Setahun Pandemi Covid-19

Oleh: Dr.phil. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., M.A. (Dosen Ilmu Hubungan Internasional Unpar)

Pandemi Covid-19 di Indonesia genap berusia satu tahun sejak pengumuman ditemukannya pasien pertama Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020. Sampai hari ini, perang melawan pandemi Covid-19 belum menunjukkan hasil yang maksimal. 

Berbagai strategi dilakukan, mulai dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sampai dengan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro untuk melawan pandemi ini. 

Data dari kawalcovid19.go.id menunjukkan, sampai 1 Maret 2021, jumlah kasus aktif di Indonesia mencapai 1.341.314 kasus, dengan total angka sembuh 1.151.915 jiwa, dan meninggal sebanyak 36.325 jiwa. Hal ini menunjukkan, ada 153.074 pasien Covid-19 yang masih berada dalam status perawatan. 

Per 13 Januari 2021, Indonesia memulai program vaksinasi massal, ditandai dengan proses vaksinasi pada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta. 

Masalah Utama

Masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah untuk menyelesaikan pandemi Covid-19 adalah basis data yang akurat dan perebutan mendapatkan vaksin. 

Basis data digunakan untuk melakukan pendataan terkait jumlah terinfeksi, jumlah kontak erat, dan penanganan tepat untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di masyarakat. 

Berbagai keluhan disampaikan terkait tidak sinkronnya data antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sehingga jumlah riil kasus aktif menjadi kabur. Basis data juga digunakan untuk mengetahui besaran rasio keterisian rumah sakit untuk menjamin pelayanan dan penanganan maksimal pasien Covid-19. 

Keakuratan data menjadi dasar distribusi obat dan (nantinya) vaksin pada wilayah-wilayah yang dianggap memerlukan respons segera. 

Masalah lainnya, akses untuk mendapatkan vaksin dari produsen vaksin global. Setidaknya, Pemerintah Indonesia sudah mengamankan kontrak untuk mendapatkan 663 juta dosis vaksin dari berbagai merk, seperti Sinovac, Novavax, Pfizer, dan AstraZeneca. 

Akan tetapi, jumlah vaksin yang didapat harus dibarengi dengan basis data akurat untuk menjamin distribusi vaksin sehingga semua warga negara mendapatkan kesempatan yang sama dalam program vaksinasi massal nantinya. 

Beberapa waktu lalu, Menteri Kesehatan mengeluarkan Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk proses vaksin mandiri. 

Walau pemerintah sudah menjamin vaksin mandiri tidak akan menggunakan vaksin yang disiapkan pemerintah untuk program vaksinasi massal, tetapi perlu pendataan akurat sehingga mereka yang sudah mendapatkan vaksin mandiri tidak lagi terdaftar pada kelompok masyarakat yang akan mendapatkan vaksin gratis dari pemerintah. 

Hal ini untuk menghindari munculnya oknum-oknum yang memanfaatkan ketidakakuratan data untuk kepentingan pribadi.

Masalah lain yang tetap menjadi kontributor utama penyebaran Covid-19 adalah rendahnya protokol kesehatan masyarakat akibat masalah psikologis pandemi berkepanjangan. 

Perlu upaya terstruktur dan masif untuk menerapkan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak).

Penyelesaian

Masyarakat perlu memahami, vaksin bukanlah solusi akhir dari pandemi Covid-19 ini. Penelitian masih terus dilakukan untuk secara akurat menemukan vaksin yang akan berfungsi efektif dalam menangkal Covid-19. 

Belum ada penelitian ilmiah yang mampu meyakinkan publik bahwa vaksin yang sekarang tersedia akan berfungsi untuk jangka panjang sehingga penerapan protokol kesehatan tetap menjadi satu-satunya cara menekan penyebaran Covid-19. 

Program vaksinasi massal dan vaksinasi mandiri yang dirancang pemerintah ditujukan untuk menekan penyebaran Covid-19 di masyarakat. Pemerintah wajib memberikan sosialisasi terkait informasi pendaftaran, jadwal, dan sasaran penerima vaksin kepada masyarakat secara transparan. 

Pemerintah harus mampu menjamin keakuratan data sasaran dan penerima vaksin massal dan vaksin mandiri sehingga tujuan pencapaian kekebalan masyarakat (herd immunity) bisa terealisasi. 

Basis data ini juga dapat digunakan untuk menyasar wilayah-wilayah dan kelompok masyarakat yang rentan dengan penyebaran Covid-19. Basis data digunakan untuk mendata wilayah-wilayah yang sulit dijangkau sehingga perlu penanganan khusus untuk melakukan program vaksinasi massal, misal wilayah-wilayah terpencil dengan akses jalan dan tempat penyimpanan vaksin yang terbatas. 

Perlu ada basis data satu pintu yang terintegrasi mulai dari level kota/kabupaten, provinsi, dan nasional agar distribusi vaksin mencapai sasaran yang tepat. 

Strategi paling utama dalam penyelesaian pandemi adalah edukasi kepada masyarakat terkait efektifitas vaksin dan penerapan 3M. 

Vaksin memerlukan waktu 1-3 bulan untuk menghasilkan antibodi setelah pemberian vaksin kedua. 

Perlu dilakukan pemberian edukasi yang baik sehingga masyarakat paham, pemberian vaksin bukanlah obat mujarab penyelesaian pandemi. 

Pelibatan tim-tim kecil yang bergerak secara dinamis di lingkungan RT/RW seperti kader PKK, Karang Taruna, dan tiga pilar pembina masyarakat (Lurah/Kepala Desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas) dapat menjadi solusi jangka pendek dalam mengedukasi masyarakat. 

Selain itu, pelibatan tim-tim kecil ini dapat juga dimanfaatkan untuk secara terus menerus mengingatkan masyarakat untuk selalu menerapkan kedisiplinan protokol kesehatan 3M untuk mendukung program vaksinasi massal dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 dan menciptakan kekebalan masyarakat.

Sumber: Kolom “Opini”, Pikiran Rakyat, 3 Maret 2021, hal. 11