Home / Berita Terkini / FH Unpad bersama FH Unpar Gelar Seminar Tinjauan RKUHP

FH Unpad bersama FH Unpar Gelar Seminar Tinjauan RKUHP

Masyarakat kini tengah menanti penyelesaian Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) untuk memperbaharui kitab perundang-undangan yang masih dipakai dalam sistem hukum Indonesia. Saat ini, proses legislasi pembaruan kodifikasi hukum pidana Indonesia tersebut telah memasuki tahap akhir dengan dilakukannya pembahasan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Untuk mendukung proses legislasi ini, dosen hukum pidana yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (FH Unpad), Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar) dan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (FH Unisba) telah melakukan kajian terhadap naskah RKUHP selama beberapa bulan terakhir. Kajian tersebut khususnya membahas Buku I yang berisi Aturan Umum Hukum Pidana. Melalui kajian ini ditemukan banyak substansi serta perumusan yang perlu mendapat perhatian khusus, terutama dari sudut teori hukum pidana.

Guna melengkapi dan menyempurnakan kajian tersebut, FH Unpad dan FH Unpar menggagas Seminar “Tinjauan Terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Seminar yang berlangsung pada Kamis (13/2/2020) di Operation Room Rektorat Unpar ini mengundang para dosen hukum pidana dari berbagai Fakultas Hukum dan Sekolah Tinggi Hukum di Jawa Barat. 

Dalam seminar ini, hasil kajian dipaparkan oleh perwakilan anggota tim pengkaji yaitu Nella Sumika Putri, S.H., M.H. (Pengajar Hukum Pidana Unpad), Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. (Pengajar Hukum Pidana Unpar) dan Wanodyo Sulistyani, S.H., M.H., LL.M. (Pengajar Hukum Pidana Unpad). Sebelumnya, Agustinus Pohan, S.H., M.S. dari Unpar memberi penjelasan mengenai kajian RKUHP tersebut. Kegiatan seminar dipandu oleh Dr. R B Budi Prastowo, S.H., M.H. selaku moderator.

Pemaparan hasil kajian oleh masing-masing pembicara dilakukan berdasarkan sistematika Buku I Rancangan KUHP, yaitu Bab I (Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana), Bab II (Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana), serta Bab III (Pemidanaan, Pidana dan Tindakan). Hasil seminar, termasuk yang didapatkan melalui diskusi dengan para peserta, akan disampaikan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dan diharapkan dapat memberi kontribusi dalam penyempurnaan RKUHP. (/DAN)