Home / Opini / GPN, Kanal Efisien Sistem Pembayaran Indonesia

GPN, Kanal Efisien Sistem Pembayaran Indonesia

Charvin Lim, S.E., M.Sc. dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) membagikan pandangannya terkait Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Indonesia. Charvin yang berfokus di bidang keilmuan Ekonomi Keuangan, mengajar mata kuliah Ekonometrika, Ekonomi Perbankan dan Kebanksentralan, serta Ekonomi Pengantar Kebanksentralan.

Gerbang Pembayaran Nasional yang disingkat GPN merupakan produk yang diusung oleh Bank Indonesia. Tujuannya, untuk menyediakan sebuah kanal sistem pembayaran yang aman dan efisien di Indonesia, khususnya guna memperlancar penggunaan instrumen-instrumen keuangan yang ada dengan sistem yang mengakomodasi interkoneksi dan interoperabilitas.

“Jadinya, di saat kita menggunakan kartu ATM Bank apapun itu bisa digunakan di mesin ATM dimanapun, tanpa biaya tambahan. Begitu pula dengan e-money,” jelas Charvin.

Kalau sebelumnya, setiap Electronic Data Capture (EDC) hanya dapat digunakan kartu debit bank penerbitnya. Dengan adanya GPN, satu mesin EDC dapat bisa digunakan bersama.

GPN juga diusung untuk meningkatkan efisiensi dari sistem pembayaran. Dengan adanya GPN ini, diharapkan pemrosesan transaksi keuangan domestik berupa otorisasi, kliring dan setelmen bisa menjadi lebih efisien.

Manfaat

Dibangunnya GPN mendatangkan keuntungan yang dapat dinikmati oleh berbagai pihak dalam negeri, dari mulai perusahaan, pemerintah, hingga konsumen. Dari sisi perusahaan, GPN membuka kesempatan bagi perusahaan domestik untuk menjadi penyedia jasa penunjang GPN (lembaga standar, switching, dan services). Dari sisi otoritas, keberadaan GPN memunculkan ketersediaan data transaksi masyarakat yang dapat digunakan sebagai basis pengambilan keputusan pemerintah. Dengan demikian, kebijakan yang diimplementasikan diharapkan bisa efektif. Sedangkan dari segi konsumen, dapat memperoleh keuntungan melalui fungsi interoperabilitas dan interkoneksi, yang dapat diterjemahkan menjadi biaya transaksi yang lebih rendah.

“Dengan adanya GPN, diharapkan multiplier effect dari sektor jasa layanan keuangan terhadap perekonomian domestik menjadi lebih besar. Adanya sharing infrastruktur dan pemrosesan transaksi secara domestik, akan mendorong efisiensi operasi sektor keuangan. GPN juga tidak mengenakan biaya lisensi logo pada institusi penggunanya, jadi, lebih rendah biaya,” terangnya.

Selain itu, terkait isu tentang perlindungan konsumen, keberadaan GPN diharapkan dapat meningkatkan keamanan informasi transaksi nasabah yang dilakukan secara online (virtual).

Pembangunan ekonomi mendatang

Charvin mengungkapkan bahwa dengan adanya GPN ini, juga berhubungan dengan elektronifikasi sistem pembayaran. “Yang sedang diusahakan itu adalah elektronifikasi sistem transaksi pada berbagai kegiatan lembaga pemerintahan. Salah satu hal yang telah diterapkan adalah pada penyaluran bantuan, seperti Program Keluarga Harapan, dengan e-money. Elektronifikasi ini dapat meningkatkan literasi keuangan, mendorong efisiensi birokrasi, serta membantu mengurangi transaksi gelap serta praktik korupsi,” katanya.

Di bidang industri keuangan, GPN mendorong adanya sharing infrastructure. Penghematan biaya akibat berbagi infrastruktur dapat digunakan oleh industri keuangan untuk mengembangkan inovasi-inovasi lain, guna meningkatkan kualitas, volume, maupun jangkauan layanan. Selain itu, perusahaan-perusahaan jasa keuangan domestik juga diajak untuk menjadi lembaga penunjang GPN. Tentunya, hal ini bisa memberikan peluang kerja baru di industri keuangan.

Dengan adanya GPN, diharapkan dampak positif dari sektor keuangan terhadap sektor riil menjadi lebih besar. Usaha gerakan nasional non-tunai diharapkan dapat menjangkau daerah-daerah terpencil di Indonesia, menyediakan akses layanan jasa keuangan formal yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Adanya GPN juga membangun semangat nasionalisme karena kita melakukan transaksi dengan alat yang kita buat sendiri (produk dalam negeri). Kita menggunakan produk Indonesia untuk pembayaran serta transaksi.

Harapan

Charvin mengungkapkan, adanya GPN adalah sesuatu yang baik. Tetapi masih belum banyak masyarakat, bahkan kalau kita melihat di lingkungan kampus sendiri (Unpar), yang memiliki kartu dengan lambang garuda ini.

“Harapan saya, kalo bisa, proses (penyebarluasan penggunaan) GPN ini bisa dipercepat. Tentunya perlu pengadaan perlengkapan, peralatan, infrastruktur, supaya GPN ini bisa dinikmati oleh masyarakat,” ungkapnya.

Keamanan data dan privasi juga harus jadi perhatian yang utama. Jangan sampai data-data privasi masyarakat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

GPN mungkin kini masih menjadi kanal domestik. Harapan di masa yang akan datang, GPN dapat digunakan untuk transaksi di luar negeri.

“GPN dan elektronifikasi sistem pembayaran, secara khusus diharapkan bisa mempercepat proses inklusi keuangan dan mendorong percepatan literasi keuangan untuk Indonesia yang lebih sejahtera,” pungkasnya.