PPKM yang Efektif

Oleh: Dr.phil. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., M.A. (Dosen Ilmu Hubungan Internasional Unpar)

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada 11-25 Januari 2021 adalah strategi untuk melandaikan angka positif Covid-19 sekaligus persiapan dalam program vaksinasi massal.

Data Kementerian Kesehatan per 11 Januari 2021 menunjukkan bahwa terdapat 836.718 kasus positif Covid-19 di Indonesia dengan jumlah kasus aktif sebanyak 123.636 orang.

Angka ini memberikan dampak kepada besaran rasio keterisian rumah sakit (Bed Occupation Ratio/BOR) yang sudah melewati batas maksimal yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO), yakni 60 persen.

Di Jawa Barat, data pada November 2020 menunjukkan BOR di Kota Bandung mencapai 90 persen. Sementara di Jawa Barat mencapai 75,39 persen. Situasi ini membuat pemerintah perlu mencari cara efektif untuk melandaikan angka positif Covid-19.

Kelelahan 

Masalah lain terkait dengan penanganan penyebaran Covid-19 adalah protokol kesehatan dan kedisiplinan masyarakat. Sejak ditemukan pasien pertama Covid-19 di Indonesia pada bulan Maret 2020, masyarakat dipaksa untuk merubah kebiasaan hidup.

Tidak hanya itu, manusia pun dituntut untuk beradaptasi dengan situasi pandemi Covid-19. Setelah diminta untuk bekerja dari rumah dan menjalankan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), kita pun dituntut untuk bekerja dengan teknik daring / virtual. Semua dilakukan secara daring, tidak berinteraksi secara fisik demi menjalankan protokol kesehatan dan menjaga diri dari Covid-19.

Harapan demi harapan dimunculkan, mulai dari obat yang mampu memerangi Covid-19, vaksin sebagai solusi ampuh, sampai pada prediksi-prediksi yang menyebutkan pandemi Covid-19 akan berakhir.

Pada akhirnya, harapan dan prediksi tadi tidak semuanya berjalan sesuai harapan. Pandemi masih terus terjadi. Lamanya waktu pandemi dibarengi dengan ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir, membuat kita semua kelelahan. Akibatnya, masyarakat tidak lagi menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Kedisiplinan menjalankan 3M pun memudar.

Strategi 

Lamanya pandemi dan kelelahan akibat pandemi membuat perang melawan Covid-19 ini seakan-akan berjalan di tempat. Perlu strategi baru bagaimana melandaikan angka positif Covid-19.

Vaksin dan program vaksinasi massal akan mulai dijalankan 13 Januari 2021, setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin Sinovac berbarengan dengan keluarnya fatwa halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Namun perlu diingat, vaksin bukanlah solusi ampuh untuk menghilangkan Covid-19. Vaksin hanya digunakan untuk memberikan kekebalan individual dan perlindungan masyarakat. Diharapkan dengan program vaksinasi massal akan terbangun kekebalan masyarakat (herd immunity). Kekebalan masyarakat akan berjalan efektif jika jumlah angka positif sudah melandai. Faktanya, angka positif kita belum ada pada kategori ini. 

PPKM di Jawa-Bali yang sedang dijalankan pemerintah bertujuan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 sehingga angka positif dapat melandai. Pertanyaannya, apakah strategi PPKM ini dapat melandaikan angka positif Covid-19?. Jawabannya, tergantung pada implementasi di lapangan dan kedisiplinan masyarakat. Tidak mudah mengajak masyarakat yang sudah lelah akibat pandemi untuk melakukan pembatasan kegiatannya. Perlu keterlibatan aktif semua pihak: pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. 

Pertama, pemerintah pusat memastikan PPKM dilakukan serentak di seluruh wilayah Jawa-Bali tanpa ada pengecualian. Jika PPKM hanya dijalankan di wilayah-wilayah yang memenuhi empat kriteria PPKM: tingkat kematian, tingkat kesembuhan, tingkat kasus aktif, dan tingkat keterisian rumah sakit, tentu pemberlakuan PPKM menjadi tidak efektif.

Hal ini dilakukan untuk memutus penyebaran Covid-19 sekaligus melandaikan angka positif Covid-19 sehingga program vaksinasi massal yang dicanangkan pemerintah berjalan dengan efektif.

Kedua, peran pemerintah daerah dengan semangat kearifan lokal untuk menjalankan PPKM dengan efektif. Perlu dibentuk tim-tim kecil di lingkungan RT/RW, seperti tiga pilar pembina masyarakat (lurah/kepala desa, babinsa, dan bhabinkamtibmas) untuk secara terus menerus mengingatkan masyarakat tentang protokol kesehatan. Melihat pada kenyataan yang ada, pemerintah daerah perlu juga melibatkan TNI-Polri dan Satpol PP untuk mengawasi dan memberikan sanksi tegas akan pelanggaran PPKM.

Sektor bisnis perlu mendukung pemberlakuan PPKM ini dengan membatasi kegiatan dan mengurangi masuknya pengunjung. Hal yang sama juga berlaku pada sektor yang masih membutuhkan kehadiran fisik pegawai. 

Ketiga, PPKM akan berjalan dengan baik jika dibarengi dengan 3T (testing, tracing, treatment) yang tinggi. Testing harus terus dilakukan dengan menyasar kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat. 

Pembentukan tim pemburu Covid-19 perlu diperbanyak untuk meningkatkan angka testing di masyarakat sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang protokol kesehatan 3M dan program vaksinasi massal nantinya.

Tidak ada satupun yang tahu kapan Covid-19 akan hilang. Satu hal yang pasti, kita bisa berkontribusi untuk mencegah penyebaran Covid-19 sekaligus menciptakan kekebalan kelompok dengan penerapan protokol kesehatan 3M dan partisipasi aktif dalam PPKM. Semoga kita semua tetap sehat fisik dan jasmani dalam situasi pandemi ini.

Sumber: Kolom “Tandamata”, Pikiran Rakyat, 13 Januari 2021, hal. 11