Home / Berita Terkini / Tahun Politik dan Seterusnya, Ekonomi Terus Berjalan
politik

Tahun Politik dan Seterusnya, Ekonomi Terus Berjalan

“Ekonomi itu selalu berkesinambungan. Jadi, bahwa ada tahun politik, tahun apa saja, ekonomi akan berjalan terus,” kata Pak Ishak yang ditemui tim Publikasi Unpar, Kamis (22/3).

M. Ishak Somantri, Drs.,MSP yang merupakan staf dosen Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan Unpar, telah berkarya di Unpar sejak 1968. Di lingkungan Fakultas Ekonomi, beliau mengajar kajian studi “Urban and Regional Economic Planning”. Ia juga aktif sebagai anggota tim pertimbangan kebijakan publik Kota Bandung. Pada kesempatan ini, beliau membagikan pandangannya mengenai pembangunan ekonomi Indonesia di tahun politik (2018-2019) serta proyeksi di masa mendatang.

Berikut hasil wawancara Tim Publikasi Unpar.

Tahun ini adalah momen pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 17 provinsi dan masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2018. Secara garis besar, sejauh mana hal tersebut berdampak pada pembangunan ekonomi Indonesia?

“Saya tidak in kalo bicara tahun politik karena ekonomi itu selalu berkesinambungan. Jadi, bahwa ada tahun politik, tahun apa saja, ekonomi akan berjalan terus. Platform ekonomi itu selalu mengikuti tren global. Justru tren global ini yang selalu memengaruhi. Misalnya, kenaikan suku bunga di Amerika Serikat berdampak pada kurs dollar. Saya kira tidak akan ada isu yang krusial di dalam pembangunan ekonomi Indonesia menjelang Pilkada dan Pilpres mendatang. Sekarang ini isu yang lagi ramai dimunculkan, seperti hutang, lingkungan hidup, juga impor. Hal tersebut biasa di dalam konteks politik. Semua tentunya berkaitan dengan politik

Mainstream politik Indonesia menurut saya, akan tetap dilihat pada suatu opportunity yang optimis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mungkin bisa mencapai 5.1-5.2 persen. Permasalahan bagi Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi sebesar itu masih kurang. Bagi negara lain yang tidak memiliki kelebihan tenaga kerja, pertumbuhan segitu sudah luar biasa. Singapura saja 3.9%.

Tapi kita menghadapi permasalahan lainnya, yaitu infrastruktur. Pertama, kita (Indonesia) adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Sudah barang tentu ini sangat mengganggu kelancaran ekonomi pasar. Artinya, bahwa pasar terganggu oleh sistem distribusi dari Sabang sampai Merauke.

Oleh karena itu, barangkali dalam hal ini setting pembangunan ekonomi Indonesia dengan segala keterbatasan dana, diperlukan adanya langkah awal untuk memperbaiki sistem distribusi tersebut.

Amerika 170 tahun yang lalu berfokus pada infrastruktur pembangunan jalan. Begitupun dengan Cina, yang sejak tahun 1985 membangun lebih dari 100,000 km untuk kebutuhan distribusi, mobilitas manusia, serta pemerataan dan kemakmuran di daerah-daerah.

Ini yang paling berat bagi Indonesia. Selama ini kita tidak melakukan itu.”

“Infrastruktur menciptakan gravitasi baru”

“Barangkali dalam hal ini, langkah baru Indonesia yang berbasis pada infrastruktur. Tidak lagi seperti dulu, yang berfokus pada pembangunan manusia. Manfaat dari pembangunan ini baru akan terasa 5 tahun yang akan datang.

Infrastruktur itu menciptakan gravitasi baru, daya tarik baru terutama di bidang turisme sehingga kegiatan ekonomi akan diarahkan ke luar pulau Jawa. Saya sebagai ekonom percaya, pengalaman negara lain mengatakan bahwa track kita sudah benar. Terasanya, kalo infrastruktur berbeda dengan subsidi. Infrastruktur lebih pada pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan mobilitas manusia juga pertumbuhan ekonomi.

“Tahun demokrasi Indonesia, bangkitkan ekonomi daerah”

Di tahun demokrasi ini, saya melihat gangguan ekonomi tidak begitu besar. Bahkan mungkin aliran dana dalam persiapan Pilkada dan Pilpres akan terasa ke daerah. Mesin ekonomi tidak terganggu, masalah yang akan muncul mungkin adalah hiruk pikuk dan interaksi sosial politik di daerah. Tapi, momen tersebut mungkin dapat menampilkan ekonomi-ekonomi baru (produksi sablon, kaos, baligho, dan materi kampanye lainnya). Ini akan membangkitkan ekonomi daerah. Itu peluang yang cukup besar untuk daerah-daerah kecil. Itulah persepsi saya dalam melihat perkembangan ekonomi menuju pesta demokrasi.

Bagaimana upaya Indonesia agar bisa menggerakkan ekonomi lebih cepat?

Dalam lima tahun ini, paling tidak trans Sumatera, trans Jawa, trans Papua akan selesai. Mungkin juga pelabuhan-pelabuhan akan selesai, untuk menggerakan perekonomian di Indonesia Timur. Akan tetapi, (biaya) infrastruktur ini mahal. Cina saja, hutangnya mencapai 40 triliun dolar AS. Namun, Cina berani mengambil risiko. Terus membangun secara simultan.

Infrastruktur membutuhkan dana yang besar. Ini sangat tergantung pada kemampuan pemerintah. Apakah menggunakan APBN, dana swasta, atau dana yang berasal dari luar negeri. Misalnya saja, pembangunan kereta cepat di Jakarta, coba kita tunggu, apakah akan selesai pada April nanti. Dalam hal ini, Cina menanamkan investasi yang besar dalam proyek tersebut.

Dalam Three Angels Development, ada tiga model ekonomi pembangunan, yaitu growth economic, human resources development, dan democracy. Cina menggunakan pola economic growth dan human resources development sedangkan Indonesia menggunakan economic growth dan democracy. Sebetulnya kalo demokrasinya bagus, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 7%. Tetapi, hiruk pikuk demokrasi Indonesia saat ini menghambat hal tersebut. Apapun bentuknya, demokrasi yang tumbuh di negara yang berkembang dan miskin, akan menjadi huru-hara.

Kita harus sadar bahwa kita adalah negara kepulauan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang mendukung harus segera diwujudkan. Pemerintahan kini dan mendatang, diharapkan dapat berfokus pada peningkatan daya saing, human resources development.