Home / Berita Terkini / Implementasi SDGs, Sarana Pemenuhan Hak Warga Kota Bandung
Sabastian Saragih (Senior Programme Officer, RWI) membahas konsep Human Rights City dan kaitannya dengan pencapaian SDGs dalam Seminar Umum 'Lokalisasi SDGs dan Pemenuhan Hak Warga Kota Bandung' yang digelar Selasa (29/10)

Implementasi SDGs, Sarana Pemenuhan Hak Warga Kota Bandung

Social Development Goals atau SDGs adalah konsep yang telah disepakati di tingkat internasional. Target pencapaian yang ditetapkan dalam SDGs mencakup berbagai masalah yang masih menantang upaya pembangunan di berbagai negara. Namun, agar target ini dapat dicapai, diperlukan upaya lokalisasi dari poin-poin dalam SDGs ke tingkat lokal seperti tingkat kota. Hal ini diperlukan agar sesuai dengan target pencapaian SDGs dengan konteks sosial, ekonomi dan politik di tingkat lokal sebagaimana diperlukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak warga kota dapat terpenuhi.

Sebelum SDGs didirikan, salah satu cara pemenuhan hak warga kota dilakukan melalui implementasi Konsep Kota Hak Asasi Manusia (HAM). Berbagai pemerintah tingkat kota di dunia mencoba mengimplementasikan konsep tersebut dengan pendekatan yang berbeda-beda. Kota Bandung pun menjadi salah satu kota yang turut berupaya membangun Kota Bandung sebagai Kota HAM melalui penandatanganan Bandung Charter of a Human Rights City pada tahun 2015. Tetapi setelah empat tahun penandatanganan piagam tersebut, sebagian besar masyarakat Bandung tidak mengetahui bahwa Kota Bandung menyandang status sebagai Kota HAM.

Mencapai Kota HAM

Untuk mensosialisasikan pemenuhan target SDGs dan pemenuhan hak-hak warga kota kepada masyarakat Bandung, Tim Penelitian Unpar menggelar seminar umum bertajuk “Lokalisasi SDGs dan Pemenuhan Hak Warga Kota Bandung” pada Selasa, (29/10) di Mgr. Geisse Lecture Theatre, Universitas Katolik Parahyangan (Unpar). Seminar ini mengundang pembicara dari pemerintah Kota Bandung yang diwakilkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bandung dan Raoul Wallenberg Institute (RWI). Seminar ini dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah Kota Bandung, organisasi masyarakat, dan mahasiswa.  

Terdapat tiga pembicara yang menyampaikan materi dalam seminar. Seminar dibuka oleh Sabastian Saragih (Senior Programme Officer, RWI) yang mempresentasikan “Konsep Kota Hak-Asasi Manusia”. Pembicara menjelaskan mengenai konsep dari Human Rights Cities (HRC) atau Kota HAM dan mengapa Kota HAM penting untuk dicapai sebagai penunjang dari pemenuhan SDGs di level kota. Pembangunan Kota HAM didasari oleh Gwangju Principles yang ditetapkan oleh World Human Rights Cities Forum (WHRCF) pada tahun 2014, yang mengharuskan adanya partisipasi aktif dari seluruh elemen kota, atau sifatnya inklusif. 

Penerapan Gwangju Principles dalam langkah-langkah pengembangan Kota HAM di Indonesia disesuaikan dengan Permenkumham No. 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM. Terakhir, pembicara memaparkan beberapa contoh Kota HAM yang termasuk ke dalam WHRCF, seperti Rosario, Argentina; Bucay-Abra, Filipina; Nagpur, India; Barcelona, Spanyol; dan Bojonegoro, Indonesia.

Seminar dilanjutkan dengan presentasi bertajuk “Profil Perencanaan Pembangunan Kota Bandung” oleh Ahyani Raksanagara (Kepala Bappelitbang Kota Bandung). Presentasi diawali dengan penjelasan mengenai kondisi geografis, administratif, sosial, dan demografis Kota Bandung yang menimbulkan banyak kesempatan dan juga tantangan dalam perencanaan program pembangunan kota berbasis pemenuhan SDGs. Pembicara menjelaskan bahwa disamping pencapaian SDGs yang sudah ada, Kota Bandung masih harus meningkatkan upaya pembangunan di kota agar dapat memenuhi SDGs secara maksimal. 

Salah satu kontribusi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung saat ini adalah Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK), yakni program pembangunan inovatif melalui pendekatan Pemberdayaan Masyarakat yang dikehendaki dan direncanakan secara kolaboratif untuk mengakselerasi pembangunan di kewilayahan. Namun sulit dipungkiri bahwa minimnya dana masih menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan upaya pembangunan kota yang sesuai dengan pemenuhan SDGs. 

Riset HI Unpar

Untuk melihat hubungan antara pemenuhan hak warga Bandung dan pemenuhan target SDGs melalui implementasi dari Konsep Kota HAM dalam perencanaan pembangunan Kota Bandung, seminar diakhiri dengan presentasi bertajuk “Implementation of Human Rights City Concept in Bandung and Its Potential Contribution to the Fulfillment of Sustainable Development Goals” oleh Giandi Kartasasmita (Dosen FISIP Unpar). Materi presentasi merupakan hasil penelitian Tim Peneliti dari Program Studi Hubungan Internasional yang terdiri dari Sylvia Yazid, Mireille M. Karman, Rizky Widian, dan Giandi Kartasasmita.  

Dari penelitiannya ditemukan bahwa walaupun Kota Bandung belum memiliki dokumen berisikan kebijakan spesifik yang mengatur pencapaian SDGS, tetapi terdapat beberapa instrumen yang berpotensi untuk memenuhi hak warga Bandung. Hal tersebut ditemukan dalam Bandung Charter of a Human Rights City 2015, namun inisiatifnya tidak bersifat berkelanjutan. Peneliti menyimpulkan dibutuhkan adanya ‘inter-link’ antara upaya pemenuhan target SDGs dengan pemenuhan hak warga Bandung. Sinergi antara pemenuhan kedua hal tersebut tentunya akan saling berkontribusi dalam meningkatkan pencapaian target dari kedua dokumen dan menyederhanakan proses kerja pemerintahan kota. (MGI/DAN)