwa unsur-unsur lain seperti misalnya kapitalisme bisa berada di dalam Pancasila. Sistem yang ada di dalam Pancasila bergantung dengan kebijakan, situasi, kekuatan, dan zaman.

Berbeda dengan politik di negara lain, ideologi perpolitikan di Indonesia dilandaskan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang mana pemerintah yang berkuasa tidak bisa memutuskan sesuatu secara satu pihak saja. Hal yang seharusnya dibangun pada saat ini adalah semangat persaudaraan, semangat pluralisme, dan toleransi. Semua hal tersebut jika dilihat secara seksama sangatlah memprihatinkan, yang mana sekarang ini situasinya sangat hitam putih, maka dari itu kaum yang berada di tengah haruslah muncul untuk menstabilkan.

Pancasila sebagai ideologi hidup berbangsa

Alissa Wahid berpendapat bahwa pada dasarnya tidak ada pertentangan antara agama dan Pancasila. Namun, akhir-akhir ini untuk kepentingan berpolitik hal tersebut menjadi dipersoalkan untuk agenda politiknya masing-masing. Menurutnya Pancasila boleh digunakan sebagai gagasan untuk pengetahuan, dan freedom of speech. Pancasila itu lebih dari ideologi politik, yaitu ideologi untuk hidup berbangsa. Tetapi sekarang ini karena permasalahan broken values, nilai-nilai tersebut hanya sebagai slogan dan tidak ada wujudnya sekarang ini.

Nilai-nilai dalam masyarakat dapat berubah akibat pergeseran dari beberapa aktor tertentu. Namun, di Indonesia tidak ada yang menggerakan nilai Pancasila, melainkan hanya ada pergerakan nilai eksklusivisme. Setelah 32 tahun ditekan oleh ideologi tertentu, antara negara dan rakyat, sekarang semuanya boleh berkembang. Mayoritarianisme dan intoleransi sudah berkembang sejak beberapa tahun yang lalu, namun sekarang mulai muncul pertanyaan apakah sekarang ini agama merupakan kekuatan inspirasi kehidupan manusia Indonesia dalam bingkai Pancasila atau agama malah menjadi kekuatan formal yang meng-exclude kelompok mayoritas?

Dalam hal masalah kontestasi nilai, kita tidak bisa menyalahkan orang lain, namun kita harus mengambil peran kontribusi kalau ingin memenangi pertarungannya. “(Kami) datang untuk gerakan suluh kebangsaan, memilih nama suluh karena yang diajak bicara sebagai lilin sebagai penerang, ini situasi, ini ancaman, ini tantangan dalam jangka pendek. (Saya) berharap diskusi ini bisa memberi pencerahan untuk memilih secara sadar, benar dan bertanggung jawab demi Indonesia yang dicintai. Jangan sampai Indonesia hancur. Kalau bibit-bibit radikalisme yang mulai tumbuh dibiarkan atas nama demokrasi, maka ancamanlah yang akan terjadi,” tutup Mahfud.