Home / Berita Terkini / Pusat Studi Pancasila Unpar: Wadah Keilmuan Ideologi Bangsa

Pusat Studi Pancasila Unpar: Wadah Keilmuan Ideologi Bangsa

Tahun 1975 menandai babak baru dalam peran Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) sebagai sebuah komunitas akademik di tengah masyarakat Indonesia. Mgr. N.J.C.Geise, OFM. sebagai salah satu pendiri Unpar merintis Kelompok Studi Pancasila, suatu wadah keilmuan tentang Ideologi Bangsa Indonesia. 

Bersama tim yang terdiri dari B. Arief Sidharta, S.H, Juvens Pareira Mandalangi, S.H., Rama Drs. F. Vermeulen, OSC, dan A.P. Sugiharto, kelompok studi ini menghasilkan naskah-naskah ilmiah dalam rangka memajukan falsafah hidup bangsa.

Kini, Pusat Studi Pancasila kembali ‘hidup’ setelah diresmikan pada 15 Februari 2017. Momen ini tentu terasa urgensinya, mengingat tantangan yang dihadapi oleh Ideologi Kebangsaan yang tengah mengalami proses revitalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menciptakan masyarakat yang menghargai keberagaman sebagai identitas bersama dan potensi kemajuan, maka Pancasila perlu mendapat dukungan khususnya dari kaum intelektual, termasuk Komunitas Akademik Unpar.

Membahas profil PSP Unpar memperingati tiga tahun peresmiannya ini, Tim Publikasi Unpar berbincang dengan Ketua PSP Unpar Andreas Doweng Bolo, M.Hum., yang juga merupakan pengajar Pancasila dan Ilmu Filsafat Unpar.

Kajian Ilmiah

“Unpar didirikan dengan jejak nasionalisme yang tinggi,” ungkap Andre. Oleh karenanya, Unpar mengakui pentingnya pengembangan keilmuan falsafah hidup bangsa. Khususnya di masa pasca-reformasi, Unpar berinisiatif untuk memelihara pendidikan Pancasila di dalam ruang-ruang perkuliahan. “Falsafah ideologi kebangsaan ini harus kita hidupi,” katanya, “tentu (dalam) ruang gerak kita yaitu dimensi akademik” 

Sebagai lembaga akademik, PSP Unpar aktif mengkaji nilai-nilai keberagaman dan ideologi kebangsaan yang hidup ini, sesuai dengan realitas kemasyarakatan sebagai objek kajiannya. Andre menambahkan, “Kita terus menggali dan membahasakan (Pancasila) dalam konteks sekarang.” 

Hasilnya, berbagai karya telah dihasilkan oleh Tim PSP Unpar. Karya seperti buku “Pendidikan Nilai Pancasila” (Unpar Press, 2007) dan “Pancasila Kekuatan Pembebas” (Kanisius, 2012) tidak hanya menjadi buku panduan bagi mahasiswa, namun juga sumber wawasan bagi pemerhati Pancasila dan masyarakat umum. 

Tidak lupa, pada 2017 PSP Unpar juga melakukan kajian mengenai Pancasila sebagai suatu filsafat ke-Indonesia-an dalam ruang perkuliahan bekerja sama dengan Asosiasi Filsafat Katolik Indonesia. Kerjasama juga terjalin antara PSP Unpar dengan berbagai lembaga dan organisasi lain. “Di luar (Unpar),” kata Andre, “kita juga seringkali mengikuti Kongres Pancasila.” Kongres yang diikuti antara lain di Yogyakarta, Surabaya, hingga Ambon.

Kolaborasi

Tidak sebatas di ranah keilmuan, PSP Unpar turut berkolaborasi dengan pemerintah. Andre mencontohkan, dalam kajian yang berujung pada penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. PSP Unpar aktif pula terlibat dalam forum Pusat Studi Pancasila se-Indonesia dalam mendorong perwujudan suatu lembaga pengarah bagi ideologi Pancasila. “Unpar ada di forum itu untuk berdiskusi, apakah perlu kita membentuk sebuah lembaga kajian bersama,” ungkapnya. Lembaga ini kini kita kenal sebagai Badan Pengarah Ideologi Pancasila atau BPIP.

