Home / Berita Terkini / Talkshow PBC dan ILUMNI FH Unpar Bahas Omnibus Law dari Dua Sisi

Talkshow PBC dan ILUMNI FH Unpar Bahas Omnibus Law dari Dua Sisi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja tengah mendapat perhatian dari seluruh kalangan masyarakat di Indonesia. Pasalnya, peraturan yang mencakup bidang ketenagakerjaan ini mengundang pro dan kontra baik dari komunitas bisnis, pekerja, maupun akademis. Tentu masukan dari kedua belah pihak dapat meningkatkan kualitas undang-undang yang diharapkan dapat meningkatkan performa perekonomian Indonesia ini.

Untuk memfasilitasi diskusi diantara dua sisi, alumni Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) yang tergabung dalam Parahyangan Business Club (PBC) dan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Unpar (ILUMNI FH Unpar) menggelar Talkshow “Omnibus Law: Aturan Baru?” Talkshow yang digelar pada Rabu (4/3/2020) di Gedung Astra2000 Jakarta ini berlangsung seru dan menarik.

Ketua ILUMNI FH Unpar Ivan Sadik berharap agar diskusi ini dapat memberikan masukan dalam proses perumusan Omnibus Law, dengan mempertimbangkan keberpihakan bagi seluruh pihak terkait “Kalau bisa membuat Indonesia lebih maju, maka kita harus bela. Hal yang masih harus dirundingkan, mari rundingkan dengan melihat kebutuhan bangsa dan negara,” tegasnya, seperti diberitakan dalam Liputan6.com.

Landasan Teori

Tidak lengkap bila perbincangan Omnibus Law tidak didahului dengan paparan dari perspektif akademis dan praktisi hukum. Hal ini mengawali sesi pertama Talkshow yang menghadirkan Wakil Dekan Akademik FH Unpar Dr. W.M. Herry Susilowati, pengacara bidang investasi Rosetini Ibrahim, Dr. Ari Mochamad selaku CGA GOV Adviser USAID, serta mantan hakim ad-hoc PHI Saut Manalu. Sesi pertama yang seakan menjadi ‘landasan teori’ talkshow ini dipandu oleh Ketua DPC AAI Bandung Wenda Aluwi.

Dalam wawancara dengan Tim Publikasi, Dr. Herry Susilowati menjelaskan bahwa Omnibus Law perlu mendapat perhatian khusus dari sudut pandang akademis. Hal inilah yang disoroti olehnya melalui paparan bertajuk “Aspek Sistem Perundang-Undangan.” Dr. Herry menyoroti tiga aspek yang perlu dipahami, yaitu aspek norma dasar, pembentukan hukum, serta kesadaran hukum. Melihat pemenuhan aspek-aspek yang belum optimal, ia mengungkapkan “Kita (akademisi) menjadi ragu apakah (Omnibus Law) bisa berhasil.”

Di sisi lain, Dr. Herry menjelaskan jika Omnibus Law juga memiliki sisi positif, diantaranya adalah penyederhanaan regulasi. Muncul pula keselarasan hukum secara vertikal (pusat-daerah) dan horizontal (antara produk hukum berkedudukan sama). Omnibus Law merupakan suatu terobosan, namun tanpa proses yang sesuai prosedur dan norma hukum yang berlaku dapat menghambat implementasinya. 

Kekhawatiran Dr. Herry selaku akademisi adalah, “Omnibus Law menjadi sesuatu yang ‘ideal’, tapi tidak bisa diimplementasikan.” Oleh karenanya, ia merekomendasikan pemerintah memahami kembali Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengedepankan inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait, serta memperkuat peran supporting system DPR dalam proses pembahasan Omnibus Law.

Selain menilik aspek Omnibus Law dari kacamata keilmuan, sesi pertama talkshow juga membahas berbagai topik menarik. Antara lain efek aturan tersebut terhadap investasi asing, aspek hukum cipta tenaga kerja dalam perspektif hukum perburuhan, serta perspektif pemindahan ibukota baru.

Harus Berkeadilan

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya Omnibus Law memberikan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Berkeadilan, maksud Alumnus FH Unpar ini, melingkupi kepentingan dari kalangan buruh, kaum menengah, hingga pengusaha. Hal ini didasarkan pula pada ideologi negara Indonesia yang bukan negara kapitalis.

“Indonesia negara Pancasila yang di dalamnya ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. UU harus berkeadilan. Rakyat kecil harus diurus dan diperhatikan,” ungkap Maruarar, seperti dikutip dari RMco.id. Tentu saja, omnibus law juga perlu mempertimbangkan pengembangan bisnis dan investasi, sehingga Indonesia tidak tertinggal dibanding negara-negara tetangga. 

Bisa Disempurnakan

Di sisi lain, Ketua Satgas Omnibus Law yang juga Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani menyambut positif kehadiran forum diskusi yang dapat menjembatani pro dan kontra undang-undang tersebut. Dikutip dari Liputan6.com, hal ini menurutnya penting dalam menyempurnakan peraturan tersebut. Adapun Satgas Omnibus Law sendiri terdiri dari perwakilan berbagai kalangan, termasuk kementerian, asosiasi bisnis, dan pemangku kepentingan lain.

“Walaupun RUU ini sudah masuk DPR, namun penyempurnaan-penyempurnaan bisa dilakukan. Makanya forum-forum seperti yang dibikin Unpar ini penting sebab bisa memberikan masukan,” ungkap Rosan. Tak lupa ia menegaskan pentingnya sosialisasi, serta pemahaman Omnibus Law secara menyeluruh sehingga tidak terjadi salah persepsi.

Selain Ara dan Rosan, talkshow Omnibus Law menghadirkan berbagai pembicara yang kompeten seperti anggota DPR dari Fraksi PDIP Junimart Girsang, pengacara Deni Kailimang, Staf Khusus Presiden Dini Shanti Purwono, Rektor Unpar Mangadar Situmorang, Ph.D., Presiden Komisaris Astra Internasional Budi Setiadharma, dan Partner PWC Indonesia Ay Tjhing Phan. Tak ketinggalan Hotman Paris Hutapea, pengacara kondang yang juga alumnus Unpar, memandu acara dengan gaya yang menghibur namun tetap berbobot. (DAN – Publikasi. Dikutip dari berbagai sumber)