Home / Berita Terkini / Rembug Nasional Kontroversi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP)

Rembug Nasional Kontroversi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP)

Pada Jumat (26/06/2020), Pusat Kajian Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Universitas Pendidikan Indonesia (PKPP Wasbang UPI) mengadakan rembug skala nasional dengan tema “Kontroversi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP)”. RUU HIP saat ini mencuat menjadi masalah baru di Tanah Air. Walaupun pembahasannya sudah ditunda, kontroversi terkait RUU HIP masih terus terjadi.

Webinar mengundang narasumber mulai dari akademisi, tokoh masyarakat, hingga juru kabar dari seluruh indonesia. Dalam forum didiskusikan secara bersama mengenai langkah-langkah yang sebaiknya diambil dalam penyelesaian polemik RUU HIP.

Salah satu narasumber merupakan akademisi dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) yakni Andreas Doweng Bolo, S.S., M.Hum selaku Ketua Pusat Studi Pancasila Unpar. Beliau memaparkan, Pusat Studi Pancasila Unpar pada 22 Juni 2020 bersama Forum Kebangsaan seluruh Indonesia setuju untuk menunda bahkan tidak dibahas di masa pandemi sampai ada kajian lebih mendalam yang melibatkan elemen masyarakat. Masih ada urgensi nasional yang lebih layak dibahas dibanding RUU HIP. 

“Soekarno adalah tokoh dialog dan menunjukkan Indonesia dibangun dari dialog rasional. Realitas ini yang perlu dibangun,” ujar Andreas menjelaskan bahwa dialog penting bagi negara Indonesia. Ketika bicara mengenai ideologi, tentu bicara pula tentang kebenaran. Pancasila merupakan kebenaran bangsa Indonesia. Pancasila fundamental dan ideologi yang kooperatif. Terbukti diatur dalam Undang-Undang. 

Ada banyak masyarakat yang menyuarakan RUU HIP. Respon luas masyarakat merupakan ideologi yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dapat terjadi ketika pembelajaran atau dinamika kebangsaan dibahas secara rasional dan beradab bukan dari stigma. Kedua cara ini adalah hal yang kontra produktif.

Beliau berpesan, “Mari kita berbicara dengan pikiran yang terbuka dan hati jernih untuk kemajuan bangsa kita. Sema tinjauan ini harus mendasarkan diri pada mencerdaskan kehidupan bangsa, menghormati martabat manusia, dan mewujudkan keadilan sosial. Hal-hal inilah yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia.” (JNS/DAN – Divisi Publikasi)