Home / Berita Terkini / Mendalami Hukum Humaniter Internasional Melalui Peradilan Semu

Mendalami Hukum Humaniter Internasional Melalui Peradilan Semu

Bahkan perang pun membutuhkan hukum.”

Hukum dan aturan telah menjadi bagian integral dalam kehidupan manusia. Kehidupan bermasyarakat akan menjadi tidak terarah tanpa adanya aturan dalam kehidupan sehari-hari, sampai dapat menciptakan suatu masyarakat yang penuh kekacauan atau chaos. Dalam arti ini, hukum mengandung batasan tentang bagaimana seseorang bertindak sehingga tidak menimbulkan kerugian dalam bentuk apapun bagi sesama dan lingkungannya.

Seperti hukum, konflik dan perang juga menjadi bagian penting sejarah peradaban manusia. Dalam peperangan, aspek kemanusiaan baik dari pihak kombatan maupun masyarakat sipil seringkali tidak terlalu diprioritaskan. Bahkan dalam banyak kasus, justru warga sipil tak bersenjata yang kehilangan hak asasinya dan terancam keberlangsungan hidupnya. Hal ini mendesak dibentuknya hukum humaniter internasional yang diharapkan dapat mengurangi dampak merusak dari suatu konflik.

Dimulai dengan Konvensi Jenewa pada 1949, negara-negara dunia sepakat untuk mengatur jalannya konflik bersenjata, baik di level lokal maupun internasional. Hukum humaniter internasional memiliki dua cakupan penting, yaitu perlakuan terhadap pihak yang tidak (lagi) terlibat dalam konflik, serta batasan-batasan dalam penggunaan senjata dan strategi peperangan.

International Committee of the Red Cross (ICRC) atau Komite Palang Merah Internasional menjadi organisasi terdepan dalam mengawasi pelaksanaan hukum humaniter internasional.

Beradu Argumentasi

Meskipun sama-sama disebut hukum, ada beberapa perbedaan mendasar antara hukum nasional dan hukum internasional. Salah satunya terletak pada masalah keterikatan pada hukum serta proses penegakan hukum.

Meskipun hukum internasional mengenal sistem tribunal atau pengadilan, penegakan hukum humaniter tidak terlepas dari campur tangan negara. Negara-negara mungkin memiliki pandangannya sendiri terkait dengan hukum humaniter internasional, yang didukung oleh argumentasi yang relevan.

Kemampuan untuk mengembangkan dan mempertahankan argumentasi ini adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh akademisi dan praktisi hukum internasional. Oleh karena itu, kemampuan tersebut penting untuk dipelajari terutama di jenjang pendidikan tinggi. Hal inilah yang mendasari mengapa hukum humaniter internasional dipelajari sebagai salah satu mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar).

Di luar lingkup perkuliahan, mahasiswa hukum di Unpar memiliki komunitas tersendiri yang mendalami permasalahan hukum internasional. Parahyangan International Law Society (PILS) mengajak mahasiswa untuk mempelajari dan memahami berbagai hukum internasional serta membuat dan mempertahankan argumentasi yang valid dalam debat hukum. PILS telah mengikuti berbagai kompetisi hukum di tingkat internasional dan meraih berbagai prestasi.

Kompetisi Internasional

 

Pada 2-4 November 2018, akademisi muda hukum dari seluruh Indonesia kembali berkompetisi dalam The 13th Indonesian Round of The International Humanitarian Law Moot Court Competition. Kompetisi peradilan semu ini diselenggarakan oleh FH Unpar dengan dukungan penuh dari ICRC.

Kompetisi tahun ini tercatat sebagai kompetisi terbesar yang pernah diselenggarakan di Indonesia, diikuti oleh 24 tim peserta serta dua tim pengamat (observer). Adapun topik yang diperdebatkan memiliki relevansi dengan kasus-kasus nyata berkaitan dengan hukum humaniter internasional.

Melalui proses perdebatan yang seru dan menarik, tim mahasiswa FH Unpar berhasil menjuarai kompetisi tersebut setelah mengalahkan tim dari Universitas Indonesia, yang menjadi runner-up, pada babak final. Selain itu, dua orang dari tim Unpar juga masuk ke dalam daftar sepuluh pembicara (oralist) terbaik dalam keseluruhan kompetisi tersebut. Persiapan yang baik didukung oleh pelatih, dosen, dan mahasiswa serta anggota senior PILS membawa Tim FH Unpar untuk melaju ke The 17th Red Cross International Humanitarian Law Moot Court di Hong Kong tahun depan.

 

Sumber: KOMPAS – (Griya Ilmu, Rabu 21 November 2018)