Home / Opini / Gender, Hukum, dan Pendidikan
Gender, Hukum, dan Pendidikan

Gender, Hukum, dan Pendidikan

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., dosen Fakultas Hukum Unpar sejak 1992 (Saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Aakdemik FH Unpar)

 

Gender adalah konstruksi sosial maupun kultural yang dilekatkan oleh masyarakat kepada kelompok laki‐laki dan perempuan. Budaya adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam konstruksi gender. Indonesia adalah negara dengan keunikan suku bangsa dan budaya yang menyebabkan pemahaman terhadap gender pun beragam. Perbedaan pemahaman tersebut merupakan konsekuensi logis atas gender sebagai konstruksi budaya dan persepsi masyarakat terhadap laki‐laki dan perempuan. Artinya, masyarakat ‐ pada satu tempat dengan tempat lain, antara zaman dulu dan sekarang ‐ memiliki perbedaan dan mengalami perubahan termasuk pemahaman mereka atas (status, posisi, apa yang pantas dan tidak pantas, layak dan tidak layak pada) laki‐laki dan perempuan; sehingga tidak heran bilamana masyarakat memiliki beragam persepsi mengenai konsep dan pengertian gender dan bias gender. Pembedaan gender ini kemudian diperkuat pula dengan mitos, stereotype dan pembagian kerja seksual yang berlaku bagi masing‐masing jenis kelamin. ¹ Seperti kelompok laki‐laki diberikan peranan dan status serta pembagian kerja yang berbeda dengan kelompok perempuan.

Kesetaraan gender bicara mengenai relasi yang sejajar di antara laki‐laki dan perempuan, khususnya dalam konteks persamaan perlakuan, akses, dan kesempatan di pelbagai bidang kehidupan. Perdebatan banyak muncul berkaitan dengan belum adanya kesetaraan gender dan adanya pembatasan untuk memasuki bidang‐bidang tertentu baik bagi perempuan maupun laki‐laki. Dalam dunia profesional, tidak jarang kita menyipitkan mata pada laki‐laki yang bergelut di bidang tataboga atau mode atau memandang’aneh’ pada perempuan yang tertarik pada bidang otomotif atau pertambangan. Kita merasa aneh dengan laki‐laki yang menekuni bidang‐bidang (yang dianggap) kewanitaan, dan sebaliknya pada perempuan yang menekuni bidang yang banyak digeluti oleh laki‐laki. Dalam bidang pendidikan, penelitian menunjukkan adanya kecenderungan drop out sekolah yang tinggi pada siswa perempuan dibandingkan dengan siswa laki‐laki. Hal ini antara lain disebabkan karena ‘harga jual’ laki‐laki di pasar tenaga kerja lebih tinggi dan asumsi bahwa anak perempuan sebaiknya tidak perlu bersekolah tinggi ‐ tinggi . Asumsi masyarakat tersebut di atas sangat tidak suportif terhadap peningkatan keilmuan bagi anak perempuan. Selain itu, tidak ada pengaturan terpusat yang mewajibkan siswa perempuan yang hamil untuk tetap mendapatkan pendidikan , sehing ga siswa yang hamil (dengan alasan apapun) akhirnya harus berakhir pada pernikahan dan hanya memiliki bekal pengetahuan yang rendah.

Ketidaksetaraan gender yang diuraikan tersebut di atas berkaitan erat dengan diskriminasi, baik diskriminasi de jure maupun de facto. Dalam konteks pendidikan, diskriminasi de jure berkaitan erat dengan aturan yang membedakan kaum perempuan dan laki‐laki dalam memasuki bidang‐bidang tertentu dalam pendidikan―secara de jure tidak ada diskriminasi gender dalam pendidikan karena setiap warga negara berhak atas pendidikan, sebagaimana diatur di dalam Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, secara de facto, masyarakat memiliki persepsi bahwa perempuan dan laki‐laki berbeda sehingga ada bidang‐bidang tertentu yang hanya cocok untuk perempuan dan bidang lain untuk laki‐laki. Misalnya perempuan lebih cocok di bidang Sastra atau Sosial, dan laki‐laki di bidang Teknik atau Eksakta. Hal ini juga sering terefleksikan dalam keluarga ‐ yang terbatas secara finansial ‐ dengan mengutamakan anak laki‐laki daripada anak perempuannya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena laki‐laki dianggap akan bertanggung jawab atas keluarganya sehingga perlu pendidikan lebih tinggi. Meninjau pada asumsi ‐ asumsi tersebut , dapat dikatakan bahwa ketidaksetaraan gender berasal dari budaya (pola pikir), khususnya di masyarakat yang patriarki. Dengan demikian, upaya merekonstruksi pola pikir maupun sudut pandang terhadap isu gender agar masyarakat dapat berperspektif gender yang baik harus dilakukan, salah satunya melalui jalur pendidikan.

