Home / Berita Terkini / Seminar Nasional Hukum Bahas Rekonstruksi Asas Hukum Acara Perdata dalam Persidangan Elektronik

Seminar Nasional Hukum Bahas Rekonstruksi Asas Hukum Acara Perdata dalam Persidangan Elektronik

Sampai saat ini Negara Indonesia masih belum memiliki Hukum Acara Perdata Nasional. Karena itu, hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri masih tetap menggunakan hukum warisan kolonial Belanda, yaitu Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR). 

Di lain sisi, masyarakat Indonesia sama sekali tidak bisa menghindari perkembangan teknologi digital yang begitu masif. Mahkamah Agung berupaya menyesuaikan diri terhadap perkembangan tersebut dengan melakukan pemutakhiran hukum acara perdata di Pengadilan Negeri melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik (PERMA No. 1/2019).

Meski demikian, pemberlakuan PERMA ini ditengarai memunculkan potensi pelanggaran terhadap sejumlah asas penting hukum acara perdata yang sampai saat ini terkandung di HIR. Asas tersebut antara lain: Asas Terbuka Untuk Umum serta beberapa implikasi kehadiran fisik para pihak dalam proses persidangan, Asas Pembuktian Hukum Acara Perdata, Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, serta Asas Secundum Allegat Iudicare yaitu hakim hanya bertitik tolak pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak saja. 

Maka dari itu, dirasa perlu untuk mendiskusikan persoalan-persoalan yang muncul dari PERMA No. 1/2019, tidak saja tentang proses beracara di Pengadilan Negeri secara teknis, namun juga dampaknya terhadap asas hukum acara perdata di HIR. 

Dalam upaya untuk menelusuri dan mendiskusikan fenomena persidangan secara elektronik tersebut, pada Kamis (27/08/2020) Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH UNPAR) bekerja sama dengan Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER) melaksanakan forum akademik berjudul “Seminar Nasional Online Series 2” dengan Tema: Rekonstruksi Asas Hukum Acara Perdata Dalam Persidangan Secara Elektronik dengan dimoderatori oleh Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M., (Dosen FH UNPAR). 

Webinar mengundang Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H. (Ketua ADHAPER dan Guru Besar FH UNPAD), Prof. Dr. Bernadetta M. Waluyo, S.H., M.H., CN. (Guru Besar FH UNPAR), Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H. (Guru Besar FH UNAIR dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial 2013-2016), Dr. Djamal, S.H., M.Hum. (Advokat dan Dosen FH UNPAR), dan Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., (Guru Besar FH UNEJ) sebagai pembicara.

Webinar ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi akademisi dan praktisi hukum tentang problematika asas hukum acara perdata pasca keberlakuan PERMA No. 1/2019 sehingga menyadari urgensi dibalik wacana rekonstruksi asas hukum acara perdata.

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan FH UNPAR menyampaikan kata sambutannya di awal acara. Harapannya dengan adanya seminar ini, dapat membuka wawasan mahasiswa dan pegiat hukum pada Persidangan Elektronik yang nyatanya masih membutuhkan sinkronisasi hukum acara dan petunjuk adanya perbedaan dengan hukum perdata nasional.

HIR dan PERMA

PERMA No. 1 Tahun 2019 menghilangkan poin dalam HIR yaitu ukuran dijatuhkannya putusan gugur atau verstek adalah ketidakhadiran secara fisik. Dalam HIR “Pemanggilan yang dilakukan dengan patut” adalah pemanggilan yang dilakukan sesuai dengan UU yaitu sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum persidangan, dan pemanggilan harus disampaikan kepada yang bersangkutan secara langsung sedangkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 tercantum pemanggilan secara elektronik merupakan pemanggilan yang sah dan patut, sepanjang panggilan dikirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang. 

Perbedaan tersebut juga terjadi dalam segi Putusan Sidang. Dalam HIR, pengucapan putusan Hakim bisa dihadiri oleh masyarakat sedangkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 putusan diucapkan secara elektronik yang telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. 

Perkembangan arus digitalisasi yang pesat merupakan suatu hal yang tidak dapat ditolak. Maka dari itu perlu diperhatikan mengenai dampaknya dalam hukum acara perdata. Dampak tersebut menuntut perubahan hukum secara substansial dalam proses acara hukum perdata. Perlu dukungan IT yang baik dan masyarakat dapat mempunyai akses dalam persidangan di pengadilan. Namun apabila kembali pada budaya masyarakat Indonesia yang dalam penyelesaian sengketa selalu didasarkan pada musyawarah, maka fungsi pengadilan untuk menyelesaikan perkara seharusnya didasarkan pada prinsip musyawarah.

Dalam sidang secara elektronik MA kini mempunyai wewenang untuk menerbitkan PERMA dengan syarat substansinya tidak bertentangan dengan UU dan tidak melakukan tafsir terhadap UU. Selain itu, untuk mempersiapkan Hukum Acara Perdata Nasional, hal-hal yang diatur dalam PERMA sepanjang tidak bertentangan dengan UU harus diakomodasi dalam RUU Hukum Acara Perdata. (JNS/DAN – Divisi Publikasi)