Home / Berita Terkini / Fakultas Hukum UNPAR dan Upaya Nasional Pemberantasan Korupsi

Fakultas Hukum UNPAR dan Upaya Nasional Pemberantasan Korupsi

Pada Tanggal 2 September 2014, Fakultas Hukum UNPAR bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Indonesian Corruption Watch menyelenggarakan sebuah Diskusi Ilmiah denganTema “Prospek Politik Hukum dan dalam Pemberantasan Korupsi Pasca Pemilu 2014”. Kegiatan ini dilangsungkan di Ruang 2305 Gedung Fakultas Hukum UNPAR.

Kegiatan yang padat dihadiri oleh berbagai aparat penegak hukum, alumni serta dosen dan mahasiswa ini menghadirkan beberapa tokoh dan pemerhati tingkat nasional yang mewakili Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Bambang Widjajanto), Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (Ruhut Sitompul), Ahli Komunikasi Politik (Effendy Ghazali), Akademisi (Agustinus Pohan dan Budi Prastowo).

Dalam diskusi panel yang dimoderatori dengan Dr. Niken Savitri, pembahasan serta tanya jawab mengenai prospek pemberantasan korupsi di masa depan serta pentingnya kualitas wakil-wakil rakyat dan kemauan politik untuk memberantas korupsi, berlangsung sangat menarik dan sangat inspiratif.

Pada kesempatan yang sama dilaksanakan pula peluncuran buku Hasil Penelitian Kerjasama KPK dengan Fakultas Hukum UNPAR, yang diterbitkan dengan judul “Anotasi Delik Korupsi dan Delik Lainnya yang Berkaitan dengan Delik Korupsi dalam RUU KUHP”. Buku ini merupakan karya penelitian yang sangat penting mengingat bahwa pemikiran-pemikiran yang termuat di dalamnya akan dianggap sebagai sikap resmi KPK terhadap Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional yang kini sedang digodog di DPR RI. Agustinus Pohan, Budi Prastowo, Niken Savitri dan beberapa Dosen Fakultas Hukum UNPAR merupakan anggota Tim Peneliti yang terlibat aktif dalam penerbitan buku tersebut.