Hukum terkristalisasi dari tuntutan dan harapan masyarakat akan suatu nilai yang dianggap benar atau salah dalam suatu komunitas tertentu. Dengan demikian, hukum dalam suatu komunitas merupakan cermin dari keyakinan masyarakat tersebut akan nilai suatu perbuatan. Bila masyarakat memiliki pola berpikir tertentu, maka hampir dapat dipastikan hukum yang berlaku di masyarakat tersebut akan mencerminkan pola pikir tersebut. Hal ini tampak dari pelbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan perempuan dan gender ² di Indonesia. Tidak sedikit peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, yang tentunya merupakan cerminan budaya dan pola berpikir masyarakat Indonesia, yang tanpa disadari berdampak pada adanya diskriminasi dan marjinalisasi perempuan di Indonesia. Namun sebaliknya dari uraian di atas, hukumpun dapat bertindak pro‐aktif dengan melakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga dapat mengubah pola pikir masyarakat yang ada sehingga hukum lebih berfungsi membudayakan dan mengubah persepsi masyarakat akan sesuatu hal tertentu yang dianggap lebih baik. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia baik melalui inisiatifnya maupun atas usulan sekelompok masyarakat yang peduli dapat melakukan pengubahan maupun penyusunan peraturan baru yang lebih berpihak kepada perempuan (dengan tanpa mendiskrimininasi laki‐laki tentunya). Peraturan baru ini diharapkan dapat menggerakkan masyarakat untuk mengubah pola pikir lama menjadi lebih menghargai dan mengoptimalkan potensi perempuan di Indonesia.

Beberapa hukum positif atau aturan yang dipandang masih bias gender antara lain, Undang‐undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok‐pokok Perkawinan yang memuat pembakuan peran perempuan dalam beberapa pasalnya. ³ Pengaturan peranan suami dan isteri di dalam Undang‐undang tersebut jelas mencerminkan adanya budaya masyarakat pada saat pengundangan peraturan tersebut (sekitar tahun 1970an) di mana suami lebih banyak bekerja di sector publik dan isteri lebih banyak bekerja di sektor domestik sebagai pengurus rumah tangga dan keluarga. Tanpa disadari peraturan perundangan yang membakukan peranan perempuan tersebut telah menjadi acuan bagi sektor ketenaga‐kerjaan yang pada akhirnya berdampak negatif kepada perempuan.

Perempuan yang kemudian di dekade berikutnya (mulai tahun 1980an dan terutama setelah adanya krisis ekonomi tahun 1997) dituntut untuk berpartisipasi di sektor publik untuk membantu perekonomian keluarga, dipandang oleh sektor ketenagakerjaan hanya sebagai pekerja yang mencari tambahan penghasilan semata, sehingga upah perempuan pun dibayarkan lebih rendah daripada laki‐laki dengan pekerjaan yang setara. Bahkan pajak penghasilan yang dikenakan kepada perempuan menjadi lebih besar daripada yang dikenakan kepada laki‐laki karena perempuan selalu dianggap lajang.

Contoh lainnya ada dalam hukum pidana material baik di dalam KUHP maupun RUU KUHP yang sedang dipersiapkan, di mana tidak ada satu pun pengertian diberikan kepada ‘kejahatan seksual’ sebagai salah satu kekerasan yang korbannya lebih banyak perempuan. Yang digunakan di dalam KUHP dan RUU KUHP adalah istilah ‘kejahatan terhadap kesusilaan’. Padahal kejahatan terhadap kesusilaan lebih menitikberatkan pada kejahatan yang dilakukan di area publik (seperti yang pengaturannya yang ada di dalam KUHP), sehingga KDRT tidak dapat tercakup di dalamnya. Sementara kejahatan seksual harus dipersepsikan lebih luas, yaitu sebagai gender‐ based violence atau kejahatan yang didasarkan karena korban berjenis kelamin perempuan. Untuk pengertian yang terakhir ini, penanggulangan dan perlindungannya akan sangat bernuansa sosiologis, dengan tidak cukup dari sudut pandang yuridis semata. Hukum positif Indonesia melalui KUHP (Kitab Undang‐undang Hukum Pidana) hanya mengatur kekerasan yang berakibat perlukaan secara fisik saja, baik yang ditujukan kepada perempuan atau laki‐laki sebagai korbannya. Dengan demikian tidak diberikan penekanan khusus apabila korbannya adalah seorang perempuan yang secara sosiologis tersubordinat oleh pelakunya. Begitu pula tidak diberikan pengaturan kepada kekerasan yang berakibat tidak kepada perlukaan fisik, misalnya pelecehan, celaan ataupun kekerasan verbal yang lebih mengakibatkan perlukaan psikis.

