Home / Berita Terkini / Pancasila: Dari Common Denominator ke Common Good
Sumber: Genial.id

Pancasila: Dari Common Denominator ke Common Good

GENIAL.ID, Opini – Tanggal 1 Juni 1945 disepakati sebagai hari lahirnya Pancasila. Momen ketika Ir. Soekarno berpidato dalam sidang BPUPKI yang dipimpin oleh dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat sebelum dilanjutkan rumusan Piagam Jakarta lalu rumusan final pada 18 Agustus 1945. Intinya, berdasarkan pendekatan philosophische grondslag, dalam pidato 1 Juni 1945 tersebut Soekarno menawarkan rumusannya tentang lima prinsip (sila) yang merupakan common denominator (titik persetujuan) segenap elemen bangsa yakni: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusian, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan (Yudi Latif, 2011:15).

Pancasila dan Kebangsaan adalah sebuah kenyataan, di mana Pancasila diperas sebagai bagian dari penghayatan kontekstual untuk mendagingkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pancasila memiliki dimensi teologis dan interreligius yang menuntut kita untuk mewujudkan common good (praksis) hidup berbangsa dan bertanah air. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila bukan lagi dipahami secara sangat inklusif, tetapi juga performatif dalam tindakan. Keseluruhan nilai yang terkandung dalam Pancasila dipahami sebagai ‘kata kerja’ yang menggerakkan orang untuk mewujudkan ritual sosial yang menyejahterahkan. Tantangannya adalah bagaimana membangun kesadaran dan tindakan sebagai global citizenship (warga global) yang senantiasa tergerak untuk bertindak.

Pedagogi Keberagamanan (Diversity Pedagogy)

Para pendiri bangsa sadar bahwa kinerja perekonomian tidak dapat bergantung pada rakyat yang tidak berpengetahuan, melainkan yang sadar akan hak, tanggung jawab, dan memiliki kecakapan teknis. Pedagogi harus terarah pada paradigma bagaimana memandang yang lain (lian/the others) sebagai bagian dari diri sendiri. Pedagogi yang menggali inpsirasi dari spirit Pancasila tidak hanya dalam tataran ortodoksi (pengajaran) tetapi juga ortopraksis (pengabdian kepada masyarakat). Pedagogi yang hendak disasar adalah soal mendidik orang menjadi warga global (global citizenship).

Konkretnya, pedagogi yang mendagingkan Pancasila harus menekankan kebersamaan yang berakar pada lokalitas budaya. Artinya, pedagogi bernafaskan Pancasila tidak berhenti pada filosofi etis yang menekankan kebenaran saja namun lebih dari itu menekankan kebersamaan yang terarah pada common good. Dalam rangka ini, pedagogi yang memerdekakan perlu dipupuk dengan kompetensi intelektual yang dalam dan dikemas dalam bahasa etis publik. Belajar untuk menerima perbedaan yang terintegrasi lewat cara berpikir kritis merupakan sebuah keharusan. Idealnya, bidang ilmu sains dan teknologi perlu berdampingan dengan ilmu-ilmu humaniora untuk melawan kemalasan dan kedangkalan berpikir.

Pedagogi keberagamanan perlu ranah humaniora. Salah satu pertimbangannya adalah dinamika revolusi industri yang, menurut Klaus Schwab (The Fourd Industrial Revolution, 2016:92), senantiasa mengantar manusia pada ambang perubahan sistemik, mengharuskan manusia untuk beradaptasi terus-menerus, meningkatnya derajat polarisasi di dunia, serta tegangan antara mereka yang menerima perubahan versus mereka yang menolaknya. Ilmu-ilmu humaniora harus mengambil sikap yang spesifik, tepat dan konstruktif sehingga sisi humanisme dari sebuah realitas tetap terjaga dan otonom. Maka model pedagogi keberagaman membuka kemungkinan mengintegrasikan rasa (verum, bonum, pulcrum) dalam membangun sikap terbuka, keterlibatan total, dan melampaui toleransi. Pancasila harus menjadi strategi pedagogi, bukan sekadar alat propaganda. Apalagi memanfaatkannya sebagai panasea (obat penenang konflik). Singkatnya, pedagogi keberagaman harus menghadirkan wajah Pancasila yang humanis.

