Home / Berita Terkini / Pilkada Serentak 2018: Komunitas Kampus Jangan Gagal Fokus

Pilkada Serentak 2018: Komunitas Kampus Jangan Gagal Fokus

Hingar-bingar Pilkada 2018 semakin terasa. Spanduk berisi gambar pasangan calon kepala daerah mulai ramai menghiasi sudut-sudut jalan. Media dengan berbagai pemberitaan bahkan menyebut 2018 sebagai tahun politik. Tanpa kita sadari, rutinitas pemilihan pemimpin ini menjadi sebuah ritual yang berpotensi ditanggapi secara kurang cerdas oleh masyarakat, termasuk oleh kaum intelektual kampus.

Saat ini kita seolah terjebak dalam pemikiran bahwa pilkada merupakan satu-satunya arena partisipasi politik. Mahasiswa sebagai golongan yang baru saja memperoleh hak suara, bisa saja rentan terjebak karena memiliki atensi tinggi terhadap proses pilkada. Di satu sisi, tingginya perhatian terhadap pilkada ini menjadi penanda positif demokrasi di daerah, namun pada sisi lain muncul kritik terhadap fokus partisipasi politik kita.

Pada akhirnya mungkin saja kita semua berada pada kondisi “gagal fokus”, seperti istilah yang saat ini dipopulerkan oleh generasi milenial. Kondisi gagal fokus dalam berpartisipasi politik adalah kondisi saat kita terlalu berfokus pada sebagian dibanding keseluruhan proses politik. Fokus pada proses politik secara parsial inilah yang kemudian justru mengaburkan tujuan dasar kita berpartisipasi politik.

Ilustrasi (foto:liputan6.com)

Memahami politik secara utuh

Politik menjadi istilah yang sering dikatakan, didiskusikan, dan diperdebatkan, namun sangat jarang direnungkan dengan cerdas. Akibatnya, definisi politik menjadi sangat sempit. Politik kemudian hanya dimaknai sebagai perebutan kekuasaan, upaya untuk saling menjatuhkan, bahkan arena tindakan koruptif. Melalui repetisi pemberitaan media, definisi sempit politik ini akhirnya menjadi sebuah persepsi umum yang diterima secara luas.

Kita perlu mengingat kembali bahwa politik lahir dari upaya bersama untuk tujuan yang mulia. Manusia berkelompok dan mengambil keputusan bersama karena mereka menghadapi keterbatasan sumber daya. Pemikiran ini dipertegas Rod Hague (1998) yang menjelaskan bahwa politik adalah upaya mewujudkan keputusan kolektif untuk merekonsiliasi perbedaan antara anggota. Ketika kebutuhan bersama dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, saat itulah proses politik dimulai untuk menghasilkan keputusan alokasi dan distribusi yang efisien.

Secara utuh Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik (2016) berpendapat, bahwa politik berkaitan dengan 5 elemen yaitu negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijakan publik (public policy), dan alokasi atau distribusi (allocation or distribution). Ketika manusia menghadapi keterbatasan sumber daya, mereka akan melakukan langkah kolektif dengan cara memilih pemimpin (kekuasaan diberikan kepada negara) agar pengambilan keputusan dapat dilakukan. Kebijakan publik yang merupakan keluaran dari proses pengambilan keputusan kemudian dijadikan dasar untuk melaksanakan proses alokasi atau distribusi sumber daya yang terbatas.

Jangan gagal fokus

Berkaca pada definisi politik secara utuh, kita disadarkan bahwa politik tidak hanya berkaitan dengan proses pemilihan pemimpin. Dengan kata lain, proses partisipasi politik tidak sebatas berkutat pada pemberian hak suara dalam pemilu. Sesuai pemahaman dan tujuan politik, partisipasi sebaiknya lebih difokuskan pada dua hal besar. Pertama, memastikan proses pengambilan keputusan dilakukan secara akuntabel dan berbasis data. Kedua, memastikan kebijakan yang telah diambil benar-benar diimplementasikan untuk menyelesaikan masalah keterbatasan sumber daya.

Melalui pemikiran tersebut, penulis ingin menyampaikan pesan bahwa ajang pemilu termasuk pilkada tahun ini sebaiknya jangan dijadikan perhatian utama dalam usaha partisipasi politik kita. Komunitas kampus seharusnya dapat menyikapi pilkada secara lebih cerdas dengan berfokus pada proses politik secara utuh. Kekhawatiran yang muncul adalah kita justru lebih terlibat dalam euforia pilkada dibanding mencermati kinerja dan kebijakan yang diambil oleh politisi terpilih nantinya.

Alasan berikutnya yang menjadi dasar kecerdasan dalam partisipasi politik adalah hubungan rasional antara kita sebagai warga dan para politisi. Hubungan tersebut menjelaskan sebuah relasi ekonomi dimana ada pertukaran komoditas dan kemanfaatan antaraktor. Sebagai warga yang hidup secara kolektif, kita tentu membutuhkan kebijakan dari politisi agar sumber daya yang terbatas dapat dialokasikan. Hal ini sebenarnya yang mendorong kita memberikan suara dalam pemilu. Sebaliknya, untuk memperoleh suara dan kekuasaan, para politisi harus merancang serta menepati janji kebijakan yang terangkum dalam kampanyenya. Hubungan kemanfaatan tersebut seharusnya mendorong warga untuk terus memantau efektivitas suara yang telah diberikan, bukan justru gagal fokus dengan hanya mementingkan proses penggunaan hak pilih saat pilkada.

Secara lebih cerdas, penulis juga ingin mengajak komunitas kampus untuk tidak terbatas pada partisipasi politik secara legal-formal. Bercermin pada warga Amerika yang telah lebih dulu mengenal demokrasi, mereka tidak lagi mengandalkan jalur politik formal untuk berpartisipasi. United States Election pada tahun 2016 merilis data bahwa hanya 131 juta orang yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan presiden dari 231 juta warga AS yang memiliki hak pilih. Sebagian warga AS sudah lebih aktif berpartisipasi melalui berbagai gerakan dengan isu-isu yang spesifik seperti gerakan peduli lingkungan dan gerakan sosial lainnya.

Menilik fenomena partisipasi di negara yang telah berproses lama dengan demokrasi, kita seharusnya tersadar bahwa jalur politik formal tidak bisa menjadi solusi seluruh permasalahan yang dirasakan rakyat. Terlalu banyak isu dan permasalahan yang tidak dapat diakomodasi dan menjadi agenda kebijakan. Pada tahap ini, berbagai permasalahan perlu direspon dengan berbagai gerakan yang bersifat voluntary. Untuk itu, mari kita sebagai komunitas kampus memaknai partisipasi politik secara lebih cerdas dan luas dengan aktif terlibat dalam berbagai gerakan positif untuk menjadi agen perubahan nyata. Hidup mahasiswa, hidup komunitas kampus, jadilah Unparian yang terus menebarkan manfaat!

 

Penulis

Trisno Sakti Herwanto, S.I.P., MPA.

Dosen Program Studi Administrasi Publik FISIP Unpar