Seminar Ekonomi Pembangunan Soroti Isu Pemerataan Ekonomi Indonesia

Banyak hal yang dapat dipelajari dari kebijakan dan kinerja pembangunan ekonomi di Indonesia selama satu dekade terakhir. Tidak hanya peran pemerintah, peran investasi dan sektor perbankan juga tidak bisa luput dari perhatian. Hal ini semakin penting dalam mengkaji pembangunan Indonesia sesuai ketercapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. 

Guna membahas hal-hal tersebut dan kaitannya dengan fenomena pemerataan maupun ketimpangan ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) menyelenggarakan seminar digital bertajuk “Pemerataan dari Pinggir.” Seminar yang diadakan pada Kamis (4/2/2021) ini terselenggara berkat dukungan dari Pusat Studi Ilmu Ekonomi atau Center for Economic Studies (PSIE / CES) dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Unpar (IKAFE Unpar).

Seminar ini menghadirkan para pakar ilmu ekonomi dari dalam dan luar Unpar. Prof. D.S. “Sonny” Priyarsono, Ph.D (FE IPB), Dr. Indra Darmawan (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan Dr. Miryam Lilian Wijaya (FE Unpar) berbagi ilmu dan memantik diskusi dengan acuan teori-teori ekonomi relevan. 

Dari Urbanisasi Hingga Ketimpangan

Pemerataan pembangunan regional perlu memperhatikan perkembangan tingkat urbanisasi, seperti yang dinyatakan oleh Prof. Sonny. Menurut Guru Besar Tidak Tetap FE Unpar ini, tingkat urbanisasi atau kepadatan penduduk dapat menentukan strategi pembangunan yang tepat diaplikasikan. Misalnya, seperti membangun kepadatan atau mengatasi penyekatan. 

Bahasan ini berlanjut dalam paparan Dr. Indra Darmawan. Dr. Indra menekankan salah satu isu pembangunan perekonomian di Indonesia. Menurutnya, kemajuan ekonomi kini masih terpusat di wilayah bagian Barat, khususnya di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali. 

Meskipun masih terdapat ketimpangan yang signifikan ini, namun pencapaian Indonesia dalam melaksanakan SDGs telah mencapai setengah dari tujuan awal. Dari sisi investasi pun, lanjut alumnus FE Unpar ini, Indonesia juga masih memiliki daya saing yang rendah dalam pasar global. 

Dr. Miryam, dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Unpar, menekankan alasan provinsi-provinsi di Jawa lebih tinggi tingkat perekonomiannya. Hal ini menurutnya adalah karena memiliki efisiensi ekonomi yang lebih baik. (AKA/DAN – Divisi Publikasi)