Home / Opini / Kewirausahaan Sosial dan Inovasi Pemerintah

Kewirausahaan Sosial dan Inovasi Pemerintah

Makna Sosial dalam Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship adalah sebuah konsep yang dianggap baru dan di Indonesia belum banyak yang mengenal dan memahami konsep ini. Seperti halnya yang terjadi dengan konsep-konsep baru yang lain, sektor swasta atau sektor non pemerintah yang tampaknya memang lebih dahulu mengenalnya. Meskipun demikian, kewirausahaan sosial perlu dipahami dalam konteks sektor pemerintah, juga perlu dipahami bagaimana konsep ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja sektor pemerintah.

Dalam sektor swasta, aspek sosial tentu lebih (jika tidak dapat dikatakan sulit) untuk diterima. Hal ini disebabkan karena aspek ‘sosial’ sangat berlawanan dengan aspek ‘profit’ atau keuntungan. Mencari keuntungan adalah karakter penciri utama dari sektor swasta. Dengan logika ini seharusnya sektor pemerintah yang dapat lebih menerima konsep kewirausahaan sosial karena aspek sosial dalam kewirausahaan sosial. Namun, meskipun demikian, konsep kewirausahaan sosial lebih sulit untuk diterima sebagai konsep baru yang dipandang relevan dan dapat diterapkan di sektor publik dan bermanfaat untuk meningkatkan kinerjanya. Meskipun ada aspek sosialnya, dalam konsep kewirausahaan sosial tentu juga mengandung aspek kewirausahaan. Dalam aspek kewirausahaan ini terdapat tiga karakter utama sektor swasta, yaitu kemampuan tinggi mengenali peluang, keberanian mengambil resiko dan inovatif. Tiga karakter tersebut tentunya sangat bertentangan dengan dua kewajiban utama sektor publik, yaitu menjunjung tinggi amanat konstitusi (Undang-Undang Dasar) dan menaati aturan.

Meskipun demikian, sebenarnya, lebih mudah bagi sektor pemerintah untuk dapat menerima lalu menerapkan kewirausahaan sosial dalam bidang kerjanya dibandingkan dengan sektor swasta. Dengan memahami konsep kewirausahaan sosial, maka pemerintah sebenarnya dengan mudah akan menemukan jawaban dari pertanyaan ‘Bagaimana kebijakan atau program pemerintah dianggap inovatif?’. Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan mendasar mengenai kinerja pemerintah. Bila kebijakan atau programnya inovatif maka akan menghasilkan output dan dampak bagi kesejahteraan rakyat maka pemerintah disebut memiliki kinerja tinggi.

Kewirausahaan Sosial adalah Konsep yang Relevan dan Dapat Diterapkan untuk Sektor Pemerintah

Pemerintah merupakan aktor utama yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat di wilayahnya. Kesejahteraan sosial masyarakat akan tercapai jika pemerintah dan aktor non-pemerintah masing-masing bekerja untuk mencapai nilai-nilai sosial. Selain tujuan sosial (social causes), nilai-nilai sosial (social values) juga merupakan aspek kunci dari kewirausahaan sosial. Pemerintah kota Liverpool di Inggris misalnya, juga menyebutkan social values sebagai bagian dari upaya mewujudkan social entrepreneurship di kota tersebut. Tercapainya tujuan sosial dan nilai sosial merupakan salah satu petunjuk bahwa inovasi muncul dan diterapkan dalam kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Rory Ridley-Duff dan Mike Bull dalam buku ‘Understanding Social Enterprise: Theory and Practice’ sepakat bawa sebuah usaha dapat dikategorikan sebagai usaha sosial apabila usaha yang dilakukan ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial (social causes), namun juga menghasilkan sejumlah keuntungan (profit) dan keuntungan tersebut selalu diinvestasikan kembali untuk mencapai tujuan-tujuan sosial tersebut.

Tentunya tujuan-tujuan sosial atau nilai-nilai sosial sangat bervariasi, namun saat ini negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (The United Nations) telah menyepakati 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan yang berkelanjutan yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) yang harus dicapai pada tahun 2030. Tujuan Pembangunan yang berkelanjutan ini telah diterima oleh semua negara-negara di dunia tidak terkecuali Indonesia. Selain menjadi bahwa komunikasi antar negara-negara di dunia, SDGs juga menjadi indikator kinerja pemerintah negara-negara di dunia. Dengan demikian, kinerja pemerintah dapat dilihat dari pencapaian tujuan sosial atau nilai sosial dalam SDGs.

Selanjutnya, kewirausahaan sosial merupakan konsep yang relevan untuk diterapkan di sektor pemerintah karena pemerintah perlu untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah, terutama bagi pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, tujuan inovasi daerah adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Pasal 2, Ayat 1, PP No. 38 Tahun 2017). Menurut PP ini, sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Pasal 2 Ayat 2 PP 38/2017) melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Sedangkan, bentuk inovasi daerah (Pasal 4 Ayat 2 PP 38/2017) dapat meliputi inovasi tata kelola pemda dan inovasi pelayanan publik. Selanjutnya, kriteria inovasi (Pasal 6 Ayat 2 PP 38/2017) meliputi inovatif, memberi manfaat bagi daerah/masyarakat, tidak membebani masyarakat, merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan dapat direplikasi. Selain itu, usulan inisiatif inovasi daerah dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat daerah dan anggota masyarakat

Dengan adanya PP tersebut, maka pemerintah daerah perlu untuk memahami, menerima, dan memanfaatkan kewirausahaan sosial baik untuk lingkup internal yaitu di dalam badan pemerintahan sendiri ataupun dalam lingkup eksternal yaitu dengan cara mendorong masyarakat untuk aktif terlibat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sosial atau nilai sosial yang ada dalam SDGs. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah diperlukan inisiatif-inisiatif yang inovatif melalui kewirausahaan sosial. Kontribusi masyarakat melalui usaha sosial dapat berupa ide-ide untuk memecahkan permasalahan sosial, atau untuk mencari cara-cara inovatif dan juga meningkatkan pelayanan publik yang ada dalam SDGs. Lagipula yang dapat merasakan dan menilai sejahtera atau tidaknya masyarakat adalah masyarakat sendiri. Dengan demikian, aspirasi dan solusi tentang bagaimana masyarakat dapat memperoleh layanan publik yang berkualitas atau bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat lebih ditingkatkan tidak melulu berasal dari pemerintah. Sudah saatnya masyarakat juga dimampukan untuk berkontribusi aktif menjadi active citizen. Tentunya keaktifan masyarakat untuk berinovasi dan menyumbangkan ide/gagasan atau kegiatan usaha melalui kewirausahaan sosial perlu diimbangi dengan keterbukaan dari pihak pemerintah terhadap ide, gagasan atau aktivitas usaha-usaha sosial dalam masyarakat.

Sebagai kesimpulan dari tulisan ini, konsep kewirausahaan publik adalah konsep yang relevan untuk sektor pemerintah dengan dua alasan utama yaitu (1) Pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) dan (2) Tuntutan untuk melakukan inovasi daerah seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017.  Selanjutnya, kewirausahaan publik dapat menjadi hal yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah bila dua syarat terpenuhi, yaitu (1) masyarakat yang aktif berkontribusi terhadap pemecahan masalah-masalah sosial (active citizen) dan (2) pemerintah yang terbuka.

Penulis:

Tutik Rachmawati, PhD

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik – Universitas Katolik Parahyangan

 

Sumber: Pikiran Rakyat (Kamis, 20 September 2018)