Salah satu bentuk kolaborasi lain, kata Andre, adalah dengan berbagai aktivitas yang dilakukan bersama Ikatan Alumni (IKA) Unpar. Menurutnya, kerjasama ini didasari karena, “Alumni memiliki keprihatinan sama.” Kegiatan-kegiatan ini menghadirkan narasumber seperti Mahfud MD dan Prof. Sumanto Al Qurtuby di tengah forum yang dihadiri mahasiswa, juga masyarakat umum. “Masyarakat cukup antusias,” jelasnya.

“Kita juga perlu membangun jaringan, bekerjasama dengan semua orang untuk pendidikan politik,” tegas Andre. Untuk itu, bertepatan dengan momen politik Pilkada Serentak serta Pemilu, PSP Unpar berkontribusi menghadirkan pendidikan politik lewat kolaborasi dengan Komisi Kerasulan Awam, Vox Point Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat. Kegiatan ini mencakup sosialisasi program calon walikota dan calon gubernur, hingga Sekolah Kebangsaan bagi para calon legislator yang berlangsung selama enam bulan dan 14 kali pertemuan. “Kita selalu mengingatkan,” kata Andre, “politik kita, ya Politik Pancasila.”

Mahasiswa dan PSP

Bagi Andre, PSP Unpar memberikan manfaat yang sangat berarti bagi mahasiswa untuk mendalami Ideologi Kebangsaan ini. Secara langsung, kajian ilmiah di ruang kuliah memperkaya pengetahuan mahasiswa akan Pancasila. Di sisi lain, PSP Unpar mendorong mahasiswa untuk mencari gagasan dan isu terkait Pancasila dalam keseharian. Melalui riset dan pengamatan, jelas Andre, “Kami ingin supaya mahasiswa untuk terjun ke masyarakat.” Kajian dan amatan mahasiswa juga menjadi penting bagi pengembangan PSP Unpar sendiri. “Mahasiswa bisa memberikan masukan,” tambahnya. 

Keberadaan PSP di tengah komunitas Unpar didukung oleh lingkungan sivitas akademik yang mencerminkan keberagaman. “Boleh dikatakan, mahasiswa kita sangat Pancasilais lah,” gurau Andre. Mahasiswa Unpar, lanjutnya, mampu berinteraksi dan berbaur lintas batas. Mereka terbuka akan cara pandang dan keberagaman identitas. Perbedaan diakui, namun bukan untuk dilawan. “Dari perbedaan itu,” tuturnya, “Orang saling memperkaya satu sama lain.” Tentu, harapannya agar mahasiswa mampu membawa semangat ini di tengah masyarakat. “Ini sebetulnya modal penting untuk kita,” tegasnya.

Desa Pancasila

Lalu, bagaimana proyeksi PSP Unpar di masa mendatang? Andre mengungkapkan adanya rencana program pemberdayaan bertajuk “Desa Pancasila” “Hal yang sudah kita mulai di sini (di Unpar),” katanya, “Kita perlu membangun jaringan ke desa-desa.” Kolaborasi Unpar dengan desa binaan dan unsur-unsur masyarakat termasuk lembaga keagamaan diharapkan dapat memperkenalkan Indonesia secara kreatif, sekaligus memberdayakan desa secara ekonomi dan sosial kemasyarakatan. 

“Desa menjadi sendi penting dalam kebangsaan,” kata Andre. Penting bagi PSP Unpar untuk menumbuhkan Pancasila dari bawah, berlandaskan nilai-nilai luhur yang telah lama hidup dalam masyarakat pedesaan seperti kehidupan yang harmonis. “Kebaikan itu sudah ada di tengah masyarakat,” ujarnya. Di sisi lain, dengan kemajuan teknologi kini informasi tak berbatas dapat diakses oleh masyarakat pedesaan. “Kita harus masuk, memberi wawasan yang luas bagi semua orang.” Komunikasi, lanjutnya, perlu ditumbuhkan dalam perjumpaan langsung dengan masyarakat.

Melalui program Desa Pancasila, Andre mengajak seluruh komunitas akademik Unpar termasuk mahasiswa dan dosen dari berbagai latar belakang bidang ilmu untuk terlibat dan menjawab isu nyata di tengah masyarakat. Harapannya, “Pemberdayaan itu sampai menyentuh konkret kehidupan.” (DAN)