Home / Berita Terkini / Tanggung Jawab Pemerintah
virus corona

Tanggung Jawab Pemerintah

Virus corona atau COVID-19 yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, pada akhir Desember 2019 lalu, menyebar dengan cepat ke 50 negara di dunia. Hal itu menimbalkan kepanikan di mana-mana. 

Presiden Jokowi pada Senin (2/3/2020) mengumumkan bahwa ada dua warga negara Indonesia (WNI) yang positif terjangkit virus corona. Kini, mereka dalam perawatan intensif, sesuai dengan standar internasional yang berlaku. 

Harus ada tindakan cepat dan tepat dari pemerintah untuk memberikan rasa aman dan percaya bahwa pemerintah mampu menangani virus corona ini. Apalagi, penyebaran virus corona telah memberikan dampak negatif pada perekonomian dunia. Data dari World Economic Forum (2020) menyebutkan, akibat virus corona, pertumbuhan ekonomi Cina turun menjadi 4,5% pada kuartal pertama 2020. Hal itu diduga menyebabkan efek berantai produk ekspornya sangat bergantung pada pasar Cina dan negara-negara yang sangat bergantung pada bahan-bahan produksi impor dari Cina. 

Perekonomian Indonesia juga terdampak dengan adanya virus corona dan pelambatan pertumbuhan ekonomi di Cina. Ada 3 sektor yang terkena imbasnya langsung, yaitu sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi. 

Data dari Kementerian Pariwisata menunjukkan, pada Desember 2019, jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia terbanyak dari Malaysia, Singapura, dan Cina. Sementara itu, di ketiga negara itu telah ditemukan pasien terinfeksi virus corona. Akibatnya, target peningkatan jumlah wisatawan asing menjadi 17 juta pada tahun 2020 terancam selama belum ditemukan antivirus corona. Penurunan jumlah wisatawan mancanegara itu tentu akan menimbulkan efek berantai pada sektor lain, seperti hotel, restoran, maskapai penerbangan.

Selain itu, berdasarkan data dari trademap.org, Indonesia dan banyak negara di dunia masih bergantung pada Cina, baik untuk pasar ekspor maupun impor. Impor produk elektronik, mesin industri, bahan tekstil, dan furnitur, masih bergantung pada Cina. 

Alternatif lain, Indonesia harus mencari bahan-bahan impor tersebut dari negara lain yang pada akibatnya akan menaikkan harga barang impor tersebut karena tingginya permintaan barang. Demikian  juga dengan produk-produk ekspor Indonesia, seperti minyak mentah, kayu, kertas, bahan mineral, dan kapas, kehilangan pasar utamanya. Belum lagi sektor investasi. Cina merupakan investor kedua terbesar di Indonesia. Dengan ancaman virus corona, menurunnya jumlah investasi Cina (dan investasi asing lainnya), akan menghambat program-program pembangunan pemerintah. 

Langkah Antisipasi 

Penyebaran virus corona telah menimbulkan banyak dampak negatif. Namun, pemerintah tidak boleh terlena dengan kondisi tersebut. Bahkan, pemerintah harus menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia, termasuk laju pertumbuhan ekonominya. Dalam konteks menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat, pemerintah harus menjamin masyarakat terbebas dari rasa takut akan menyebarnya virus corona di Indonesia

Pertama, dengan menerapkankan standard operating procedure (SOP) dalam menangani infeksi atau terduga terinfeksi virus corona. Fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta, harus benar-benar siap dan menjalankan SOP yang sama jika ditemukan kasus tersebut. 

Semua fasilitas kesehatan yang ada di desa dan kota, harus memiliki tim medis bertugas 24 jam untuk bersiaga jika muncul kasus corona. 

Berikutnya, pemerintah harus berani mengeluarkan larangan bepergian, terutama ke negara-negara yang telah melaporkan adanya kasus pasien yang terinfeksi virus corona, sekaligus melakukan pembatasan masuknya orang dari wilayah-wilayah yang memiliki catatan penyebaran corona. 

Kebijakan ini bukanlah hal baru jika melihat kebijakan sejenis yang melarang individu bepergian ke dan dari Cina (terkhusus Provinsi Hubei), yang diberlakukan oleh banyak negara untuk meminimalisasi penyebaran virus tersebut. 

Pemerintah dapat mewajibkan tindakan karantina sementara bagi mereka yang terindikasi telah bepergian ke dan masuk dari negara-negara dengan catatan tadi. 

Peringatan dari World Health Organization (WHO) yang menginginkan agar Indonesia meningkatkan pengawasan akan penyebaran virus corona dan kesiapan fasilitas kesehatan jika ditemukan kasus corona, hendaknya dijadikan acuan utama melarang warganya bepergian dan membatasi kedatangan ini. 

Kementerian Kesehatan serta Kementerian Komunikasi dan Informasi juga harus terus-menerus memberikan informasi akurat mengenai penyebaran virus corona dan tindakan preventifnya. Selain itu, menjaga tidak munculnya berita hoaks yang malah memunculkan kepanikan di masyarakat.

Bahkan, perlu adanya manajemen satu pintu untuk mengatur lalu lintas informasi penyebaran dan penanganan pasien terinfeksi virus corona agar tidak memunculkan kebingungan di masyarakat. Bisa dilakukan oleh Kementerian Kesehatan atau lembaga lain yang ditunjuk pemerintah. Hal ini juga diperlukan agar tidak terjadi rush pembelian barang-barang pokok atau kebutuhan lainnya yang malah memicu terjadi kelangkaan barang dan ancaman inflasi. 

Pemerintah juga harus mampu menjaga daya beli masyarakat tengah ancaman ketidakstabilan situasi ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar rupiah serta ancaman inflasi lokal. Insentif pengurangan pajak dan besaran bunga pinjaman, dapat menjadi opsi jangka pendek untuk menjaga opsi daya beli masyarakat.

Virus corona bukan sesuatu yang harus ditakuti tetapi jangan pula lengah akan penyebarannya. Pemerintah Indonesia bisa belajar dari pengalaman melakukan antisipasi ketika terjadi wabah virus flu burung. SARS, dan MERS di waktu lalu,

Penulis: Dr.Phil. Aknolt Kristian Pakpahan – Staf Pengajar pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Katolik Parahyangan

Sumber: Pikiran Rakyat, Rabu 4 Maret 2020, Halaman 4