Home / Berita Terkini / Peran Penting Perguruan Tinggi dalam Riset

Peran Penting Perguruan Tinggi dalam Riset

Dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-65 Universitas Katolik Parahyangan, Unpar menggelar Seminar Nasional pada Jumat, 24 Januari 2020 di Aula Pascasarjana Unpar, Kampus Merdeka. Seminar ini mengangkat tema “Peran Perguruan Tinggi di Dalam Bidang Riset Teknologi (Ristek) Sesuai dengan Arahan Kebijakan Riset Nasional”. 

Selain mengundang Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Ph.D (Menristek / Kepala BRIN Republik Indonesia) selaku pembicara utama, seminar ini menghadirkan Prof. Judy Retti B. Witono (Guru Besar Teknik Kimia Unpar) dan Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D. (Dosen Hubungan Internasional Unpar) selaku narasumber. Berkaca dari pengalaman riset yang mereka lakukan, para akademisi Unpar membagikan pandangan mereka akan peran penting riset di Indonesia.

Prof. Judy Retti: Riset Memajukan Peradaban Manusia

Dalam kesempatan ini, Prof. Judy membawakan presentasi bertajuk “Pengembangan Teknologi Tepat Guna bagi Petani Garam di Indonesia”. Bertolak dari kondisi kebutuhan pokok masyarakat, beliau memilih untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pemurnian dan produksi garam laut. Indonesia yang merupakan salah satu negara maritim dan negara dengan garis pantai terpanjang ke-2 di dunia masih mengandalkan garam hasil impor luar negeri, dan data menunjukkan bahwa produksi garam nasional belum konsisten.

Beliau menjelaskan bahwa terlihat dari data, kebutuhan akan konsumsi dan impor garam nasional belum sesuai dengan kapasitas produksi. Teknologi  yang digunakan oleh para petani garam masihlah tradisional sehingga tidak dapat bersaing dengan kebutuhan industri akan garam dengan kadar kemurnian yang tinggi. 

Di sisi lain, kemampuan ekonomi para petani garam untuk meningkatkan kondisi tambak garam sangat rendah serta bergantung terhadap kondisi alam yang mengandalkan panas matahari. “Sebagai ilmuwan, kita tidak boleh berhenti pada titik di mana kita menyalahkan kinerja orang lain dan menganggap bahwa masalah yang timbul diakibatkan oleh orang dibalik lingkup politik dan bisnis,” ungkapnya.

Maka dari itu, Prof. Judy beserta tim risetnya mengembangkan Teknologi Tepat Guna untuk menjaga kepentingan petani garam, pemurnian, dan meningkatkan nilai jual dari garam. Hasil pengembangan teknologi tersebut diwujudkan dalam bentuk alat hidro ekstraktor yang ramah energi dan air, sistem wind-aid intensified evaporation, yakni teknologi percepatan penguapan air laut dengan memanfaatkan tenaga angin di daerah pesisir pantai, dan sistem tambak bertingkat untuk menghasilkan kualitas garam yang lebih baik. Uji coba dilakukan di dua lokasi penambakan garam, yakni Desa Watumbaka, Sumba Timur dan Desa Olio, Kupang yang didanai oleh RISTEKDIKTI dan pelatihan bagi petani garam di lapangan oleh Australia Award Indonesia

Penelitian ini berakhir pada tahun 2019, dengan harapan akan mendapat dana lagi untuk meneruskan perkembangan dan penyempurnaan alat dan teknologi. “Dengan menghubungkan visi dan misi dari universitas, kami memilih untuk melakukan sesuatu yang dapat meningkatkan kemajuan peradaban manusia,” tuturnya. Beliau berharap teknologi ini dapat disumbangkan ke masyarakat lebih luas dan dikembangkan oleh pemerintah daerah atau oleh masyarakat setempat. 

Yulius Purwadi, Ph.D.: Kolaborasi Global dalam Riset Ilmu Sosial

Seminar dilanjutkan dengan pemaparan presentasi bertajuk “Peluang dan Tantangan Pengembangan Riset Bidang Ilmu-ilmu Sosial: Kajian Kebijakan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia” oleh Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D.. Dalam presentasinya, beliau menekankan pada aspek pentingnya pemerataan ruang prioritas riset teknologi sains dengan sosial dan humaniora dan pembentukan badan pengelolaan tunggal bagi kerjasama yang dilakukan Indonesia.

Dewasa ini KSST yang Indonesia lakukan masih bersifat terpencar dan sporadik, yaitu kerjasama dilakukan oleh kementrian di masing-masing sektor. Purwadi menyarankan agar Indonesia membentuk suatu badan tunggal yang mengatur alur KSST dengan harapan adanya pengelolaan anggaran dan akuntabilitas publik yang jelas. “Perlu adanya pengelolaan agar dapat mencapai kualitas kerjasama sebagus Amerika Serikat, Jepang, dan juga Australia yang mana mereka masing-masing punya single agency yang mengurusnya,” tambahnya.

Pada tahun 2014, Purwadi beserta tim riset mendapatkan hibah RISTEKDIKTI untuk mengkaji Kerjasama Selatan-selatan dan Triangular (KSST) Indonesia khususnya di sektor pertanian dan pangan. Dari pengalaman tersebut, beliau memandang bahwa ruang gerak riset di bidang sosial dan humaniora sangat sempit. Purwadi mengkritisi penempatan prioritas hingga saat ini yang masih berfokus pada kapasitas domestik. 

“Betul, domestik vital bagi kehidupan bangsa, tetapi menurut kami, kajian seperti peningkatan peran Indonesia dalam hubungan internasional, dan juga mengejar diplomasi ekonomi jadi tidak berkembang, walaupun hal itu juga sama pentingnya bagi kemajuan negara,” tuturnya menyayangkan hal tersebut dikarenakan bukan suatu titik tekan bagi prioritas riset nasional.

Di sisi lain, penelitian di bidang  sosial dapat membantu pencapaian salah satu target dalam program tahun 2020-2024, yakni positioning Indonesia agar menjadi recognized emerging provider bagi Kerjasama Selatan – Selatan (South-South Cooperation atau SSC). Hal tersebut mengharuskan yang mengharuskan Indonesia untuk memiliki akses pasar yang cukup dan peningkatan investasi perusahaan Indonesia di luar negeri. Diharapkan pada program selanjutnya di tahun 2025-2045, Indonesia bisa menjadi fasilitator kerjasama Kooperasi Pembangunan Internasional (International Development Cooperation atau ISC).

Purwadi mengaku bahwa pengembangan model dalam penelitian ilmu sosial bukanlah hal umum, namun hal tersebut menjadi tantangan untuk mempertahankan posisi riset di bidang sosial dan humaniora dalam ruang prioritas riset teknologi. Purwadi beserta tim mengembangkan model KSS Plus, dimana karakteristik solidaritas dalam kerjasama negara Selatan-selatan tetap ada, tetapi bersifat inklusif dengan tambahan eksternal seperti organisasi G20, DAC, OECD, dan lainnya. Penambahan pihak eksternal disesuaikan dengan komitmen apa yang sudah negara bentuk dalam suatu organisasi internasional. (MGI/DAN)