Home / Berita Terkini / Mendiskusikan Fenomena Penyiksaan dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan

Mendiskusikan Fenomena Penyiksaan dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan

Pada dasarnya, Indonesia telah meratifikasi United Nations Conventions against Torture (UNCAT) atau konvensi yang menentang penyiksaan atau perlakuan hukuman lain yang sifatnya kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Pernyataan terikat Indonesia terkait ratifikasi konvensi tersebut tidak hanya dalam bentuk piagam pengesahan, tetapi juga dalam bentuk pengundangan melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1998. 

Dengan meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan lainnya untuk mencegah tindakan penyiksaan di wilayah yurisdiksinya. Akan tetapi, penyiksaan masih menjadi fenomena yang sering terjadi dalam beragam kasus pidana di Indonesia hingga saat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan menyelenggarakan webinar nasional bertajuk “Fenomena Penyiksaan dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan” pada Jumat, 28 Agustus 2020. Webinar menghadirkan Totok Yulianto, S.H. (Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Tingkat Nasional/PBHI Nasional), Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M. (Dosen Hukum Pidana FH Unpar) dan Edwin Partogi Pasaribu, S.H. (Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban/LPSK) sebagai narasumber.

Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki mekanisme nasional untuk mencegah terjadinya penyiksaan oleh aparat penegak hukum yang terdiri dari lembaga Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman dan LPSK. Akan tetapi, Indonesia belum meratifikasi protokol operasional sehingga Indonesia tidak memiliki mekanisme pemantauan tempat penahanan yang terintegrasi dengan lembaga pengawas HAM yang sesuai dengan UNCAT.

Peristiwa penyiksaan bisa terjadi dengan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara aparat penegak hukum sebagai pihak berwenang untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan pihak yang diduga terlibat dalam suatu kasus pidana. Hal ini mengakibatkan kerentanan bagi pihak yang terlibat dalam proses tersebut. 

Aturan dan Implementasi

Sesi pertama webinar diisi dengan presentasi oleh Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M. yang bertajuk “Kriminalisasi Penyiksaan oleh Pejabat Publik sebagai Konsekuensi Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan di Indonesia.” Dr. Anne membahas mengenai penyiksaan dari tatanan teori hukum positif baik di tingkat internasional maupun nasional yang relevan dengan kasus penyiksaan di Indonesia. Beliau juga memberikan penjelasan singkat mengenai konsep HAM dalam penegakan hukum di Indonesia dalam konteks penyiksaan serta berbagai permasalahan mengenai bagaimana penyiksaan saat ini dipahami dalam sistem peradilan pidana. 

Dr. Anne turut membahas perbedaan antara penyiksaan dengan penganiayaan secara spesifik, serta bagaimana penyiksaan seharusnya diatur dan diimplementasikan. Beliau menyimpulkan bahwa proses penyelesaian kasus penyiksaan yang sesuai dengan CAT 1984 di Indonesia belum diatur secara baik dan jelas walaupun RKUHP Indonesia telah mencoba untuk mengaturnya.

Kemudian webinar dilanjutkan dengan presentasi bertajuk “Praktik Penyiksaan di Indonesia” oleh Totok Yulianto, S.H. Dalam presentasinya, Totok mengulas beberapa fenomena kasus pidana yang pernah ada yang diketahui terdapat penyiksaan dalam proses penyelidikan dan penyidikan  oleh petugas kepolisian serta langkah hukum yang dapat diambil.

Totok secara mendalam membahas pola praktik penyiksaan dari contoh kasus yang dibawakan serta pentingnya peran advokasi terhadap penyelesaian kasus penyiksaan. Dari seluruh contoh kasus dapat disimpulkan bahwa mayoritas korban dari kasus penyiksaan merupakan masyarakat golongan bawah yang kerapkali mendapatkan stigma buruk dari masyarakat lain. Selain itu, terdapat pula kasus-kasus yang tidak memiliki akses bantuan hukum yang dapat mencegah terjadinya penyiksaan sejak awal proses penyelidikan dan penyidikan. 

Totok menyimpulkan perjalanan panjang advokasi untuk menentang penyiksaan memerlukan peningkatan kesadaran pada level masyarakat untuk memahami dan melawan penyiksaan, peningkatan pengawasan penegak hukum baik secara internal maupun eksternal, mutlaknya perubahan RKUHAP, dorongan RUU Anti Penyiksaan, ratifikasi protokol UNCAT, serta pembenahan sektor penahanan.

Terakhir, Edwin Partogi Pasaribu, S.H. membawakan presetasi bertajuk ““Perlindungan saksi dan Korban peniksaan berdasarkan Tinjauan Pengalaman LPSK.” Edwin membahas peran LPSK bagi korban dan/atau keluarga korban penyiksaan serta mendiskusikan kapasitas LPSK dalam melindungi korban penyiksaan dalam konteks ordinary crime.  

Edwin menjelaskan berbagai tantangan pada pelaporan kasus penyiksaan yang sering mendapatkan resistensi dan dipersulit oleh penegak hukum, serta sifat dasar dari penyiksaan yang pada umumnya terjadi secara mekanisme internal sehingga proses hukum tidak berlanjut. Di sisi lain, Edwin turut memaparkan data yang menunjukkan adanya perkembangan positif dari proses hukum kasus penyiksaan terlindung LPSK yang tercatat dari tahun 2017-2020.

Webinar nasional ditutup dengan sesi tanya jawab antara narasumber dengan peserta. Di akhir acara, ketiga narasumber berharap agar webinar dapat memperluas wawasan dan meningkatkan kesadaran peserta akan keberadaan permasalahan fenomena penyiksaan di Indonesia serta dapat berperan untuk mendorong pembentukan sistem hukum yang sesuai dengan Pancasila dan menghargai sesama. (MGI/DAN – Divisi Publikasi)