Home / Berita Terkini / Mengoreksi Nasionalisme Kita

Mengoreksi Nasionalisme Kita

Kedaulatan tidak lebih dari sekedar fiksi-legal, kata sebuah kritik. Sebab, sesungguhnya yang lebih penting adalah kemampuan riil dari bangsa dan negara untuk menunjukan dirinya sungguh berdaulat. Tanpa kemampuan riil tersebut, klaim kedaulatana boleh jadi adalah sebuah kebohongan.

Kedaulatan, dalam sejarah peradaban umat manusia, menjadi identitas dan kualifikasi negara. Kedaulatan bukan lagi milik sultan atau raja atau paus, apalagi presiden atau perdana menteri. Meskipun raja atau kepala negara/pemerintahan memiliki kekuasaan yang sangat besar, itu dapat berakhir dan diperebutkan. Sejak pertengahan abad ke-17, yang dianggap berdaulat adalah rakyat. Ini diperkuat dengan pengadopsian system politik dan pemerintahan demokrasi. Pengelolaan kekuasaan dan relasi-relasi politik ditentukan oleh rakyat, khususnya melalui pemilihan umum. Bersamaan dengan itu, kedaulatan negara atau kedaulatan rakyat semakin kokoh dengan paham nasionalisme. Nasionalisme merupakan pernyataan kemauan kolektif antara rakyat dan pemerintah untuk hidup bersama sebagai negara.

Pernyataan kemauan bersama tersebut berlaku juga di Indonesia. Dengan mengakui dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, perjuangan para tokoh nasionalis dan pendiri bangsa bermuara pada pernyataan bersama untuk hidup bersama dalam negara kesatuan RI yang berasaskan Pancasila. Karenanya, menjadi amanat kolektif dari seluruh pewaris bangsa ini untuk menjaga dan membangun negara yang satu, berdaulat, dan adil dalam ideologi Pancasila.

Terdapat tiga hal yang harus dikoreksi agar pewarisan negara dan nasionalisme kita tidak menjadi kerdil dan tidak produktif.

Pertama, kontekstualisasi nasionalisme. Dalam hal ini terdapat dua persepsi, yang semestinya tidak bertentangan tetapi dalam perkembangannya telah sampai pada taraf yang mengancam dan membahayakan bangsa. Yang pertama berpendapat bahwa bangsa ini telah kehilangan kedaulatannya karena dominasi dan eksploitasi kekuatan-kekuatan asing. Perspektif kedua lebih mencermati faktor-faktor internal. Cukup sering terungkapkan bahwa pudarnya kedaulatan dan nasionalisme bangsa ini justru digerogoti oleh kekuatan-kekuatan dari dalam negeri sendiri. Kekuatan-kekuatan ini mencakup para komparador kapitalis yang “menjual” kekayaan negara kepada pihak asing. Selain itu adalah mereka yang secara massif dan sistematis terlibat dalam tindakan-tindakan koruptif. Mereka menempuh berbagai cara untuk merampok anggaran negara dan kekayaan nasional untuk kepentingan sendiri dan bukan untuk pembangunan masyarakat. Praktik-praktik kolutif antara pelaku bisnis, politisi dan kelompok masyarakat tertentu yang masa awal reformasi lalu telah diharamkan ternyata masih marak berlangsung. Dan sayangnya para penanggung jawab institusi-institusi publik belum mampu membersihkan diri dari praktik-praktik semacam itu.

Yang kedua, substansi nasionalisme. Hakikat dari nasionalisme dewasa ini adalah kebangsaan yang disatupadukan dengan kewarganegaraan (civic nationalism). Dalam hal ini ikatan-ikatan dan identitas kebangsaan sepenuhnya didasarkan pada terpenuhinya hak-hak kewargaan (civil-rights). Apabila hak-hak dasar sebagai warganegara, seperti hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, berorganisasi, serta hak-hak untuk memiliki identitas-identitas termasuk memiliki dan menjalankan tradisi budaya serta keyakinan agama tertentu dapat dijamin dan dipenuhi oleh negara, maka nilai dan makna kebangsaan dan kenegaraan menjadi semakin kuat. Keduanya (kebangsaan dan kenegaraan) menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bangsa Indonesia menjadi identic dengan negara Indonesia. Ini berbeda dengan nasionalisme yang didasarkan pada identitas-identitas primordial seperti kesukuan (ethnic nationalism) atau keagamaan (religious nationalism). Sejarah sosial-politik dunia dewasa ini, dan mungkin untuk beberapa abad ke depan, tampaknya akan mempertahankan thesis bahwa negara yang kuat adalah negara yang mampu memnuhi kebutuhan warga negaranya. Kehendak dan upaya mengubah atau mengembalikan nasionalisme etnik atau agama akan sangat berbahaya dan berisiko besar.

Membangun bersama

Para pendiri bangsa ini menyadari sepenuhnya bahwa cita-cita membangun negara dan bangsa Indonesia yang berdaulat justru didasarkan pada kemajemukan sosial yang ada. Memang pekerjaan itu belum selesai dan tidak akan pernah selesai. Dan dalam hal ini pemimpin dan pemerintahan negara ini menjadi pihak yang sangat berperan sekaligus bertanggung jawab atas terjaga dan terwujudnya bangsa dan negara Indonesia yang majemuk sekaligus berdaulat.

Kalimat terakhir di atas menegaskan hal ketiga yang perlu dicermati, yakni resolusi atau komitmen pemerintah dan masyarakat untuk membangun bangsa Indonesia yang mampu, kuat, dan berdaulat. Bangsa Indonesia adalah sebuah cita-cita yang tidak boleh terjebak oleh persepsi dan kontekstualisasi parsial. Persepsi yang parsial semacam itu hanya akan melahirkan sikap-sikap yang tidak produktif, seperti inferior, isolasionis, atau destruktif. Pada gilirannya, hal itu akan meningkatkan kecurigaan, ketidakpercayaan satu terhadap yang lain, dan selanjutnya keresahan kolektif serta ketegangan sosial.

Dalam hal ini refleksi dan koreksi kolektif menjadi sangat mendesak. Pemerintah perlu menyadari bahwa kemunculan ideologi alternatif, apapun namanya, dan/atau bentuk negara alternatif yang diusung, semua itu merupakan indikasi bahwa negara belum berhasil memenuhi kebutuhan dasar seluruh warga negaranya. Di sisi lain, berbagai kelompok masyarakat perlu untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain dan selalu berusaha merawat kehendak bersama untuk hidup saling mendukung dan membangun. Dukungan masyarakat terhadap pemerintah baik di tingkat kota/kabupaten, provinsi, dan nasional tetap sangat penting. Kepercayaan kepada seluruh aparat pemerintah, baik sipil maupun militer, perlu ditunjukkan baik dengan cara mematuhi aturan-aturan yang ada maupun secara kritis mencermati kebijakan dan perilaku mereka.

Kecintaan kepada bangsa dan negara Indonesia bukanlah fiksi sosial. Pemerintah dan masyarakat perlu sama-sama mengupayakannya sebagai realitas-historis yang bisa dipertanggungjawabkan kepada para pendiri dan diwariskan kepada para penerus.

 

Sumber: Pikiran Rakyat (Selasa, 23 Mei 2017)