Dengan melihat pada ilustrasi dan uraian di atas, pendidikan dan hukum adalah dua hal penting yang dapat mendorong adanya kesetaraan gender. Melalui hukum, paradigma masyarakat akan posisi, status dan peranan laki‐laki dan perempuan dapat dibentuk agar setara gender, di mana setiap orang memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk berperan dalam pembangunan negeri ini . Melalui pendidikan, terutama sejak dini, harus diperkenalkan bahwa jenis kelamin tidak membatasi seseorang untuk dapat berprestasi dan memaksimalkan potensinya. Buku‐buku pelajaran yang memperlihatkan adanya pembakuan gender harus diperbaiki. Melalui buku‐buku pelajaran dan guru di sekolah justru siswa diajarkan untuk menghargai hak setiap orang dari jenis kelamin apapun untuk dapat mencapai apapun yang dicita‐citakannya.

Unpar sebagai salah satu institusi pendidikan harus juga menjadi bagian dari institusi pendidikan yang mengapreasi kesetaraan gender. Apresiasi tersebut ditunjukkan melalui kebijakan‐kebijakan Unpar yang melihat bahwa laki‐laki dan perempuan memiliki potensi dan kesempatan yang sama dalam pendidikan . Dalam jajaran pimpinan Unpar, perempuan telah terbukti memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pengambil keputusan dengan jabatan sebagai kepala jurusan, dekan, hingga rektor.

Adakalanya gender di kalangan peserta didik dipersepsi mahasiswi dengan mengatakan ‘bagi saya kuliah hanya untuk mendapatkan gelar saja; atau supaya bisa mengenal orang, atau mendapat jodoh di sini’. Untuk hal tersebut institusi pendidikan harus dapat menjadi media untuk menumbuhkan persepsi yang berbeda serta membuka wawasan yang berbeda bagi mahasiswa baik perempuan maupun laki‐laki. Dalam hal ini, Unpar dituntut untuk selalu melakukan kegiatan‐kegiatan agar para mahasiswi yang berpotensi memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan aset penting yang dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan bangsa. Tentu saja penyadaran tersebut perlu diberikan juga kepada para mahasiswa untuk memandang perempuan sebagai mitra yang memiliki potensi yang sama untuk membangun bangsa. Melalui pendidikan di Unpar, pola pikir dan persepsi yang bias gender dapat diubah melalui penumbuhan wawasan dan kesadaran mengenai kesetaraan gender. Hal ini dapat dilakukan melalui matakuliah‐ matakuliah yang diberikan (Hukum Hak Asasi Manusia dan Fakultas Filsafat dengan matakuliah Feminisme), atau juga kegiatan‐kegiatan ko‐kurikuler dan ekstra kurikuler di luar perkuliahan yang diharapkan dapat membuka pemikiran mahasiswa Unpar.

Selain itu dapat disediakan wadah seperti pusat studi gender atau asosiasi sebagai upaya strategis dan wadah binaan. Wadah tersebut bukan hanya diperuntukkan bagi dosen tetapi juga bagi mahasiswa termasuk para karyawan untuk menampung pemikiran sekaligus memberi dan berbagi pengetahuan serta pengalaman terkait persepsi tentang gender. Dengan demikian, peserta didik khususnya mahasiswa dan mahasiswi dapat menghargai diri dan menganggap bahwa setiap orang termasuk perempuan berharga, bernilai, dan memiliki potensi. Nilai‐nilai tersebut yang perlu dibangkitkan dari diri tiap orang termasuk perempuan.

Masalah utama yang ada pada persepsi tentang gender terletak pada stigma masyarakat peranan dan status serta posisi perempuan dan laki‐laki di masyarakat. Institusi pendidikan dan juga hukum harus turut berperan untuk membentuk persepsi yang suportif terhadap potensi perempuan. Idealnya, setiap kebijakan program, perencanaan, maupun evaluasi harus memuat adanya pengarusutamaan gender sehingga setiap program memiliki dampak dan bermanfaat bagi kesetaraan gender sekaligus peningkatan potensi perempuan. Hal ini hanya dapat didukung oleh pendidikan dan aturan hukum yang memadai.

¹. Achie Sudiarti Luhulima., SH, Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dalam “Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita”, Penerbit Alumni, 2000.

². Gender adalah konstruksi sosial budaya yang dilekatkan pada peran, fungsi dan status perempuan dan laki‐laki dalam masyarakat yang bersangkutan.

³. UU No. 1/1974 : Pasal 31 ayat 3 : suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.
Pasal 34 ayat 1: suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.
Pasal 34 ayat 2: Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik‐baiknya.

 

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., dosen Fakultas Hukum Unpar sejak 1992. Sarjana Hukum Unpar (1989), Master of Comparative Law, University of Queensland (1999), Diploma of Human Right, Lund University (2001), Doktor Ilmu Hukum Unpar (2008).

Saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik FH Unpar.

Aktif di berbagai pelatihan bidang gender dan HAM, menjadi anggota Asosiasi Pengajar Hukum dan Gender Indonesia, serta pernah menjabat sebagai Koordinator Pusat Studi Gender Unpar (2001-2005).

 

Sumber : Majalah Parahyangan, Edisi 2016 Kuartal IV/ Oktober-Desember Vol. III No.4