Home / Berita Terkini / Seminar Nasional Online FH UNPAR Membahas Efektivitas Pembubaran Lembaga Non-Struktural

Seminar Nasional Online FH UNPAR Membahas Efektivitas Pembubaran Lembaga Non-Struktural

Pada Selasa (22/9/2020), Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH UNPAR) mengadakan Seminar Nasional Online bertajuk “Menakar Efektivitas Pembubaran Lembaga Non-Struktural” dengan Victor Imanuel W. Nalle (Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Unpar) sebagai moderator. Kegiatan mengundang Yusuf Hakim Gumilang, S.IP., M.Si. (Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden), Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. (Dosen dan Guru Besar FH Unpar), dan Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum. (Dosen Universitas Kristen Satya Wacana) sebagai narasumber.

Dalam kata sambutannya, Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan FH UNPAR menyampaikan pemerintah perlu mencermati kembali 18 lembaga non-struktural yang akan dibubarkan dengan tujuan kinerja negara lebih optimal. Efisiensi kelembagaan tidak boleh sekedar mengurangi jumlah karena pada dasarnya kehadiran lembaga terkait muncul untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan kualitas yang tinggi. 

Yusuf mengawali paparannya lewat kutipan Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada 16 Agustus 2019 yaitu, “Organisasi yang tumpang tindih fungsinya harus digabung. Oleh karena itu jumlah organisasi dan jumlah aparat yang tidak efisien dan tidak relevan harus mulai dipangkas.” 

Penataan Lembaga Non-Struktural bukan sekedar untuk mengurangi kuantitas kelembagaan di Indonesia. Tujuan penataan ini adalah memangkas rantai birokrasi dan perizinan, meminimalkan tumpang tindih fungsi dengan kementerian teknis, mempercepat perumusan kebijakan, dan mendorong efektivitas dan efisiensi anggaran.

Konsepsi Lembaga Non Struktural

Dr. Umbu memahami Lembaga Non-Struktural bukanlah Lembaga Negara (konstitusional) yang dibentuk berdasarkan UUD, melainkan berdasarkan UU, PP, Perpres/ Keppres, dan Peraturan Menteri.

Terdapat empat perspektif mengenai urgensi pembentukan lembaga kenegaraan. Dari perspektif manajemen, adanya fungsi/ tugas tertentu yang berimplikasi pada pembentukan institusi. Jika ditinjau dari perspektif historis dikarenakan kebutuhan tertentu dari warga, misalnya status naturalis ke status bernegara. Ajaran pembagian kekuasaan berdampak pada pembentukan lembaga negara. Terakhir, urusan pemerintahan berdampak pada pembentukan Kementerian/ Lembaga serta Pemerintahan Daerah.

Sudah ada tiga pembubaran Lembaga Non-Struktural Era Presiden Jokowi, dimulai dari Perpres 176/2014, Perpres 116/2016, dan baru-baru ini muncul Perpres 82/2020. Beberapa alasannya diantaranya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, penanganan COVID-19, dan pemulihan perekonomian  nasional. 

Indikator Efektivitas Lembaga Non-Struktural

Enam indikator lembaga non-struktural yakni urusan yang ditangani berjalan sesuai tujuan, tidak ada duplikasi peran dengan fungsi kementerian/ lembaga non kementerian, efisien, penempatan SDM secara profesional (merit system), ada transparansi dan akuntabilitas publik, dan lebih banyak manfaat ketimbang biaya.

Prof. Koerniatmanto menyayangkan salah satu Lembaga Non-Struktural yang akan dibubarkan yakni Badan Restorasi Gambut (BRG). BRG adalah koordinasi fasilitasi restorasi gambut di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Padahal menurut Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) yaitu Moeldoko, peran BRG cukup bagus dalam menangani restorasi gambut. Indonesia nampaknya memerlukan Grand Design, yaitu penataan atau konsolidasi kelembagaan. Gerakan (parsial) yang sudah dilakukan, perlu dievaluasi agar lebih komprehensif. (JNS)