Home / Berita Terkini / Omnibus Law: Idealkah Sebagai Terobosan Regulasi?

Omnibus Law: Idealkah Sebagai Terobosan Regulasi?

Omnibus Law, sebuah rancangan peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian, tengah mendapat sorotan publik. Poin-poin di dalamnya mengundang perdebatan dari berbagai pihak berkepentingan, dari pengusaha hingga pekerja. Aturan yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian salah satunya dengan mendatangkan investasi ini dianggap belum optimal dilihat dari proses perumusannya hingga tujuan dan kepentingannya.

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar), Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum. memandang penting bagi masyarakat untuk memahami Omnibus Law dari segi keilmuan. Dosen fakultas hukum ini mengemukakan pandangannya mengenai perumusan aturan, sisi positif dan negatif, serta rekomendasi penting bagi regulator.

Tiga Aspek

Menurut Dr. Herry Susilowati, pembentukan Omnibus Law perlu menimbang tiga aspek penting. Pertama, aspek norma dasar dimana hukum tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Kedua yaitu aspek pembentukan hukum. Ia mengingatkan pemerintah untuk merumuskan Omnibus Law dengan memperhatikan UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

Singkatnya, prosedur ini perlu meliputi perumusan naskah akademik, rancangan peraturan, pembahasan di DPR, hingga pengesahan dan pengundangan peraturan tersebut. Prosedur ini memang memerlukan waktu yang panjang, sehingga dalam konteks ketergesa-gesaan maka proses pembentukannya pun tidak baik dan berpengaruh pada hasil yang tidak baik pula.

Selain itu, ia secara khusus menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan perundang-undangan ini. Dari segi prosedur, ini berarti perlu adanya uji publik yang menjamin bahwa peraturan tersebut demokratis, menjawab permasalahan yang ada, dan memenuhi kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya kalangan tertentu. Dr. Herry Susilowati menjelaskan kurangnya sosialisasi dan partisipasi publik dalam Omnibus Law ini, yang mengundang kekhawatiran tersendiri.

Partisipasi masyarakat menghadirkan pertanyaan pada aspek ketiga: Kesadaran Hukum. Kesadaran hukum membuat peraturan menjadi efektif, karena masyarakat menaatinya bukan karena takut pada sanksi, melainkan karena kerelaan, nyaman dan sadar akan aturan tersebut. Hal ini tidak bisa dijamin bila tidak ada sosialisasi yang baik dalam masyarakat.

Positif dan Negatif

Melihat dari sisi positif, Dr. Herry Susilowati menyampaikan bahwa Omnibus Law jelas merupakan terobosan yang berpotensi memberikan peraturan perundang-undangan yang rapi. Dengan prinsip komensalisme, esensi undang-undang yang diadopsi dalam Omnibus Law tidak berkurang. Proses penyusunannya yang mengadopsi pasal yang sudah ada juga memberikan keringanan dari segi biaya dan waktu. Omnibus Law juga memudahkan investasi dan menjamin keselarasan hukum secara horizontal (antar peraturan berkedudukan sama) dan vertikal (antara aturan pusat dan daerah).

Meski memiliki nilai positif, ia juga menyoroti kekurangan dari Omnibus Law. Secara prosedural, pembentukan aturan ini belum selaras dengan UU 12 tahun 2011, sehingga berpotensi sulit diimplementasikan dalam masyarakat. Hal ini juga dipengaruhi kurangnya penormaan Pancasila dan UUD 1945. Menurutnya, ini terlihat dalam kecenderungan Omnibus Law menuju sistem perekonomian kapitalistik, contohnya dengan mengundang investasi asing. 

Keinginan pusat untuk menyelaraskan peraturan terkait investasi hingga ke daerah berpotensi menghiraukan kearifan lokal yang ada di daerah. Hal ini juga berpotensi mengurangi otonomi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat sentralistik. Harmonisasi horizontal dengan peraturan selaras juga perlu dicermati, apakah sanksi Omnibus Law bersifat yuridis (pidana) atau sekedar administratif, dan bisakah memberi efek jera bagi pelanggar.

Kedudukan dan Tradisi

Lebih penting lagi mengenai kedudukan Omnibus Law, Dr. Herry Susilowati mengutip prinsip “Lex Specialis Derogat Legi Generalis” – aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Perumusan Omnibus Law yang mengambil pasal-pasal tertentu dari puluhan aturan perundangan yang berkaitan dengan investasi membuat substansinya bertabrakan. Posisi Omnibus Law seakan menjadi peraturan pokok atau ‘Undang-Undang Payung’, yang mana kini tidak dikenal lagi dalam sistem hukum Indonesia. Dari proses inilah, ia menegaskan bahwa Omnibus Law sejatinya bukan barang baru, namun serupa dengan undang-undang posterior.

Menilik tradisi hukumnya, Dr. Herry Susilowati mengungkapkan bahwa Omnibus Law mengikuti Tradisi Common Law (Anglo-Saxon) yang mana hukum bergerak cepat dan hakim dituntut untuk menggali rasa keadilan dalam masyarakat, tidak hanya sebagai corong undang-undang. Indonesia, jelasnya, menganut Tradisi Civil Law (Continental) mengikuti sistem hukum Belanda. Dalam tradisi kontinental, hukum serasa ‘tertinggal’ karena perlu dituliskan terlebih dahulu. Omnibus Law berkiblat pada tradisi hukum yang berbeda dengan aturan perundang-undangan lain di Indonesia. Kita tidak terbiasa dengan tradisi hukum tersebut.

Rekomendasi

Dr. Herry Susilowati mengakui bahwa isu yang diangkat dalam Omnibus Law adalah isu yang kompleks. Dan isu yang kompleks, lanjutnya, mempersulit pembuatan perundang-undangan yang baik. Kepentingan kalangan pekerja dan buruh seringkali berseberangan dengan kepentingan investor dan pengusaha. Belum lagi keterbatasan DPR sebagai perumus hukum, yang juga memiliki fungsi lain selain sebagai badan legislasi yaitu fungsi kontrol dan anggaran (budgeting). Tidak semua anggota DPR memiliki kualifikasi dan keahlian yang sama dalam menyusun dan menciptakan peraturan perundang-undangan. 

Ada tiga hal yang direkomendasikan olehnya. Pertama, pemerintah perlu mencermati prosedur perumusan Omnibus Law. Kedua, pentingnya inventarisasi peraturan perundang-undangan dalam mencegah terjadinya tumpang tindih antara satu aturan dengan aturan yang lain. Terakhir, peran support system untuk DPR sebagai legislator perlu diperkuat. Hal ini diperlukan dalam membuka wawasan DPR selama pembahasan, sehingga menghasilkan undang-undang yang berpandangan jauh ke masa depan.

Idealnya, ia berharap agar pemerintah terlebih dulu melakukan deregulasi peraturan yang sudah ada. Aturan yang sudah ada dapat disederhanakan dan dikurangi penghambatnya. Jikalau pemerintah tetap ingin merumuskan Omnibus Law, maka perlu dicermati kesesuaian normanya sehingga tidak bertentangan dengan dasar hukum Indonesia. Jika proses penyusunannya dapat disempurnakan, bisa jadi berujung pada kodifikasi peraturan berkaitan dengan perekonomian, khususnya bidang investasi dan tenaga kerja.

(Opini ini telah dipublikasikan dalam Pikiran Rakyat, Kamis 19 Maret 2020)