Menelisik dan Meninjau Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) telah berusaha untuk mendapatkan hak-haknya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Usaha tersebut termasuk, salah satunya, dengan memberikan permohonan untuk mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat hukum adat. Usaha yang dilakukan kelompok masyarakat AKUR tersebut semata-mata untuk menjamin hak sipil dan adatnya yang selama ini masih sulit didapatkan.

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat AKUR Sunda Wiwitan pun dikaji, di antaranya, dari sisi akademis dan hukum. Dalam konstitusi Indonesia, hak-hak masyarakat hukum adat telah dimasukkan dan disahkan. Hal ini membuat hak-hak tersebut harus dihargai dan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terlebih lagi, Indonesia dengan bentuk negara berupa constitutional democratic state, yang berarti konstitusi sebagai supremasi.

Sebagai bagian dari Diseminasi Penelitian Hasil Verifikasi dan Validasi Tim Penetapan Masyarakat Hukum Adat (PMHA), Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar) bersama Forum Lintas Ilmuwan dan Pemerhati Budaya Nusantara mengadakan forum akademis pada Kamis (11/2/2021). Forum berupa seminar daring ini mewadahi catatan kritis dari pihak masyarakat AKUR Sunda Wiwitan, pemerintah Kabupaten Kuningan, maupun pemangku kepentingan lainnya terhadap hasil penelitian.

Acara dilakukan dalam dua sesi dengan tinjauan dari sisi akademisi serta sisi pemerintah. Hadir sebagai narasumber pada sesi pertama adalah para akademisi seperti ahli hukum, antropolog, pemerhati masyarakat adat, dan perwakilan dari masyarakat AKUR Sunda Wiwitan (Pupuhu) yaitu Pangeran Gumirat Barna Alam. 

Hadir pula pembicara dari pihak pemerintah dalam sesi kedua, yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Acara dibuka dan ditutup oleh Dekan FH Unpar Dr.iur. Liona N.Supriatna.

Persoalan mengenai masyarakat hukum adat sangat lekat dengan usaha mempertahankan akar kebudayaan Indonesia. Sebagai bangsa dengan berbagai suku dan adat, membangun serta menjaga kelestarian budaya sendiri adalah langkah yang harus dilakukan. 

Untuk melindungi masyarakat hukum adat, pemerintah menjamin keberlangsungan hukum-hukum yang berlaku bagi mereka. Termasuk pengakuan dan perlindungan dengan menetapkan masyarakat hukum adat sebagai desa adat yang memiliki kewenangan sendiri. Tentu perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat ini memerlukan kerja sama antara komunitas, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. (ALK/DAN – Divisi Publikasi)