Kecakapan Sosial (Social Enterpreneurship)

Rumusan pidato Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945 secara gamblang menyebut “…permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial…” Model demokrasi ekonomi ini menerima prinsip sociale rechtvaardigheid, yaitu bukan saja persamaan politik, tetapi juga persamaan ekonomi, yakni sebuah perwujudan kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya. Idealisme para pendiri bangsa tentang sistem perekonomian nasional merujuk pada prinsip keadilan sosial dan bonum commune. Pertanyaannya, masyarakat Indonesia adil dan makmur seperti apa yang mau dibangun?

Konkretisasi dari imajinasi ini terwujud dalam bentuk kecakapan sosial melalui koperasi yang mampu mengintegrasikan idealisme (visi) dan rohani (moralitas) dalam ideologi perekonomian (gotong-royong). Bung Hatta menggarisbawahi tentang susunan ekonomi yang sejalan cita-cita tolong-menolong, praktis, dan selaras dengan pembangunan perekonomian Indonesia. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ancaman bagi koperasi adalah konglomerasi dan deindustrialisasi. Oleh karena itu, manusia Indonesia harus ditempatkan sebagai pelaku pembangunan, bukan penonton pasar atau objek rente. Koperasi simpan pinjam (credit union) masih menjadi pilihan terbaik untuk membangun ekonomi kerakyatan (tanpa menafikan pengeloloaan koperasi yang buruk dan praktik rentenir).

Prinsip pergerakan koperasi, diterjemahkan oleh Richard C. Williams (Globalization from Below, 2007: 30-39) ke dalam tiga poin. Pertama, spirit kompetisi (competition) yang menerapkan prinsip untung-untung, bukan untung-rugi. Kedua, kerja sama (cooperation) yang mendorong semua anggota untuk mengembangkan model interaksi (jejaring) demi kemajuan bersama. Ketiga, upaya individu (individual effort) untuk lebih imajinatif dan kreatif membangun sebuah kekuatan ekonomi bersama. Ketiga prinsip di atas kemudian menginspirasi empat pilar koperasi Indonesia yaitu, pendidikan (financial education for members), swadaya (ownership), solidaritas (people helping people), dan inovasi (innovation) – bandingkan, Howard E. Covington Jr, Lending Power: How Self-Help Credit Union Turned Small-Time Loans into Big-Time Change,  Durham and London: Duke University Press: 2017. 

Keseimbangan yang Berkelanjutan (Sustainability Development)

Sektor perekonomian rakyat perlu terus dikembangkan. Modal petani ditambah, unit usaha kecil dan menengah didampingi dan diperdayakan, temasuk juga semua unit usaha yang dikelola oleh atau bermitra dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pola pendekatan credit union dapat dipakai sebagai alternatif solusi sistem perbankan yang berprinsip bankable. Oleh karena itu, perlu perwujudan common good melalui gerakan menghidupkan desa. Jangan sampai modal dan sumber daya yang ada di desa dihancurkan oleh proses pembangunan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Gerakan menghidupkan desa dapat diwujudkan melalui transfer sumber daya manusia secara berkesinambungan dari kota ke desa. Pendekatan ini bisa dilakukan oleh perguruan tinggi melalui program pengabdian kepada masyarakat atau desa binaan. Inilah modal sosial untuk mempertajam kepekaan analisis sosial, perencanaan bisnis unit usaha desa, dan pemanfaatan platform digital marketing. Gerakan menghidupkan desa dibutuhkan untuk menjaga agar modal/investasi desa tetap bergulir sehingga capital flight (pelarian modal) dihindarkan. Rantai pasokan yang terjaga bisa menekan kebiasaan menjual ke tengkulak dari pada ke lembaga usaha milik desa seperti BUMDes.

Berbicara soal keberlanjutan, hal yang perlu menjadi prioritas adalah menjaga keseimbangan ekologi. Tidak dapat disangkal bahwa eksploitasi sumber daya alam telah menjadi salah satu parameter rusaknya pembangunan. Mesin pembangunan menjadi ilusi karena tidak menciptakan nilai tambah dan hanya melestarikan keuntungan proyek neoliberalisme. Sadar atau tidak, kita telah jatuh dalam dosa ekologis yang memiliki dimensi teologis (vertikal) dan etis (horizontal). Budaya gampang membuang, gampang menjarah, gampang mengeksploitasi menjadi wajah antroposentrisme modern. Dengan demikian, sebagai cerminan dimensi teologis dari Pancasila yaitu ketuhanan yang berkebudayan, berbudi pekerti luhur dan menghormati sesama, perlu ada gerakan pertobatan ekologis untuk membangun sebuah habitus baru yang berpihak pada kelestarian dan keberlanjutan ekologis.

Sumber: Genial.id